Membenahi Tata Kelola Sampah Kota Medan Melampaui Ambisi Adipura 2026

Oleh: Ferina Br Ginting

Suara USU, Medan. Persoalan sampah masih menjadi salah satu tantangan lingkungan paling krusial yang dihadapi Kota Medan hingga saat ini. Gunungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Kecamatan Medan Marelan, menjadi gambaran nyata bahwa sistem pengelolaan kebersihan kota belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi tersebut semakin menyita perhatian publik seiring berjalannya berbagai upaya Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi evaluasi dan penilaian Adipura 2026.

Dikutip dari laman resmi Pemko Medan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas telah meninjau langsung kondisi TPA Terjun pada Senin (8/9/2025) dan menyoroti tingginya volume sampah harian yang masuk ke lokasi tersebut. Timbulan sampah di Kota Medan memang tercatat mencapai sekitar 1.600 ton per hari, di mana sekitar 70 hingga 80 persen di antaranya masih berakhir langsung di TPA, sementara upaya pengurangan sampah dari sumbernya baru mampu menyerap kisaran 15 hingga 20 persen. Padahal, mengacu pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), komposisi sampah perkotaan umumnya didominasi oleh sampah organik sebesar 50 hingga 60 persen yang sebenarnya dapat diolah lebih awal melalui pembentukan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) serta pengaktifan bank sampah di tiap lingkungan.

Di sisi lain, langkah pembenahan dalam momentum evaluasi Adipura 2026 turut melibatkan lintas perangkat daerah dengan mengacu pada indikator resmi penilaian Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, aspek pengelolaan kebersihan fisik memang memegang porsi terbesar dalam penilaian Adipura dengan bobot mencapai 50 persen, disusul aspek sumber daya manusia dan fasilitas sebesar 30 persen, serta aspek anggaran dan kebijakan sebesar 20 persen. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan mendasar seperti menjamurnya tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal, terutama di kawasan bantaran sungai, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas diselesaikan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan reflektif yang perlu menjadi perhatian bersama: apakah pembenahan masif yang dilakukan saat ini benar-benar berangkat dari kesadaran atas kebutuhan ekologis warga, atau justru lebih didorong oleh ambisi mengejar piala Adipura semata? Pada dasarnya, penghargaan Adipura memang sah-sah saja dijadikan pemantik motivasi bagi pemerintah daerah untuk mendongkrak kualitas tata kelola lingkungan. Akan tetapi, keberhasilan sebuah kota metropolitan dalam menjaga kebersihan tidak seharusnya diukur sebatas pada pemenuhan indikator saat periode penilaian berlangsung, mengingat produksi sampah terjadi setiap detik dan menuntut penanganan yang konsisten sepanjang tahun.

Pengalaman masa lalu sejatinya sudah cukup menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi pemerintah kota. Pada Februari 2023 lalu, Kota Medan tercatat pernah meraih Sertifikat Adipura kategori Kota Metropolitan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kinerja penanganan kebersihan sepanjang tahun 2022. Capaian tersebut tentu patut diapresiasi sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras petugas kebersihan dan pemerintah daerah pada masanya. Namun, riwayat penghargaan itu sekaligus membuktikan bahwa raihan sertifikat atau piala tidak serta-merta menjamin persoalan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir telah selesai secara permanen.

Oleh karena itu, momentum evaluasi Adipura 2026 ini mestinya dimanfaatkan Pemerintah Kota Medan untuk membenahi urusan sampah secara total hingga ke akar-akarnya. Mulai dari modernisasi sistem di TPA Terjun, dorongan untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengoptimalkan bank sampah, menertibkan TPS liar di pinggir sungai, sampai menggencarkan edukasi warga, semuanya harus terus berjalan tanpa harus menunggu momen kedatangan tim penilai saja.

Pada akhirnya, esensi Adipura bukanlah sekadar membuat Kota Medan tampak bersih dan rapi ketika tim verifikasi turun ke lapangan, melainkan bagaimana budaya bersih tersebut dapat mengakar dalam keseharian warga. Sebab, kota yang hebat bukanlah kota yang sekadar piawai mengoleksi piagam penghargaan lingkungan, tetapi kota yang benar-benar tuntas menyelesaikan persoalan sampahnya secara nyata dan berkelanjutan.

Redaktur: Rifatul Suaidah