Rasionalitas Politik Gen Z, Memilih Program Kerja atau Popularitas di Era Digital

Oleh: Jocelyn Vanessa Br. Sagala, Lutfiyah Dewi Ayu, Raden Adly Syabililah, Renita Akwilia Simanjuntak, Rifah Andriyani Tanjung, Rivani Grace Amanda Gultom, dan Suci Rahma Efrina

Suara USU, Medan. Lini masa media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X kini menjadi salah satu ruang berlangsungnya komunikasi politik di Indonesia. Di tengah beragam konten yang muncul, mulai dari gimmick politik, joget viral, hingga unggahan pemengaruh (influencer), muncul pertanyaan mendasar, apakah Generasi Z menentukan pilihan politik berdasarkan popularitas calon pemimpin di media sosial atau tetap mengutamakan pertimbangan yang rasional?

Pertanyaan ini semakin relevan karena perkembangan teknologi digital telah menggeser pola kampanye politik konvensional menuju komunikasi politik digital. Dalam penelitian Sinamo et al. (2025), media sosial disebut memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai visi dan misi pasangan calon sekaligus menjadi sarana pencitraan dan kampanye politik. Namun, Putri dan Apriadi (2025) menjelaskan bahwa algoritma media sosial yang mengutamakan tren, visual, dan kepraktisan dapat mendorong kecenderungan memilih berdasarkan popularitas daripada substansi.

Untuk melihat kecenderungan tersebut, sebuah riset dengan metode survei kuantitatif deskriptif dilakukan pada September 2026 terhadap 30 responden Generasi Z yang berdomisili di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU) dan Kota Medan. Mayoritas responden merupakan mahasiswa berusia 17–27 tahun. Hasil survei ini memberikan gambaran mengenai pertimbangan pemilih muda dalam menilai calon pemimpin di tengah maraknya kampanye digital.

Fenomena viralitas di media sosial memang terbukti dapat menarik perhatian masyarakat. Wibowo et al. (2024), dalam penelitian mereka, menjelaskan bahwa viralitas media sosial efektif membangun kesadaran awal (awareness) publik terhadap sosok calon pemimpin. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa sebanyak 76,7% responden menyetujui bahwa konten kampanye yang dikemas secara menarik dan kreatif dapat meningkatkan perhatian publik, dengan nilai rata-rata 3,97. Kehadiran calon pemimpin di platform digital populer juga dinilai mempermudah akses informasi bagi pemilih muda, dengan nilai rata-rata 3,67.

Namun, perhatian terhadap konten tidak serta-merta menentukan pilihan politik. Mengikuti tren viral di media sosial memperoleh nilai rata-rata 3,40, sedangkan dukungan dari pemengaruh atau tokoh publik memperoleh nilai rata-rata 3,27. Kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa tren dan dukungan figur publik bukan faktor penentu utama pilihan politik responden. Bahkan, sebanyak 66,7% responden menilai bahwa pemimpin yang kompeten tidak harus selalu aktif membuat konten viral di media sosial, dengan nilai rata-rata 3,97.

Menurut Ramadhani dan Khoirunisa (2025), Generasi Z yang lahir pada rentang 1995–2010 tumbuh berdampingan dengan perkembangan teknologi digital dan kerap disebut sebagai digital natives. Meski memiliki akses luas terhadap informasi, pemilih muda tidak selalu menerima informasi secara langsung tanpa pertimbangan. Tampubolon et al. (2024) menyoroti karakteristik berpikir kritis yang mendorong pemilih muda untuk memeriksa informasi sebelum menerimanya.

Kecenderungan tersebut dapat dilihat melalui pendekatan pilihan rasional (Rational Choice Theory). Menurut Budiardjo (2008), pendekatan ini memandang individu sebagai pihak yang mempertimbangkan biaya dan manfaat (cost-benefit analysis) sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks politik, pertimbangan tersebut dapat tercermin melalui penilaian terhadap kejelasan visi dan misi, kelayakan program kerja, latar belakang pendidikan, serta rekam jejak kandidat. Amelia dan Lexianingrum (2024) juga menjelaskan bahwa pemilih dapat mengutamakan manfaat nyata melalui penilaian terhadap aspek-aspek objektif tersebut.

Hasil survei menunjukkan bahwa kejelasan dan kemungkinan realisasi program kerja menjadi pertimbangan utama bagi responden. Sebanyak 93,3% responden menyatakan persetujuan terhadap indikator tersebut, dengan nilai rata-rata 4,43. Selain itu, penyampaian solusi yang rasional dalam kampanye memperoleh penilaian positif dari 86,7% responden, dengan nilai rata-rata 4,23.

Latar belakang pendidikan dan pengalaman kepemimpinan juga dinilai penting oleh 83,3% responden, dengan nilai rata-rata 4,33. Selanjutnya, rekam jejak kegiatan sosial atau organisasi dinilai penting oleh 76,7% responden, dengan nilai rata-rata 4,17. Di samping aspek profesional, pemahaman kandidat terhadap nilai budaya lokal memperoleh nilai rata-rata 4,27. Partisipasi dalam kegiatan keagamaan atau kebudayaan juga dinilai penting, dengan nilai rata-rata 4,17.

Kecenderungan tersebut semakin terlihat ketika responden dihadapkan pada skenario pilihan antara dua profil kandidat fiktif. Kandidat pertama menawarkan program kerja yang realistis, seperti beasiswa digital, penciptaan 100.000 lapangan kerja hijau, dan transparansi anggaran. Kandidat ini juga memiliki pengalaman memimpin lembaga swadaya masyarakat (LSM) selama tujuh tahun serta latar belakang pendidikan magister kebijakan publik, tetapi memiliki sedikit pengikut di media sosial.

Sementara itu, kandidat kedua dikenal sebagai pembuat konten atau pemengaruh dengan jutaan pengikut dan aktif mengikuti tren viral. Program yang ditawarkan berfokus pada kegiatan populer, seperti festival musik gratis setiap bulan dan pemberian modal usaha melalui giveaway. Hasilnya, sebanyak 93,3% responden memilih kandidat pertama, sedangkan hanya 6,7% yang memilih kandidat kedua.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Swari, Pramana, dan Noak (2025) yang menjelaskan bahwa bagi pemilih kritis, popularitas merupakan pintu masuk untuk mengenal kandidat, sedangkan keputusan akhir turut dipengaruhi oleh rekam jejak, integritas, dan kelayakan program kerja. Meski demikian, hasil pilihan terhadap kandidat fiktif tersebut perlu dipahami sesuai dengan cakupan survei dan belum dapat mewakili seluruh perilaku politik Generasi Z.

Berdasarkan analisis terhadap jawaban responden pada pertanyaan terbuka, pemilih muda mengharapkan komunikasi politik di media sosial yang jujur, transparan, edukatif, dan berbasis data, bukan sekadar pencitraan atau gimmick visual. Mereka juga mengimbau calon pemimpin untuk menghindari hoaks dan kampanye hitam, berhati-hati dalam menyampaikan informasi, serta menyediakan saluran komunikasi dua arah untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya dapat digunakan untuk membangun popularitas, tetapi juga untuk menyampaikan program secara terbuka dan memberikan ruang dialog antara calon pemimpin dengan masyarakat. Karena itu, strategi kampanye digital perlu mengutamakan penyampaian gagasan yang substantif, berbasis data, dan menawarkan solusi terhadap persoalan publik.

Secara keseluruhan, hasil survei terhadap 30 responden ini menunjukkan kecenderungan bahwa Generasi Z yang diteliti tidak menolak penggunaan media sosial dalam politik. Mereka memanfaatkannya untuk memperoleh informasi dan mengenal calon pemimpin, tetapi tetap mempertimbangkan program kerja, kompetensi, serta pengalaman sebelum menentukan pilihan. Dengan demikian, konten yang viral tidak serta-merta mencerminkan kualitas seorang kandidat.

Bagi calon pemimpin dan tim kampanye, temuan ini menjadi pengingat untuk tidak hanya mengejar popularitas melalui tren dan gimmick politik. Penyampaian program yang realistis, keterbukaan informasi, rekam jejak yang jelas, serta komunikasi dua arah perlu menjadi bagian penting dari strategi kampanye digital. Pada akhirnya, media sosial seharusnya tidak hanya menjadi sarana untuk menarik perhatian pemilih, tetapi juga membantu masyarakat menentukan pilihan politik secara kritis dan bertanggung jawab.

Artikel ini merupakan publikasi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Onan Marakali Siregar, S.Sos., M.Si.

Redaktur: Erni Yuli Simatupang