Oleh: Filemon Saing
Suara USU, Medan. Wali Kota Medan ke-19, Rico Tri Putra Bayu Waas, bersama wakilnya Zakiyuddin Harahap, resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Rico Waas, seorang politisi muda dari Partai NasDem dan keponakan Surya Paloh, memenangkan Pemilihan Wali Kota Medan 2024 dengan 49,28% suara. Kemenangan yang tidak mencapai mayoritas mutlak, mengisyaratkan perlunya upaya ekstra dalam membangun konsensus dan stabilitas pemerintahan di tengah beragamnya aspirasi masyarakat Medan.
Periode 100 hari pertama masa jabatan seorang pemimpin adalah fase krusial untuk menetapkan arah kebijakan dan membangun kepercayaan publik. Bagi Rico Waas, periode ini, yang berakhir sekitar 30 Mei 2025, jauh dari “bulan madu” yang tenang. Ia langsung dihadapkan pada pengawasan ketat dan tuntutan publik, termasuk demonstrasi mahasiswa, pemecatan pejabat, dan polemik retribusi parkir, yang semuanya terjadi di awal masa jabatannya. Ini menunjukkan bahwa administrasinya harus segera menunjukkan kapasitas responsif terhadap tantangan yang ada.
Visi utama pemerintahan Rico Waas adalah “Mewujudkan Masyarakat Medan yang BERTUAH (Berbudaya Warganya Tertata Kotanya)”. Visi ini didukung oleh misi untuk menjadikan Medan sebagai kota yang Berbudaya, Energik, Ramah, Tertib, Unggul, Aman, dan Humanis, sering disingkat menjadi “Medan Untuk Semua”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Rico Waas mengusung sejumlah program “Quick Wins” seperti festival budaya, pelatihan UMKM, digitalisasi pelayanan publik (E-government), kampanye ‘Medan Tertib’, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan di pinggiran kota, serta program bantuan langsung. Selain itu, ia juga menggariskan 10 program prioritas jangka menengah yang lebih komprehensif, meliputi revitalisasi pasar tradisional, pengembangan ruang terbuka hijau, sistem transportasi publik terintegrasi, pengelolaan sampah, infrastruktur drainase, pusat kreativitas pemuda, penanggulangan stunting, pariwisata berbasis ekowisata, penyediaan air bersih, dan digitalisasi pendidikan.
Meskipun cetak biru pembangunan ini sangat ambisius dan komprehensif, pencapaian spesifik yang dilaporkan dalam 100 hari pertama masih terbatas, seperti perbaikan satu ruas jalan atau dukungan untuk acara budaya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi yang tinggi dan kapasitas implementasi langsung, terutama dalam menghadapi masalah sistemik seperti kemiskinan dan peredaran narkoba. Cakupan program yang terlalu luas juga berpotensi menyulitkan fokus dan eksekusi yang efektif, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan publik jika tidak dikelola dengan komunikasi yang transparan dan penetapan target yang realistis.
Salah satu tindakan paling menonjol adalah penonaktifan dua camat dan dua lurah yang terbukti positif narkoba. Keputusan cepat ini, hanya sehari setelah hasil tes urin diumumkan, menunjukkan ketegasan dalam penegakan disiplin birokrasi dan mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Langkah ini juga merespon tuntutan BEM SI untuk tes urin ASN, menunjukkan komitmen administrasi terhadap tata kelola yang baik dan penanganan masalah narkoba.
Pemerintahan Rico Waas juga dihadapkan pada polemik retribusi parkir. Ratusan mahasiswa BEM SI menuntut revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024 karena dinilai memberatkan, tidak transparan, dan rawan pungli. Wali Kota juga merespons protes viral dari dokter RSUD Pirngadi terkait biaya parkir yang dikeluhkan mencapai Rp 600 ribu per bulan, yang kemudian diklarifikasi sebagai kesalahpahaman tarif langganan Rp 60 ribu. Isu ini menyoroti sensitivitas kebijakan yang berdampak langsung pada warga dan perlunya komunikasi yang lebih transparan.
Dalam 100 hari pertamanya, Rico Waas merealisasikan janji perbaikan jalan, seperti Jalan Sepakat Gg Pertama yang selesai diperbaiki dalam seminggu. Ia juga menunjukkan komitmen terhadap kebersihan lingkungan dengan memimpin pembersihan Danau Siombak. Di sektor pendidikan, ia mendukung guru-guru kreatif dan menyatakan keinginan untuk mendirikan sekolah unggul yang fokus pada pembentukan karakter. Di bidang kreativitas dan budaya, ia mendukung acara seperti 45 Tahun Salon Foto Indonesia dan kompetisi desain logo HUT Kota Medan.
Meskipun ada realisasi “quick wins” ini, fokus pada keberhasilan lokal mungkin mengaburkan kemajuan pada isu-isu sistemik yang lebih luas seperti kemiskinan atau proyek infrastruktur skala besar yang dijanjikan selama kampanye.
Pada 20 Mei 2025, Rico Waas diangkat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW NasDem Sumatera Utara untuk periode 2024-2029. Peran ganda ini menimbulkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan atau pengalihan fokus dari tugas utamanya sebagai Wali Kota, yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap komitmennya pada visi “Medan Untuk Semua”
BEM SI Sumut menyoroti masalah struktural seperti tingkat kemiskinan yang masih tinggi (7,94% atau sekitar 187.040 jiwa pada 2024), stagnasi pembangunan, dan tingginya peredaran narkoba. Mereka mengklaim janji kampanye besar Rico Waas, seperti penciptaan 50.000 lapangan kerja dan penyelesaian proyek strategis (Stadion Teladan, Lapangan Merdeka), belum terealisasi signifikan. Protes ini menandakan tidak adanya “bulan madu” bagi pemerintahan baru dan tekanan untuk akuntabilitas janji-janji ambisius.
Pengamat kebijakan publik, Elfenda Ananda, menilai Wali Kota masih terlalu banyak terlibat dalam kegiatan seremonial, seperti acara “Gelar Melayu Serumpun” (Rp1,9 miliar) dan pameran lukisan “Iconic Medan”, dan belum menunjukkan “geliat” dalam mengatasi masalah substansial seperti solusi parkir berlangganan. Kritik juga muncul terkait isu lingkungan, dengan laporan “pembegalan pohon-pohon”. Masyarakat berharap Rico Waas sungguh-sungguh memperhatikan kondisi jalan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan UMKM.
Dari sisi kinerja keuangan, Pemerintah Kota Medan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024, dan pertumbuhan ekonomi Kota Medan pada 2024 tercatat 5,07%. Meskipun angka-angka ini mencerminkan kinerja administrasi sebelumnya, ini menjadi fondasi fiskal yang stabil. Tantangan bagi Rico Waas adalah bagaimana menerjemahkan kesehatan fiskal ini menjadi implementasi kebijakan yang efektif dan perbaikan nyata yang mengatasi kekhawatiran publik.
Dalam 100 hari pertamanya, Rico Waas menunjukkan ketegasan dalam disiplin birokrasi dan responsivitas terhadap isu publik. Fondasi fiskal yang stabil juga menjadi modal positif. Namun, ia dihadapkan pada kritik signifikan terkait belum terealisasinya janji kampanye besar, masalah struktural seperti kemiskinan dan narkoba, persepsi “seremonial”, isu lingkungan, tantangan konsolidasi staf, dan peran ganda politiknya.
Kunci keberhasilan ke depan adalah mentransformasi janji ambisius menjadi program kerja terukur dan berdampak nyata. Ini memerlukan strategi komprehensif untuk masalah struktural, komunikasi transparan, dan pendekatan proaktif. Kepercayaan publik akan bergantung pada konsistensi tindakan dan kemampuan untuk menunjukkan bahwa visi “Medan untuk Semua” adalah komitmen yang direalisasikan melalui kebijakan dan implementasi yang berpihak pada rakyat.
Redaktur: Katrin AlinaÂ
Leave a comment