Home Opini Fenomena Beropini Tanpa Verifikasi Fakta di Kalangan Mahasiswa
Opini

Fenomena Beropini Tanpa Verifikasi Fakta di Kalangan Mahasiswa

Share

Oleh: Sri Agustin Prasilia P.

Suara USU, Medan. Sebagai episentrum gerakan intelektual, mahasiswa selalu menempati posisi strategis dalam diskursus publik. Suara kelompok kritis ini kerap menjadi motor penggerak perubahan sosial dan pembentuk opini publik. Namun, era digital membawa pergeseran fundamental dalam cara informasi dikonsumsi dan disebarkan. 

Media sosial seperti X, TikTok, dan Instagram telah mendemokratisasi ruang opini. Sayangnya, kemudahan ini memicu fenomena yang memprihatinkan, yaitu maraknya masyarakat yang memberikan opini di ruang publik digital tanpa melakukan verifikasi fakta terlebih dahulu. Gejala ini menandakan adanya keretakan pada tradisi berpikir kritis yang seharusnya menjadi identitas utama seorang akademisi.

Akar masalah dari fenomena ini terletak pada karakteristik media sosial yang mengutamakan kecepatan ketimbang ketepatan. Platform digital dirancang dengan algoritma imersif yang menghargai keterlibatan (engagement) instan berupa likes, retweets, atau shares. Sehingga penggunanya kerap mengejar untuk mendapatkan engagement tersebut lewat postingan dan komentar yang mereka unggah.

Laporan Reuters Institute Digital News Report secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas generasi muda, termasuk mahasiswa, kini mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi utama mereka. Dalam ekosistem yang serba cepat ini, muncul pula tekanan psikologis tak kasatmata yang menuntut mahasiswa untuk segera merespons isu-isu terkini agar tetap dinilai relevan atau peduli. Sehingga tidak sekadar mengetahui, mahasiswa juga mulai berbondong-bondong untuk segera menunjukkan respon terhadap isu yang beredar lewat media sosial. Akibatnya, proses kognitif yang mendalam sering kali dilewati demi sebuah reaksi instan.

Secara teoritis, kecenderungan mahasiswa untuk langsung beropini tanpa melakukan verifikasi fakta dapat dijelaskan melalui konsep confirmation bias (bias konfirmasi) dan echo chamber (ruang gema). Konsep ini menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan alami manusia untuk menafsirkan, mencari dan memihak informasi yang hanya mendukung keyakinan atau asumsi awal mereka. Sebaliknya, informasi yang bertentangan kerap diabaikan. Hal ini diperparah oleh algoritma ruang gema yang terus-menerus menyajikan informasi homogen, sehingga menutup ruang bagi fakta-fakta pembanding yang objektif.

Sebuah studi klasik oleh Kahneman pada Tahun 2011 tentang sistem berpikir manusia turut menjelaskan bahwa individu cenderung menggunakan Sistem 1 yang bekerja otomatis, cepat, dan emosional ketika merespons stimulus di media sosial. Ketika melihat suatu informasi yang selaras dengan keyakinan politik atau sosialnya, seorang akan cenderung langsung mempercayai dan menyebarkannya beserta opini pribadi, tanpa mengaktifkan Sistem 2 yang membutuhkan penalaran logis dan evaluasi kritis. 

Dampak dari pengabaian verifikasi fakta sangat berbahaya bagi iklim akademik dan sosial. Mahasiswa yang seharusnya menjadi agent of change justru berisiko menjadi agen penyebar disinformasi. Jurnal Science dalam penelitian berskala besar yang dipimpin oleh Vosoughi et al. (2018) menemukan bahwa berita bohong di media sosial menyebar enam kali lebih cepat daripada kebenaran. Ketika mahasiswa ikut menyebarkan narasi yang belum terverifikasi secara faktual, maka legitimasi moral mereka sebagai kelompok intelektual pun runtuh. Opini yang lahir tanpa basis data empiris bukan lagi sebuah kritik konstruktif, melainkan sekadar kebisingan digital yang memperkeruh polarisasi di masyarakat.

Lebih jauh lagi, fenomena ini mencerminkan adanya paradoks literasi digital di kalangan mahasiswa. Sebagai generasi digital native, mahasiswa memiliki kemampuan teknis yang luar biasa dalam mengoperasikan gawai dan aplikasi. Namun, sangat disayangkan apabila kemampuan teknis tersebut tidak berbanding lurus dengan kemampuan literasi media dan sikap kritis. 

Mengutip konsep literasi kritis dari Paulo Freire, kemampuan membaca teks, seperti membaca takarir dan menonton video pendek di media sosial harus dibarengi dengan kemampuan membaca realitas di balik teks tersebut. Sayangnya, publik sering kali gagal membedakan antara opini pembuat konten, propaganda, informasi yang dipotong demi kepentingan tertentu, dan fakta berita yang telah melalui proses kerja jurnalistik yang ketat.

Untuk mengatasi degradasi nalar kritis ini, diperlukan langkah konkret dari institusi pendidikan tinggi dan kesadaran personal mahasiswa. Kampus tidak boleh hanya berfokus pada kurikulum berbasis kompetensi kerja, tetapi harus merevitalisasi pendidikan logika, filsafat ilmu, dan metode verifikasi informasi dalam mata kuliah dasar. Mahasiswa harus menjadi contoh nyata bagaimana sebuah opini dibangun di atas pondasi riset, wawancara berlapis, dan pengecekan fakta yang ketat, bukan sekadar merangkum apa yang sedang viral di media sosial.

Kebebasan beropini di media sosial adalah hak demokratis yang patut dirayakan, tetapi bagi seorang mahasiswa, hak tersebut menuntut tanggung jawab intelektual yang besar. Membuka suara di ruang publik digital tanpa memverifikasi fakta adalah bentuk pengkhianatan terhadap nalar akademik. Mahasiswa harus mampu menahan diri dari godaan kecepatan media sosial. 

Sebelum menekan tombol kirim atau bagikan pada sebuah opini, setiap mahasiswa wajib mengajukan pertanyaan mendasar pada dirinya sendiri: “Apakah ini berbasis fakta, atau sekadar pemuas emosi sesaat?” Sudah saatnya mahasiswa kembali pada khitahnya, yakni berpikir jernih, berdiskusi dengan basis data, dan beropini demi kebenaran, bukan demi ketenaran instan.

 Redaktur: Muhassanah Nasution

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.