Oleh: Suci Lestari Br Ginting
Selama puluhan tahun, Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dikenal sebagai salah satu agenda tahunan yang dinantikan masyarakat. Lebih dari sekedar ajang hiburan, PRSU menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menampilkan pertunjukan seni dan budaya, hingga memperkenalkan potensi daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Namun, penyelenggaraan PRSU ke-50 pada 2026 justru menuai berbagai keluhan akibat harga tiket masuk yang meningkat tajam. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait identitas PRSU sebagai agenda pesta rakyat, tetapi akses untuk menikmatinya justru sulit untuk dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Berdasarkan informasi resmi PRSU, harga tiket masuk PRSU 2026 dipatok sebesar Rp35.000 untuk area nonkonser dan Rp75.000 untuk area konser. Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya yang menetapkan tiket Rp10.000 pada hari biasa dan Rp35.000 pada akhir pekan. Kenaikan ini kemudian menjadi sorotan publik karena dianggap tidak sebanding dengan daya beli masyarakat saat ini.
Keluhan masyarakat terlihat dari berbagai ulasan pengunjung di platform GOERS maupun dalam unggahan sosial media PRSU. Salah satunya disampaikan oleh akun Margaretha Akuina Ginting melalui ulasan di GOERS. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap harga tiket masuk yang dinilai terlalu mahal.
“Sebagai masyarakat dan ini adalah pesta rakyat harusnya harga tiket disesuaikan dengan masyarakat menengah ke bawah, supaya ekonomi juga berputar. Jika tiket mahal, otomatis pengunjung sepi,” tulisnya.
Keluhan serupa juga menyoroti dampak kenaikan harga tiket terhadap pelaku UMKM yang berjualan di area PRSU. Menurut sejumlah komentar dalam laman Instagram resmi PRSU, tingginya harga tiket berpotensi mengurangi jumlah pengunjung sehingga turut memengaruhi penjualan para pelaku usaha.
“Ini tiket mahal, pengunjung sepi, yang kasihan penjual stand makanan di dalam, karena mereka nyewa lapak mahal, tapi pengunjung yang datang sedikit,” tulis akun @voushermosaa dalam komentarnya.
Hal tersebut juga didukung oleh beberapa pengakuan pedagang dan pelaku UMKM yang menyatakan bahwa jumlah pengunjung belum memenuhi harapan sehingga tingkat penjualan mereka rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya harga tiket belum tentu menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal apabila berujung pada penurunan jumlah pengunjung.
Di sisi lain, sebagian masyarakat mengaku mengurungkan niat berkunjung karena biaya yang harus dikeluarkan tidak hanya mencakup tiket masuk, tetapi juga parkir, transportasi, konsumsi, hingga kebutuhan lainnya selama berada di area PRSU. Akibatnya, pengalaman menikmati pameran yang seharusnya dapat diakses seluruh lapisan masyarakat justru terasa semakin eksklusif.
Dilansir dari detikSumut, Panitia Humas PRSU 2026, Farah, memberikan tanggapan atas berbagai keluhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa PRSU 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih menitikberatkan pada kualitas penyelenggaraan. Sekitar 75% konten yang ditampilan merupakan karya pelaku seni, budaya, UMKM, dan ekonomi kreatif lokal. Menurut panitia, harga tiket ini tidak hanya menjadi akses masuk, tetapi juga bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif serta pelestarian budaya Sumatera Utara. Selain itu, biaya penyelenggaraan juga mencakup peningkatan aspek keamanan, kenyamanan, fasilitas, hingga kualitas pertunjukan.
Argument tersebut memang memiliki dasar yang rasional. Dalam perspektif ekonomi budaya, penyelenggaraan sebuah festival memerlukan biaya operasional yang besar sehingga harga tiket sering dijadikan salah satu sumber pembiayaan. Literatur mengenai event management juga menjelaskan bahwa keberlanjutan sebuah festival dipengaruhi oleh keseimbangan antara kualitas acara dan kemampuan pengunjung untuk mengaksesnya. Artinya, peningkatan kualitas memang dapat diikuti penyesuaian harga, tetapi harus tetap mempertimbangkan karakteristik pasar dan daya beli masyarakat.
Akan tetapi, PRSU bukan sekedar festival komersial. Sejak awal penyelenggaraannya, PRSU dibangun sebagai ruang publik yang merepretasikan identitas Sumatera Utara. Oleh karena itu, orientasinya tidak hanya mengejar kualitas acara, tetapi juga memastikan masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi tetap dapat menikmati kegiatan tersebut. Ketika harga tiket menjadi hambatan utama, maka fungsi sosial PRSU sebagai ruang inklusif akan mulai tergeser.
Kritik terhadap harga tiket bahkan mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Sejumlah anggota dewan meminta penyelenggara meninjau kembali kebijakan tersebut agar PRSU tetap dapat dinikmati masyarakat luas. Masukan ini menunjukkan bahwa persoalan harga bukan hanya menjadi keluhan individu, melainkan telah berkembang menjadi isu kebijakan publik yang perlu dievaluasi secara serius.
Dalam perspektif pelayanan pubik, kebijakan yang baik bukan hanya mampu menutup biaya operasional, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat. Pemerintah dan penyelenggara dapat mempertimbangkan berbagai alternatif, seperti pemberlakuan tarif berbeda berdasarkan hari kunjungan, pemberian diskon khusus bagi mahasiswa dan pelajar, paket kunjungan keluarga, atau subsidi silang melalui sponsor dan kerja sama dengan sektor swasta. Langkah semacam ini memungkinkan kualitas acara tetap terjaga tanpa mengurangi aksesibilitas masyarakat.
Pada akhirnya, polemik harga tiket PRSU 2026 seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Sebaliknya, kritik yang muncul merupakan masukan agar transformasi PRSU tidak menghilangkan identitas utamanya sebagai pesta rakyat. Acara yang bertujuan untuk mengembangkan budaya, ekonomi kreatif, dan potensi daerah semestinya mampu dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya masyarakat kelas atas.
Redaktur: Muhassanah Nasution
Leave a comment