Oleh: Kelompok 9 (Chika Marvinta Maha, Jelita Permata Hati Gulo, Putri Larassade Manalu, Cecilya Rizky Wijaya, Yasmin Thufailah, Adriel B. Simatupang, Keysa Sasela br Pinem, Rizky Abdillah)
Riuh Digital di Tengah Ruang Publik Modern
Demokrasi di Indonesia, setelah Reformasi 1998, telah membuka pintu kebebasan berpendapat bagi semua orang. Namun sekarang, di era digital, cara generasi muda terutama Generasi Z dan mahasiswa mengungkapkan kritik sosial dan politik berubah drastis. Kalau generasi sebelumnya menganggap perjuangan mahasiswa sebagai demonstrasi fisik di jalanan, sekarang layar ponsel pintar menjadi panggung baru bagi menyalurkan opini publik. Melalui unggahan di Tiktok, tagar yang menjadi trending topik di X (Twitter), sampai infografis di Instagram, suara kritis anak muda melesat tanpa batas birokrasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: Apakah media sosial menggeser keberanian mahasiswa untuk turun ke jalan, ataukah keduanya saling melengkapi dalam menjaga demokrasi?
Media Sosial: Pilihan Praktis dan Risiko Rendah
Menurut mini yang telah dilakukan di Universitas Sumatera Utara (USU), 68,5% mahasiswa dan Generasi Z lebih suka media sosial untuk menyampaikan aspirasi politik. Sementara 31,5% responden lebih memilih turun ke jalan sebagai cara utama. Alasan di balik tingginya preferensi media sosial cukup jelas. Para mahasiswa menyebut ruang digital memiliki barrier to entry yang sangat rendah. Berbicara lewat ruang digital lebih cepat, praktis, bisa kapan saja, dan menjangkau banyak orang. Keamanan juga menjadi pertimbangan penting bagi mereka. Di ruang digital, mahasiswa merasa lebih aman dari bentrokan fisik dan risiko kriminal di lapangan.
Dilema Slacktivism dan Daya Tekan Aksi Nyata
Kendati media sosial sangat diminati, para warganet muda juga menyadari kelemahannya. Aktivisme digital kerap terjebak dalam fenomena slacktivism (aktivitas minim usaha) satu kondisi di mana partisipasi politik hanya berhenti pada klik tombol like, repost, atau sekedar meramaikan tagar tanpa berlanjut pada aksi konkret. Gerakan yang hanya bersandar pada media sosial juga rentan meredup dalam waktu singkat (short-lived trending) akibat pergeseran perhatian publik yang cepat. Di sisi lain, meskipun dihinggapi rasa ragu akibat risiko keselamatan, aksi fisik demonstrasi tetap dipandang sebagai saluran yang memiliki efikasi politik paling tinggi. Responden menilai bahwa kehadiran fisik massa di depan gedung pemerintahan atau kampus tetap menjadi bentuk tekanan psikologis dan politik yang paling nyata untuk memaksa pembuat kebijakan memberikan respons secara langsung.
Aksi Hibrida: Menjembatani Suara Digital dan Gerakan Jalanan
Temuan riset ini menunjukkan bahwa partisipasi politik Gen Z tidak seharusnya dipisahkan antara online dan offline. Kedua dunia itu justru membentuk pola aksi hibrida yang saling memperkuat. Media sosial berperan penting pada tahap awal sebagai penentu agenda, alat menyebarkan informasi logistik, dan penggerak kesadaran publik. Saat suatu isu menumpuk dan mencapai titik penting di ruang digital, cerita tersebut berubah menjadi dorongan bagi aksi nyata di jalanan.
Keberadaan media sosial bukanlah pengganti aksi nyata, melainkan penguat bagi saluran aspirasi publik. Bagi lembaga perguruan tinggi dan pemerintah, fenomena ini menjadi sinyal penting untuk terus membuka ruang dialog yang transparan, aman, dan responsif. Pada akhirnya, baik melalui riuh tagar di media sosial maupun langkah kaki di jalanan, semangat Generasi Z dalam mengawal keadilan dan demokrasi di Indonesia harus terus mendapat ruang yang bermartabat.
Artikel ini merupakan publikasi dari tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Onan Marakali Siregar, S.Sos., M.Si.
Redaktur: Emia Timentha Tarigan
Leave a comment