Oleh: Chairani
Suara USU, Medan. Kadang kita bertanya dalam hati, kenapa negara ini terasa begitu melelahkan untuk dicintai? Kenapa saat kita berusaha jujur, malah ditertawakan? Kenapa yang korupsi malah naik pangkat, sementara yang bersuara jujur dipinggirkan, disingkirkan, atau bahkan dibungkam? Inilah realitas yang tak bisa kita sangkal. Negara kita, Indonesia, dalam banyak hal telah menjadi tempat yang beracun bagi akal sehat, nurani, dan semangat juang rakyatnya.
Dalam sebuah negara yang ditambal sulam oleh janji-janji reformasi, kewarasan adalah barang mewah. Ia tak hanya langka, tapi juga mahal. Menjaga kewarasan bukan hanya kebutuhan psikis, tapi bentuk perlawanan. Kita hidup di negeri yang katanya demokratis, namun disuguhi drama bertahan hidup dengan akal seadanya. Luka bangsa tak lagi samar. Ia bernanah di hadapan kita, mulai dari hukum yang tebang pilih, badai inflasi dan pengangguran, kerusakan ekologis, korupsi yang mendarah daging, rusaknya sistem pendidikan dan kesehatan, hingga pemilu yang lebih mirip festival elite ketimbang selebrasi demokrasi. Luka bangsa bukan hanya luka sejarah, tapi luka hari ini ialah luka yang menganga di setiap kebijakan yang pongah.
Kita diminta untuk mencintai negeri ini tanpa syarat, tapi sering diperlakukan seperti beban oleh sistem yang seharusnya melindungi dan melayani. Setiap hari, berita tentang korupsi, ketidakadilan, pembungkaman aktivis, pelecehan seksual, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketimpangan sosial berlalu begitu saja, seolah sudah menjadi hal biasa. Kita marah, kita muak, tapi terlalu sering rasa itu hanya berakhir di timeline media sosial. Ini menciptakan semacam disonansi psikologis, antara cinta pada tanah air dan kecewa pada negara.
Ada saatnya rakyat bukan hanya dituntut untuk sabar, tapi juga ditantang untuk tetap waras dalam kondisi yang hampir mustahil. Inilah Indonesia 2025, negeri yang katanya sedang menuju “Indonesia Emas”, tapi entah emasnya untuk siapa, sebab rakyat lebih banyak mendapat debu tambang ketimbang hasilnya. Negeri ini sedang terluka. Tapi lucunya, yang paling lantang berteriak “semua baik-baik saja” justru mereka yang duduk nyaman di kursi empuk kekuasaan. Mereka yang gajinya aman, fasilitasnya lengkap, dan privilese-nya tak tersentuh inflasi dan badai pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketidakadilan adalah luka kolektif yang paling purba di negeri ini. ia menjelma dalam pelbagai bentuk, dari kriminalisasi aktivis, pembungkaman media, hingga ketimpangan ekonomi yang makin jomplang. Data dari World Inequality Report (2022) menyebutkan bahwa top 10% penduduk Indonesia memiliki 60,2 % dari total kekayaan nasional, ini berarti bahwa sebagian besar kekayaan negara terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Sedangkan untuk pendapatan, top 10% menguasai sekitar 48 % dari pendapatan nasional. Ini menunjukkan adanya perbedaan yang besar dalam pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Ketimpangan ini bukan hanya statistik, tapi manifestasi luka bangsa yang mencerminkan bagaimana negara gagal mendistribusikan kemakmuran secara adil, dan malah menciptakan kasta baru dalam republik demokratis.
Profesor Jeffrey Winters dari Northwestern University dalam bukunya berjudul Oligarki menyebut Indonesia sebagai “oligarki elektoral”, di mana pemilu hanya menjadi sirkus lima tahunan untuk mengesahkan dominasi para pemilik modal. Dengan bahasa akademik yang halus, Winters menelanjangi kenyataan pahit bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi berbiaya tinggi yang hanya mampu diakses oleh mereka yang punya dana, dinasti, dan dalang.
Di tengah gebrakan-gebrakan baru yang muncul, banyak warga negara yang merasa jenuh, apatis, bahkan frustasi. Korupsi yang tak kunjung tuntas, hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, politisi yang bermain dua muka, semuanya hanya membentuk ekosistem yang perlahan mengikis kewarasan rakyat. Bangsa ini seakan sedang mengalami semacam post-traumatic stress disorder (PTSD) yang akut, namun tak pernah diakui. Kita trauma akan janji-janji politik yang tinggal puing. Kita trauma pada reformasi yang dibajak oleh oligarki. Kita trauma pada suara rakyat yang tak pernah benar-benar didengar. Lalu kita dipaksa bahagia, disuruh bersyukur, dan diminta untuk sabar.
Dalam buku The Body Keeps the Score, Bessel van der Kolk menjelaskan bahwa trauma yang tidak ditangani akan merusak nalar kolektif suatu komunitas. Negara ini sedang kehilangan narasi penyembuh. Dan yang lebih mengerikan lagi ia juga kehilangan rasa malu. Media sosial dibanjiri oleh gimmick elite yang lebih senang pamer gaya hidup mewah daripada menunjukkan empati. Rakyat dikasih Bantuan Langsung Tunai (BLT), tapi tak diberi kejelasan arah masa depan. Seolah-olah kewarasan bisa dibeli dengan subsidi dan giveaway.
Menghadapi segala keabsurdan ini, menjaga kewarasan bukan tugas kecil. Ia memerlukan keberanian untuk bersikap kritis, untuk mempertanyakan narasi yang dikemas dalam bahasa nasionalisme dan kemajuan. Ia menuntut kecerdasan untuk membedakan antara propaganda dan kebijakan, antara harapan palsu dan mimpi yang masih mungkin diperjuangkan. Kewarasan juga menyadari bahwa bangsa ini belum selesai. Belum selesai mereformasi diri dari otoritarianisme, belum selesai menyembuhkan luka Orde Baru, belum selesai membangun sistem hukum yang tegak. Dan belum selesai memperjuangkan ruang yang aman bagi warga untuk menjadi manusia sepenuhnya tanpa dibebani ketakutan, kemiskinan, dan kebohongan yang dilembagakan.
Salah satu bentuk kewarasan adalah kemampuan bercermin dan mengakui kesalahan. Sayangnya, negara lebih senang menggunakan kaca satu arah, dimana hanya rakyat yang harus tunduk, sementara kekuasaan bebas dari koreksi. Undang-undang digodok bukan untuk kepentingan rakyat, tapi demi menyelamatkan dinasti dan kroni. Dari UU Minerba, Cipta Kerja, sampai revisi UU Mahkamah Konstitusi, semuanya disusun secepat kilat, dengan partisipasi publik yang hanya formalitas.
Indonesia bukan negeri yang miskin harapan, tapi negeri yang dipaksa diam di tengah derita. Kita bukan kurang potensi, tapi kelebihan pemimpin yang malas berpikir dan rakus kekuasaan. Maka menjaga kewarasan adalah bentuk perlawanan paling jujur yang tersisa. Bukan berarti diam. Ia adalah keteguhan untuk berpikir kritis, bersuara, dan menolak ikut terseret dalam irama negara yang semakin kehilangan kendali atas moral dan nalar. Dalam kata bijak Søren Kierkegaard, “Kegilaan adalah kehilangan akal di tengah masyarakat yang sudah kehilangan hati.” Maka dari itu, mari kita jaga akal dan hati, sebab negara tampaknya sudah kehilangan keduanya.
Redaktur: Zahra Salsabila
Leave a comment