Deepfake, Ancaman Kepercayaan Publik di Era Digital

Oleh: Ardina Mendrofa

Suara USU, Medan. Dalam era digital yang semakin canggih, teknologi deepfake telah menjadi sorotan utama di berbagai platform media sosial. Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang bisa memanipulasi wajah, suara, dan gerak tubuh seseorang dalam video atau audio, sehingga seolah-olah mereka melakukan atau mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Kemampuan teknologi ini adalah untuk mengubah video dan audio dengan tampilan yang sangat mirip aslinya. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran serius mengenai penyebaran informasi palsu dan dampaknya terhadap kepercayaan publik.

Deepfake merupakan gabungan kata dari “deep learning” (pembelajaran mendalam) dan “fake” (palsu). Teknologi ini mulai dikenal pada tahun 2017 melalui sebuah platform diskusi Reddit, ketika seorang pengguna anonim dengan nama Deepfakes mengunggah video yang dimanipulasi dengan teknologi deepfake, mengganti wajah selebriti dengan tubuh orang lain dalam konteks yang tidak pantas. Video tersebut dengan cepat menjadi viral, menimbulkan rasa penasaran sekaligus kekhawatiran di masyarakat. Keberadaan deepfake di Reddit (platform media sosial) menunjukkan betapa cepatnya teknologi ini berkembang. Dalam waktu singkat, alat dan aplikasi untuk membuat deepfake menjadi semakin mudah diakses oleh banyak orang.

Sekilas, deepfake terlihat sebagai inovasi teknologi yang mengesankan. Namun di balik kecanggihannya, muncul sebuah pertanyaan apakah ini merupakan sebuah kemajuan, atau justru ancaman yang mengikis kepercayaan dan realitas?

Teknologi ini bukan hanya mengubah wajah, tetapi juga mengacaukan persepsi publik. Video yang sering beredar menampilkan tokoh publik atau peristiwa penting yang dengan cepat tersebar sehingga memicu perdebatan tentang kebenaran informasi yang diterima oleh masyarakat.

Salah satu contoh nyata penyalahgunaan teknologi deepfake yang mengejutkan publik adalah kasus penipuan yang belum lama ini menyebar luas di media sosial seperti Twitter, TikTok, dan Facebook. Dalam kasus ini, pelaku membuat video dengan memanipulasi wajah dan suara sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam video tersebut, mereka mengajak masyarakat untuk mengikuti program bantuan pemerintah terbaru, dimana menjanjikan dana sebesar lima puluh juta rupiah untuk setiap keluarga yang membutuhkan. Masyarakat diminta untuk terlebih dahulu membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi, dengan nominal bervariasi antara dua ratus lima puluh ribu hingga satu juta rupiah. Setelah melakukan pembayaran awal, korban pun kembali diminta untuk mentransfer sejumlah uang lagi dengan alasan proses pencairan dana bantuan. Sayangnya, dana bantuan yang dijanjikan tidak pernah diterima oleh korban, dan mereka justru mengalami kerugian secara finansial akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penyalahgunaan teknologi seperti ini juga merusak nama baik individu yang terlibat di dalamnya dan juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang beredar di dunia digital. Kasus ini menunjukkan pentingnya adanya aturan yang tegas dan edukasi digital yang baik agar masyarakat tidak mudah tertipu.

Tidak hanya di ranah politik, deepfake juga digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dalam bentuk kejahatan siber lainnya. Kemampuannya untuk menciptakan konten yang sangat meyakinkan membuatnya menjadi alat yang berbahaya jika disalahgunakan. Kini, kebenaran informasi terkadang bukan lagi ditentukan oleh fakta, melainkan oleh seberapa pandai seseorang memanipulasi visual seperti gambar dan video.

Namun, tidak semua teknologi manipulatif membawa dampak negatif. Dalam industri film dan seni visual, teknologi semacam deepfake justru dimanfaatkan untuk menciptakan efek visual yang menakjubkan, seperti menghidupkan kembali tokoh-tokoh sejarah atau menyempurnakan penampilan aktor dalam sebuah adegan. Akan tetapi, hal ini dilakukan dengan izin dan pengawasan ketat, bukan untuk menipu publik.

Permasalahan muncul saat teknologi ini digunakan tanpa etika dan tanggung jawab. Ketika wajah seseorang disisipkan ke dalam sebuah video tanpa persetujuan, atau suara dimodifikasi dari bentuk aslinya, deepfake menjadi senjata digital yang mengubah realitas menjadi sesuatu yang merugikan banyak pihak. Dalam situasi seperti ini, deepfake tidak lagi berperan sebagai sarana kreativitas, melainkan menjadi ancaman yang perlahan merusak kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi.

Penggunaan wajah, suara, atau identitas orang lain tanpa izin adalah bentuk pelanggaran terhadap hak privasi. Di Indonesia, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam undang-undang tersebut, data seperti wajah dan suara termasuk data pribadi yang sangat sensitif dan tidak boleh disalahgunakan. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar bahwa memakai teknologi seperti deepfake tanpa izin dapat mengakibatkan pelanggaran hukum.

Di era digital, kita dituntut untuk bersikap lebih kritis, tidak hanya terhadap isi informasi tetapi juga terhadap sumber, bentuk, dan tujuan dari informasi tersebut. Deepfake mengajarkan kita bahwa tidak semua yang tampak nyata itu benar. Jadi, pertanyaannya bukan lagi “Apakah ini fakta?”, melainkan “Siapa yang menciptakan ini dan maksud apa yang ada di baliknya?”

Untuk menyikapi kemajuan teknologi semacam ini, kemampuan literasi media menjadi kunci utamanya. Media massa berperan penting, bukan hanya untuk menyampaikan berita yang akurat tapi juga untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya konten palsu seperti deepfake. Lingkungan pendidikan seperti kampus dan sekolah, dapat menjadi wadah untuk memahami bagaimana teknologi seharusnya digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Regulasi memang dibutuhkan, namun itu saja tidak cukup, masyarakat juga perlu dibekali dengan kesadaran akan etika penggunaan teknologi serta potensi bahaya jika teknologi disalahgunakan.

Redaktur: Katrin Alina