Rupiah Melemah, Ketergantungan Impor dan Ancaman Kenaikan Harga Pangan 

Oleh: Rian Steven Banjarnahor

Suara USU, Medan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menjadi sorotan. Pada penutupan perdagangan Senin (9/11/2026), rupiah berada di level Rp18.085 per dolar AS, menguat tipis dibandingkan perdagangan sebelumnya. Meskipun demikian, nilai tukar rupiah masih berada di atas Rp18.000 per dolar AS. Kondisi ini harus dicermati karena Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan sejumlah bahan pangan dan input produksi pertanian. Ketika rupiah melemah, biaya pembelian barang dari luar negeri juga berpotensi meningkat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tetapi juga petani dan konsumen.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI), nilai dolar AS meningkat dari Rp16.725 pada 2 Januari 2026 menjadi Rp18.140 pada 4 November 2026. Artinya, nilai dolar AS mengalami kenaikan sekitar 8,46 persen dalam periode tersebut. Rupiah sempat menguat hingga Rp17.870 per dolar AS pada akhir September, tetapi kembali turun sepanjang Oktober hingga awal November. BI menyebut tekanan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat, serta sentimen investor global terhadap aset negara berkembang.

Pada pembukaan perdagangan Senin (9/11/2026), rupiah sempat melemah ke level Rp18.095 per dolar AS. Pelemahan tersebut terjadi seiring dengan menguatnya dolar AS setelah data ketenagakerjaan Amerika Serikat menunjukkan hasil lebih baik daripada perkiraan. Namun, rupiah kemudian ditutup menguat tipis ke level Rp18.085 per dolar AS. Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menilai peningkatan cadangan devisa Indonesia turut mendukung penguatan tersebut. Meskipun begitu, ia mengingatkan bahwa kenaikan cadangan devisa tidak otomatis membuat rupiah menguat. Investor juga mempertimbangkan arus modal asing, kondisi fiskal, neraca perdagangan, suku bunga, hingga pergerakan dolar AS.

Persoalan pelemahan rupiah menjadi semakin penting ketika melihat ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyebutkan bahwa seluruh kebutuhan gandum Indonesia masih dipenuhi melalui impor. Sementara itu, sekitar 90 persen kebutuhan kedelai, 95 persen bawang putih, dan 60 persen gula masih berasal dari luar negeri. Karena transaksi impor sebagian besar menggunakan dolar AS, pelemahan rupiah membuat biaya pembelian komoditas tersebut semakin mahal.

Dampaknya juga merambat hingga ke harga pangan yang dikonsumsi masyarakat. Eliza menjelaskan bahwa kenaikan biaya bahan baku gandum dan kedelai dapat diteruskan ke harga produk olahan dalam hitungan minggu. Hal ini terjadi karena industri pengolahan harus segera menyesuaikan pengeluaran ketika harga bahan baku impor meningkat. Produk seperti mi, roti, tahu, dan tempe menjadi beberapa contoh pangan yang berpotensi terdampak.

Tekanan tersebut juga dirasakan oleh perajin tahu dan tempe. Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), Wibowo Nurcahyo, sebagaimana dikutip dari Liputan6.com, menyatakan bahwa pelemahan rupiah membuat harga kedelai impor semakin mahal dan meningkatkan biaya produksi. Namun, perajin tidak dapat begitu saja menaikkan harga jual karena harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Akibatnya, mereka berada dalam posisi sulit karena biaya produksi meningkat, sementara kemampuan konsumen untuk membeli produk belum tentu ikut bertambah.

Ketergantungan terhadap impor sebenarnya tidak hanya terjadi pada bahan pangan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mencatat bahwa impor bahan baku dan barang penolong mencapai US$150,57 miliar atau sekitar 71,5 persen dari total impor nasional. Sektor makanan dan minuman termasuk kategori yang rentan karena masih membutuhkan bahan impor, seperti gandum, kedelai, susu bubuk, dan material kemasan. Artinya, tekanan nilai tukar dapat memengaruhi biaya produksi berbagai industri sekaligus.

Dampak pelemahan rupiah juga perlu diperhatikan dari sisi produksi pangan dalam negeri. Eliza menjelaskan bahwa biaya produksi pertanian dan peternakan dapat meningkat karena sejumlah kebutuhan seperti pupuk, pakan ternak, energi, dan logistik, turut dipengaruhi harga komoditas global serta nilai tukar. Kondisi ini membuat petani dan peternak berpotensi menghadapi kenaikan biaya sebelum hasil produksinya dipasarkan. Masalahnya, kenaikan biaya tersebut tidak selalu diikuti peningkatan harga jual di tingkat produsen. Dengan demikian, pelemahan rupiah tidak hanya berisiko meningkatkan harga pangan bagi konsumen, tetapi juga dapat mempersempit keuntungan petani.

Namun, tidak semua kenaikan harga pangan dapat dikaitkan dengan pelemahan rupiah. Faktor cuaca dan ketersediaan pasokan juga memiliki pengaruh besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan Oktober 2026 mencapai 0,22 persen. Cabai merah memberikan andil sekitar 0,13 poin persentase terhadap inflasi tersebut. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyebut bahwa kemarau panjang yang menurunkan produksi sebagai salah satu penyebab kenaikan harga cabai di sejumlah daerah.

Kondisi serupa juga terlihat di Kota Medan. Berdasarkan data Sistem Informasi dan Manajemen Pangan (SIMPANG) Kota Medan yang diperbarui pada 5 November 2026, harga cabai merah tercatat rata-rata Rp66.850 per kilogram. Sementara itu, harga beras mencapai Rp15.975 per kilogram, telur ayam Rp30.333 per kilogram, dan minyak goreng Rp20.361 per kilogram. Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara juga telah melakukan intervensi dengan menyalurkan cabai merah dari kelompok petani seharga Rp55.000 per kilogram di sejumlah pasar sasaran.

Di sisi lain, pelemahan rupiah tidak selalu merugikan seluruh pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero, menilai usaha yang berorientasi ekspor dan sektor pariwisata berpeluang memperoleh keuntungan lebih besar karena pendapatan dalam dolar AS memiliki nilai konversi lebih tinggi ketika ditukar ke rupiah. Namun, peluang tersebut tidak berlaku bagi semua pelaku usaha, terutama mereka yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Untuk menghadapi kenaikan biaya produksi, Edy menyarankan pelaku UMKM menyesuaikan margin keuntungan terlebih dahulu daripada terburu-buru menaikkan harga jual. Sebagai contoh, keuntungan yang sebelumnya ditargetkan sebesar 15 persen dapat disesuaikan menjadi 8 hingga 9 persen agar usaha tetap berjalan dan harga produk tidak langsung membebani konsumen. Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan pembelian produk lokal untuk membantu menjaga keberlangsungan usaha dalam negeri.

Pemerintah pun perlu mengambil langkah yang lebih terarah. Pada Mei 2026, ketika rupiah menembus Rp17.500 per dolar AS, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan kesiapan pemerintah memberikan subsidi apabila harga komoditas impor melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, kebijakan tersebut perlu disertai pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan pangan agar bantuan benar-benar menjangkau pihak yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat produksi pangan dalam negeri, menjaga keterjangkauan pupuk dan input pertanian, serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor secara bertahap.

Pergerakan rupiah dalam beberapa waktu ke depan juga masih perlu diamati. Salah satu agenda yang menjadi perhatian pasar adalah Rapat Dewan Gubernur BI pada 17–18 November 2026. Analis Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah bergerak dalam kisaran Rp17.920–Rp18.220 per dolar AS pada pekan tersebut, dengan potensi pelemahan hingga Rp18.500 pada November. 

Pelemahan rupiah menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan hasil pertanian, tetapi juga oleh kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dan input produksinya secara mandiri. Selama ketergantungan terhadap impor masih tinggi, gejolak nilai tukar akan terus berpotensi menekan biaya produksi dan harga pangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat produksi dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Petani membutuhkan biaya produksi yang terjangkau dan harga jual yang layak, sedangkan konsumen membutuhkan pangan dengan harga yang tetap dapat dijangkau. Keduanya perlu menjadi bagian dari kebijakan ketahanan pangan, bukan dipertentangkan satu sama lain.

Redaktur: Alya Nayla Sahirah S.