Home Opini Dugaan Penyadapan dan Ujian Politik Berkeadaban
Opini

Dugaan Penyadapan dan Ujian Politik Berkeadaban

Share

Oleh: Juwita Simarmata

Suara USU, Medan. “Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita,” tulis Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui akun X miliknya pada 4 November 2026. Unggahan tersebut muncul di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Dalam unggahan yang sama, SBY menyoroti cara memperoleh kekuasaan yang seolah membenarkan segala cara, tanpa memedulikan baik atau buruk maupun pertimbangan moral. Ia kemudian meminta Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Pernyataan tersebut relevan dengan perkara yang sedang mencuat karena dugaan penyadapan ini memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan kewenangan aparat negara dan batas-batas kekuasaan dalam demokrasi.

Persoalan utama dalam kasus ini terletak pada dugaan penggunaan kewenangan aparat di luar prosedur hukum. Penyadapan memang dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan tanpa dasar dan mekanisme yang jelas. Apabila dilakukan di luar ketentuan, penyadapan dapat menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan. Instrumen negara yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat justru berisiko dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. Keadaan seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya menjamin keamanan warga negara.

Perkembangan penyidikan menunjukkan bahwa perkara ini melibatkan empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri memaparkan bahwa tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan satu lainnya menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan. Kapolri juga mengungkap bahwa sasaran dugaan penyadapan mencakup sejumlah kalangan, mulai dari Presiden, pejabat pemerintah, anggota DPR, hingga aktivis dan mahasiswa. Namun, ia menegaskan bahwa nama-nama dalam daftar tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Pada 16 November 2026, Bareskrim juga mengonfirmasi bahwa sejumlah figur publik, termasuk jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deannova, diduga menjadi sasaran penyadapan. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan antarelite politik atau pejabat negara. Dugaan pemantauan terhadap berbagai kalangan juga menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai perlindungan privasi dan batas kewenangan aparat dalam mengakses komunikasi seseorang.

Publik juga perlu membedakan perkara penyadapan dari dugaan tindak pidana makar yang turut muncul dalam perkembangan kasus. Kepolisian menyatakan telah membuat laporan terpisah untuk menyelidiki dugaan tersebut. Dengan demikian, dugaan penyadapan, penghapusan data elektronik, akses ilegal, dan dugaan makar tidak boleh dicampuradukkan. Begitu pula dugaan motif politik yang masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Menyampaikan dugaan sebagai fakta sebelum adanya hasil pemeriksaan yang jelas justru dapat mengaburkan persoalan hukum yang sedang ditangani.

Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap kewenangan aparat. Penyadapan merupakan tindakan yang dilakukan secara tertutup sehingga masyarakat sulit mengetahui siapa yang memberikan perintah, apa dasar pelaksanaannya, dan bagaimana hasilnya digunakan. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menyebutkan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan, dengan ketentuan lebih lanjut diatur melalui undang-undang mengenai penyadapan. Karena itu, kejelasan aturan dan mekanisme pengawasan menjadi penting untuk memastikan kewenangan tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang. DPR juga perlu menjalankan fungsi pengawasannya, sementara mekanisme hukum harus menjamin adanya pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hak warga negara.

Dampak perkara ini turut menyentuh kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Bagi jurnalis, komunikasi dengan narasumber merupakan bagian penting dari pekerjaan dan berkaitan dengan perlindungan sumber berita. Sementara itu, aktivis dan mahasiswa membutuhkan ruang untuk berdiskusi, mengkritik kebijakan, serta menyampaikan pendapat tanpa merasa diawasi secara sewenang-wenang. Apabila komunikasi mereka dipantau tanpa dasar hukum, terdapat risiko munculnya rasa takut yang dapat membatasi aktivitas publik dan kebebasan berekspresi. Kekhawatiran SBY mengenai masyarakat yang merasa takut dan tidak tenteram di negaranya sendiri menjadi relevan dalam konteks perlindungan hak-hak tersebut.

Pemerintah perlu memastikan penyidikan perkara ini berjalan transparan dan bebas dari intervensi politik. Pengusutan tidak cukup berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga perlu menelusuri rantai perintah, pihak yang menerima hasil penyadapan, serta pertanggungjawaban setiap orang yang terlibat. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa memandang jabatan maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan. Selain itu, evaluasi terhadap aturan dan mekanisme pengawasan penyadapan diperlukan agar penyalahgunaan kewenangan serupa tidak kembali terjadi.

Seruan SBY mengenai politik berkeadaban pada akhirnya menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa batas. Perkara ini menguji sejauh mana negara mampu memastikan setiap kewenangan dijalankan sesuai hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya menuntut masyarakat menghormati pemerintah, tetapi juga mengharuskan pemerintah menghormati hak warga negara. Politik berkeadaban hanya dapat diwujudkan ketika kekuasaan digunakan untuk melindungi kepentingan publik, bukan menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu.

Redaktur: Siti Farhatun Nafis Azhari

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.