Budaya Balas Budi ala Feodalisme Modern

Oleh: Chairani

Suara USU, Medan. Di tengah era demokrasi yang konon sudah mapan, Indonesia masih belum lepas dari satu warisan paling kuno yaitu budaya balas budi. Bedanya, bila dahulu hubungan kekuasaan bersifat feodal dalam struktur kerajaan, kini ini ia menjelma dalam bentuk modern yang lebih licik melalui patronase politik, nepotisme akademik, dan loyalitas diam-diam yang dibalut dalam narasi solidaritas dan pengabdian.

Feodalisme modern tidak lagi membutuhkan tahta dan mahkota. Ia cukup hidup dari rasa sungkan, pengabdian semu, dan balas jasa terhadap pihak yang telah berjasa mendongkrak namanya. Dari kursi kementerian hingga kursi organisasi mahasiswa, jejaknya jelas bahwa mereka yang dekat dengan kekuasaan akan naik, sementara yang bersuara terlalu nyaring akan didiamkan.

Feodalisme klasik mengenal raja dan abdi. Yang satu memberi tanah dan perlindungan, yang lain memberi kesetiaan dan kerja paksa. Kini, raja-raja itu bernama penguasa politik dan elite ekonomi, dan para abdi bukan lagi memakai baju compang-camping, tapi jaket almamater atau jas anggota dewan. Sistemnya sederhananya siapa yang sudah berjasa, pantas diberi balas jasa. Bukan karena kompetensi, tapi karena hutang budi. Jabatan diberikan bukan karena prestasi, melainkan karena sudah bantu waktu kampanye. Proyek dikelola bukan karena efisiensi, tapi karena anaknya teman bapak yang dulu bantu waktu krisis. Bahkan dosen atau rektor bisa jadi dipilih bukan karena akademiknya mengagumkan, tapi karena jaringan politiknya menjanjikan.

Budaya balas budi dalam birokrasi Indonesia telah menjelma menjadi hukum tak tertulis yang menjangkiti banyak institusi. Jabatan kerap diberikan bukan atas dasar kompetensi, melainkan karena pernah bantu waktu kampanye, anak kolega lama, atau pernah di tim pemenangan. Di balik formalitas SK dan mekanisme rekrutmen terbuka, banyak kursi strategis yang sejatinya sudah dipesan terlebih dahulu.

Dalam pemerintahan, praktik ini tak asing. Komposisi kabinet, pejabat BUMN, hingga komisaris perusahaan negara sering kali mencerminkan siapa yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Tapi yang lebih mengejutkan, politik balas budi tak berhenti di Senayan atau Istana.  Praktik ini sudah menjalar ke kampus, ke ruang-ruang organisasi mahasiswa, tempat di mana generasi idealis seharusnya dilahirkan. Dunia aktivisme mahasiswa, yang dulu disanjung karena idealismenya, kini mulai terkooptasi oleh perhitungan pragmatis. Banyak yang masuk organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bukan lagi untuk menyuarakan suara rakyat, tapi untuk melancarkan karier politik pribadi. Organisasi kemahasiswaan dijadikan batu loncatan, bukan medan perjuangan.

Masih ingatkah teman-teman dengan polemik antara BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Nusantara pada 2022 yang menjadi titik terang betapa gerakan mahasiswa kini terbelah, bukan lagi karena perbedaan ideologi, melainkan karena loyalitas politik. Saat isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden mencuat, BEM SI lantang menolak, sementara BEM Nusantara justru cenderung ambigu. Publik curiga apakah benar organisasi mahasiswa ini masih independen?

Jabatan di struktur mahasiswa hari ini bukan soal siapa paling progresif, tapi siapa punya relasi dengan siapa. Ada yang rela bersilat lidah demi posisi, bahkan ada pula yang dipesan oleh senior atau alumni yang sedang menjajaki partai. Ini bukan fiksi. Ini realita yang disimpan rapat dalam meja rapat organisasi. Kita menyaksikan bagaimana relasi balas budi menjalar dari alumni ke kader, dari senior ke junior, dari elite kampus ke mahasiswa, yang mana hal ini membentuk semacam kerajaan kecil di balik dinding-dinding organisasi. 

Kita tentu tak naif. Banyak aktivis mahasiswa hari ini adalah politisi masa depan. Lihat saja beberapa elite hari ini adalah bekas aktivis. Tapi saat mereka masuk ke dalam sistem kekuasaan, tidak sedikit yang kemudian kehilangan daya kritisnya. Mereka yang dulu menjadi ikon perlawanan kini duduk manis di balik meja kementerian.

Budiman Sudjatmiko, misalnya. Dulu pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan simbol perlawanan Orde Baru, kini justru menjadi pendukung Prabowo Subianto, tokoh yang dulu menjadi bagian dari sistem yang menindasnya. Keputusan Budiman mendukung mantan jenderal itu membuat banyak aktivis kecewa. Ia pun dipecat dari PDIP karena membelot dari garis partai.

Adian Napitupulu, sosok penting dalam gerakan mahasiswa 1998, kini menjadi anggota DPR dari PDIP. Suaranya masih ada, tapi tidak setajam dulu. Ketika isu pelemahan KPK, pemindahan ibu kota, atau penguatan oligarki mencuat, Adian tak lagi terlihat sebagai penentang sistem, melainkan bagian darinya.

Faldo Maldini, mantan Ketua BEM UI yang sempat dikenal sebagai pengkritik keras pemerintah, kini menjabat sebagai staf khusus Mensesneg. Narasinya berubah drastis dari mahasiswa yang menggugat, menjadi birokrat yang menjelaskan. Apa yang mereka alami bisa disebut sebagai syndrom co-opted activism—aktivisme yang ditarik ke dalam sistem dan dipelihara sebagai ornamen demokrasi. Tapi alih-alih mereformasi sistem dari dalam, banyak dari mereka justru menyesuaikan diri dan tumbuh dalam kenyamanan birokrasi.

Aktivisme yang transaksional hanya melahirkan elit baru yang bersifat parasitik. Mereka menggantikan elite lama, tapi dengan metode yang sama. Patronasi. Mereka tidak memutus rantai feodalisme, mereka justru membungkusnya dengan kemasan baru. Canggih, rapi, dan berbahaya. Apakah Loyalitas Selalu Salah? Tentu tidak. Loyalitas dalam perjuangan itu penting. Tapi beda antara loyal pada nilai dan loyal pada orang. Loyal pada prinsip adalah bagian dari integritas. Tapi loyal pada senior yang bantu kita naik jabatan adalah bentuk pengkhianatan terhadap misi kolektif. Loyalitas yang mematikan kritik adalah awal dari feodalisme. Dan jika dibiarkan hidup, ia akan menciptakan sistem yang mandul terhadap perubahan.

Kalau kita mau jujur, satu-satunya cara menyembuhkan penyakit balas budi ini adalah dengan kembali ke akar, yakni meritokrasi, transparansi, dan idealisme. Dalam tubuh mahasiswa, harus ada vaksin anti-feodalisme berupa keberanian untuk menolak titipan, melawan kooptasi kekuasaan, dan menyeimbangkan hubungan antar-generasi dengan etika kolektif, bukan skenario personal.

Feodalisme modern tak butuh singgasana. Ia bisa lahir dari kursi empuk birokrat kampus. Dari ruang kerja senior partai. Dari ruang rapat senat mahasiswa. Dan dari panggung-panggung kecil bernama musyawarah besar. Maka, kalau hari ini kamu masuk organisasi kampus hanya untuk membalas jasa kakak senior yang dulu bantu kamu jadi ketua angkatan, tanyakan pada diri sendiri apakah kamu sedang berjuang, atau sedang mencicil utang budi? Dan hati-hati, jangan sampai kamu jadi bagian dari generasi yang mengganti sistem lama, hanya untuk menjadi penguasa baru yang lebih culas. Karena sejarah Indonesia terlalu sering ditulis oleh mereka yang naik dengan idealisme, lalu jatuh dengan politik balas budi.

Redaktur: Katrin Alina