Oleh: Ruth Jelita Laia
Suara USU, Medan. Pernahkah Anda mempercayai suatu hal hanya karena banyak orang yang mengamininya, tanpa mencari kebenaran yang valid? Kebiasaan ini sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sebuah pendapat disampaikan oleh tokoh terkenal, dibungkus dengan gelar akademik, atau didukung oleh massa yang besar, kita kerap merasa tidak perlu lagi mempertanyakannya. Padahal, popularitas, jabatan, dan kedudukan bukanlah jaminan mutlak atas sebuah kebenaran. Kesalahan berpikir ini dikenal sebagai Appeal to Authority (sesat pikir otoritas).
Appeal to Authority adalah sebuah kekeliruan logika ketika seseorang menerima suatu klaim sebagai kebenaran hanya karena berasal dari figur yang memiliki otoritas, tanpa memeriksa bukti, data, atau argumen pendukungnya. Fenomena ini semakin marak di tengah masifnya arus informasi media sosial. Pernyataan seorang tokoh publik dengan cepat dipercaya, dibagikan, dan dijadikan rujukan mutlak semata-mata karena jumlah pengikut atau reputasinya yang besar. Akibatnya, masyarakat lebih sibuk mengenali siapa yang menyampaikan suatu pernyataan daripada menguji kebenaran substansial di dalamnya.
Untuk menguji kerentanan manusia terhadap jebakan otoritas, pada awal 1970-an, para peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas California Selatan (University of Southern California-USC) yakni Donald Naftulin, John Ware, dan Frank Donnelly melakukan sebuah eksperimen psikologis yang ikonik dengan menyewa seorang aktor profesional bernama Michael Fox untuk menyamar sebagai “Dr. Myron L. Fox”, seorang ahli fiktif di bidang teori permainan matematis (Mathematical Game Theory) yang diklaim memiliki kredensial tinggi. Di hadapan 55 orang profesional yang terdiri dari psikiater, psikolog, pendidik, dan pekerja sosial berpengalaman, sang aktor menyampaikan ceramah berjudul “Mathematical Game Theory as Applied to Physician Education”.
Berdasarkan catatan historis eksperimen tersebut, materi ceramah itu sengaja dirancang penuh dengan istilah membingungkan, kontradiksi logis, dan omong kosong (word salad), namun dibawakan dengan penuh percaya diri, karismatik, energik, serta diselingi humor. Hasil evaluasi dari eksperimen ini sangat mencengangkan dan telah diverifikasi melalui publikasi akademik terkait Seductive Educational Effect, di mana 100% peserta (55 dari 55 orang berpendidikan tinggi) memberikan penilaian positif bahwa ceramah tersebut berhasil merangsang pemikiran mereka, 90% peserta menyatakan bahwa materi disajikan secara mendalam, terstruktur dengan baik, dan sangat menarik, serta lebih dari 90% peserta mengaku terkesan dengan penguasaan materi sang “pakar fiktif” dan memberikan ulasan luar biasa pada kuesioner akhir. Eksperimen ini membuktikan bahwa latar belakang pendidikan tinggi pun tidak membuat seseorang sepenuhnya kebal terhadap pengaruh Appeal to Authority, sebab ketika penyampaian dikemas dengan karisma dan atribut otoritas yang kuat, substansi sering kali diabaikan.
Tidak dapat dimungkiri bahwa otoritas memiliki fungsi krusial dalam kehidupan sosial, dan kita tentu membutuhkan pendapat ahli untuk memahami persoalan yang berada di luar kapasitas pengetahuan kita, seperti seorang dokter yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan diagnosis medis atau akademisi hukum yang memiliki kapasitas untuk mengkaji regulasi. Namun, persoalan kritis muncul ketika otoritas tersebut ditempatkan sebagai sumber kebenaran yang mutlak dan tidak boleh dibantah. Dalam dunia akademik, gelar profesor, doktor, maupun jabatan struktural menunjukkan pencapaian dan kompetensi, tetapi gelar tersebut tidak serta-merta membuat seluruh pemikiran pemiliknya terbebas dari kekeliruan, karena ilmu pengetahuan justru bertumbuh subur karena adanya ruang dialektika, pengujian, kritik, dan perdebatan argumen.
Hal serupa berlaku pula dalam kehidupan bernegara, di mana pemerintah dan lembaga negara memiliki legitimasi konstitusional untuk membuat kebijakan publik, kendati apakah setiap kebijakan otomatis benar dan adil hanya karena dikeluarkan oleh pihak berkuasa tentu tidak, sebab kebijakan publik wajib diuji melalui landasan hukum, rasionalitas, transparansi, serta dampak nyata bagi masyarakat luas. Dalam negara demokrasi, warga negara bukanlah objek pasif penerima keputusan, melainkan subjek yang memiliki hak konstitusional untuk mengawasi, mempertanyakan, dan mengkritik jalannya kekuasaan.
Pada akhirnya, fenomena Appeal to Authority mengingatkan kita bahwa validitas kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa populer seseorang, setinggi apa gelar akademiknya, atau seberapa besar kekuasaan yang dipegangnya. Sudah saatnya kita membiasakan diri untuk tidak gampang puas dan berhenti di pertanyaan “Siapa yang ngomong?”, tapi berani melangkah lebih jauh ke pertanyaan “Apa bukti dan data konkret di balik itu?”. Menaruh hormat pada sosok yang ahli dan tetap bersikap kritis itu sama sekali bukan hal yang saling bertolak belakang; keduanya justru bisa jalan bareng secara beriringan. Intinya, yang perlu kita hindari bukanlah rasa hormat kita kepada para pakar, melainkan sikap patuh buta yang justru bikin nalar sehat kita mati dalam mencari kebenaran yang sebenarnya.
Redaktur: Rifatul Suaidah
Leave a comment