Home Opini Ancaman Kecerdasan Buatan terhadap Keaslian Opini Publik di Indonesia
Opini

Ancaman Kecerdasan Buatan terhadap Keaslian Opini Publik di Indonesia

Share

Oleh: Dinda Sajidah

Suara USU, Medan. Media sosial selama ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, merespons kebijakan, hingga membicarakan berbagai persoalan politik. Di dalamnya, setiap orang memiliki kesempatan untuk bersuara dan terlibat dalam percakapan publik. Namun, bagaimana jika suara yang selama ini dianggap berasal dari masyarakat biasa ternyata merupakan hasil produksi kecerdasan buatan (AI)?

Pertanyaan tersebut muncul setelah akun Threads @ibuasihlaundry menjadi perbincangan di media sosial. Akun yang memperkenalkan diri sebagai seorang ibu pengelola usaha laundry itu sebelumnya mengunggah sejumlah narasi yang memuji sikap Presiden Prabowo Subianto. Unggahannya dikemas melalui cerita keseharian, mulai dari pelanggan laundry, anak yang sedang menempuh pendidikan tinggi, hingga tetangga yang berjualan sayur. Narasi tersebut sekilas terlihat seperti percakapan biasa antarpengguna media sosial.

Kecurigaan terhadap akun tersebut semakin menguat ketika jejak interaksi, pola balasan, serta pengakuan yang sempat muncul di ruang diskusi menunjukkan indikasi penggunaan model kecerdasan buatan. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar mengenai penggunaan AI dalam membentuk percakapan politik di ruang digital, terlepas dari bagaimana identitas asli di balik akun tersebut sebenarnya.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik penggiringan opini publik berpotensi memasuki babak baru. Jika sebelumnya masyarakat mengenal buzzer sebagai individu atau kelompok yang bertugas menyebarkan narasi tertentu melalui berbagai akun media sosial, kini kecerdasan buatan membuka kemungkinan bagi praktik serupa untuk dijalankan dengan cara yang lebih otomatis.

Pada dasarnya, keberadaan buzzer dalam percakapan politik bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Penelitian Wijayanto, Ward Berenschot, Yatun Sastramidjaja, dan Kris Ruijgrok berjudul The Infrastructure of Domestic Influence Operations: Cyber Troops and Public Opinion Manipulation Through Social Media in Indonesia yang diterbitkan dalam The International Journal of Press/Politics pada 2024 mengungkap bagaimana jaringan cyber troops digunakan untuk memengaruhi opini publik. Penelitian tersebut melibatkan wawancara dengan 52 orang yang pernah terlibat dalam operasi pengaruh di media sosial.

Penelitian itu menjelaskan bahwa operasi manipulasi opini publik dapat melibatkan akun anonim, koordinasi antarpengguna, serta pendanaan yang tidak transparan. Para pelakunya bekerja dengan pembagian tugas untuk menyebarkan narasi tertentu, memperkuat unggahan, bahkan menenggelamkan pandangan yang berseberangan. Dengan demikian, praktik penggiringan opini bukan sekadar aktivitas pengguna yang menyampaikan dukungan secara spontan, melainkan dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi yang terorganisasi.

Kehadiran AI berpotensi memperluas kemampuan praktik tersebut. Teknologi ini memungkinkan pembuatan konten dalam jumlah besar, penyesuaian gaya bahasa, hingga pembentukan identitas digital yang menyerupai kehidupan seseorang. Sebuah akun tidak lagi harus tampil sebagai akun anonim yang hanya membagikan pesan politik secara berulang. Ia dapat membangun persona sebagai ibu rumah tangga, pekerja, mahasiswa, atau masyarakat biasa yang seolah-olah memiliki pengalaman dan pandangan pribadi.

Di sinilah persoalan menjadi lebih serius. Narasi politik yang disampaikan melalui identitas masyarakat biasa berpotensi membangun kedekatan emosional dengan pengguna lain. Dukungan terhadap suatu tokoh atau kebijakan tidak lagi terlihat seperti pesan kampanye, melainkan seolah-olah merupakan pendapat spontan dari orang-orang yang memiliki pengalaman hidup serupa. Padahal, jika identitas tersebut direkayasa untuk menyamarkan kepentingan tertentu, masyarakat sedang dihadapkan pada representasi opini yang tidak transparan.

Dampaknya tidak berhenti pada persoalan keaslian akun. Ketika narasi yang diproduksi secara otomatis tersebar dan memperoleh interaksi, masyarakat dapat keliru membaca tingkat dukungan terhadap suatu kebijakan atau tokoh politik. Percakapan yang terlihat ramai belum tentu mencerminkan pandangan mayoritas masyarakat. Dukungan yang tampak berulang di berbagai akun juga belum tentu berasal dari individu yang berbeda dengan pandangan independen.

Situasi ini dapat mengganggu kualitas demokrasi. Sebab, demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan pemilihan umum atau kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat, tetapi juga membutuhkan ruang publik yang memungkinkan pertukaran gagasan secara terbuka dan jujur. Masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menilai kebijakan, mengawasi pemerintah, serta menentukan sikap terhadap persoalan publik.

Jika ruang digital dipenuhi narasi yang sengaja direkayasa untuk menciptakan kesan dukungan, proses pembentukan opini masyarakat berisiko kehilangan keasliannya. Perbedaan pendapat dapat tenggelam oleh narasi yang terus diulang, sementara kritik terhadap kebijakan berpotensi terlihat seolah-olah hanya berasal dari kelompok kecil. Akibatnya, ruang diskusi yang seharusnya menjadi tempat masyarakat menguji gagasan justru dapat berubah menjadi tempat persaingan pengaruh.

Dalam merespons persoalan ini, Kementerian Komunikasi dan Digital pada 23 Oktober 2026 turut menekankan pentingnya transparansi penggunaan AI dan algoritma pada platform digital. Kemkomdigi mendorong pelabelan konten buatan AI serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Pemerintah juga menegaskan bahwa penggunaan akun otomatis tidak serta-merta merupakan pelanggaran. Penilaian tetap harus didasarkan pada substansi konten, pola penyalahgunaan, dan bukti yang ditemukan.

Namun, tanggung jawab menjaga ruang digital tidak dapat dibebankan kepada pemerintah dan platform semata. Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan untuk memeriksa sumber informasi, mempertanyakan pola interaksi yang mencurigakan, serta tidak menjadikan banyaknya komentar atau dukungan sebagai satu-satunya ukuran kebenaran sebuah pendapat.

Pada akhirnya, perkembangan AI memang tidak dapat dipisahkan dari perubahan cara manusia berkomunikasi. Teknologi tersebut dapat membantu penyebaran informasi dan mempermudah berbagai pekerjaan. Akan tetapi, kemajuan teknologi tidak seharusnya menjadi alasan untuk membenarkan praktik manipulasi identitas dan penggiringan opini yang tidak transparan.

Kasus Ibu Asih Laundry membuat kita berhenti sejenak dan menatap layar dengan cara berbeda: yang dipertaruhkan di ruang digital sekarang bukan cuma soal isi pesannya benar atau salah, tapi juga siapa yang berdiri di balik kalimat itu. Saat mesin sudah cukup pintar meniru nada bicara warga biasa, publik berhak tahu apakah yang sedang menyapa mereka benar-benar orang sungguhan dengan pengalaman hidup nyata, atau sekadar skenario komunikasi yang sengaja diracik. Pada akhirnya, demokrasi tumbuh dari suara orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dan merasakan dampaknya, bukan dari keramaian yang disulap agar tampak seperti kehendak banyak orang.


Redaktur: Rifatul Suaidah

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.