Penulis : Wiranto Asruri Siregar
Suara USU, Medan. Urgensi pembaharuan ekonomi Indonesia memang sudah diunjung tanduk. Menilik tahun lalu, pandemi membawa dampak yang besar, terkhusus pada bidang perekonomian Indonesia. Bersumber dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, tentang Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Badan Pusat Statistik telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I (Januari- Maret) 2020 hanya tumbuh 2,97%.
Angka ini melambat dari 4,97% pada Kuartal IV 2019. Bahkan, pertumbuhan jauh di bawah pencapaian Kuartal I 2019 yang mencapai 5,07%. Dan pada Kuartal II Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Angka itu berbanding terbalik dengan Kuartal II Tahun 2019 sebesar 5,05% (data dirangkum dari cnnindonesia.com, 5 Agustus 2020).
Pemerintah Indonesia sendiri sudah menganggarkan total penanganan covid-19 dan Perbaikan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,20 triliun yang dialokasikan kebeberapa sektor. Pemerintah juga sudah melakukan program pemulihan dunia usaha. Realisasi yang ditujukan untuk padat karya kementerian/ lembaga sebesar Rp7,4 triliun, dana insentif daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp13,4 miliar.
Lalu realisasi program PEN untuk UMKM sebesar Rp30,21 triiliun dari pagu Rp123,4 triliun, realisasi untuk insentif usaha Rp16,2 triliun dari pagu Rp120,61 triliun, sementara belum ada realisasi untuk pembiayaan korporasi yang memiliki pagu Rp53,57 triliun (nasional.kontan.co.id, 5 Agustus 2020).
Data tersebut menunjukkan penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia tentu saja bukan kelalaian pemerintah saja, namun Covid-19 sendiri menjadi faktor utama yang tak dapat dianggap lalu lalang saja terkhusus ditahun sebelumnya. Lalu, upaya pemerintah juga tak bisa dipandang sebelah mata saja, terkait perealisasian yang tidak tentu merata, seperti bantuan dana UMKM yang belum tentu bisa dinikmati semua kalangan yang membutuhkan, terkhusus di desa yang memberikan persyaratan yang dianggap terlalu rumit.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan belum tentu berdampak terhadap masyarakat secara menyeluruh. Seperti dikata “pemerintah juga manusia”, tapi bukan berarti pemerintah juga mengabaikan hak yang harus diberikan. Ada beberapa hal yang perlu dikaji, salah satunya dibutuhkan saling bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai upaya untuk perbaikan perekonomian menjadi lebih baik.
Upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam perbaikan ekonomi Indonesia pasca pandemi, bisa dimulai dari 3 hal, Intenfikasi pertanian, produk digital, dan padat karya tunai.
Bidang pertanian merupakan sektor penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, tercatat oleh Badan Pusat statistik Indonesia (BPS), ekspor Indonesia Januari 2021 mencapai USD 15,30 miliar atau naik 12,24 persen dibanding Januari 2020, di sektor pertanian sendiri mencapai sebesar 13,91persen.
Suhariyanto selaku kepala BPS juga mengungkapkan sektor pertanian masih bertahan kuat selaama pandemi dan berkontribusi cukup besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Sektor E-Commerce akhir-akhir bisa menjadi hal yang solutif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat pandemi berlangsung bahkan sektor ini bisa digadang-gadang mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia dari resesi.
Bukan hanya saat pandemi saja, hal ini bisa menjadi kontinuitas yang bisa mengembangkan produk Indonesia yang nantinya menjadi faktor pengembangan perekonomian Indonesia. Edward Ismawan, bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia (Amvesindo) memperkirakan ekosistem ekonomi digital bisa menjadi terus tumbuh sejalan dengan peningkatan infrastruktur internet dan perubahan gaya masyarakat.
Menurut menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono, padat karya tunai dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Sebagai upaya perbaikan perekonimian, ini bisa menjadi bentuk solutif untuk membantu masyarakat desa. Menciptakan tenaga kerjaq menjadi modal unggul yang wajib dimiliki untuk SDM yang berdaya saing, terkhusus pasca pandemi nanti.
Pandemi yang mungkin diperkirakan akan berkahir memang masih mejadi hipotesis, banyak yang beranggapan ini masih akan berlanjut sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Namun, strategi bisa dimulai dari sekarang, langkah awal menuju peradaban yang lebih baru. Menilik dari peristiwa ditahun sebelumnya, seharusnya pemerintah bisa lebih peka upaya perbaikan ekonomi yang relevan dimasa yang akan datang.
Redaktur: Muhammad Fadhlan Amri