Oleh: Gwenna Alikha Suria
Suara USU, Medan. Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat menyampaikan pendapat, memberikan kritik, hingga menilai perilaku seseorang. Informasi yang beredar dapat menyebar dengan cepat dan menjangkau khalayak luas dalam waktu singkat. Kondisi ini turut melahirkan fenomena cancel culture, yaitu tindakan menarik dukungan, memboikot, atau mengucilkan seseorang akibat perilakunya yang dianggap bertentangan dengan nilai dan norma sosial.
Fenomena cancel culture kerap muncul ketika seseorang, terutama tokoh publik, melakukan tindakan yang dinilai merugikan orang lain. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyampaikan ketidaksetujuan sekaligus menuntut pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Dalam konteks ini, cancel culture dapat menjadi salah satu bentuk kontrol sosial untuk mendorong seseorang lebih bertanggung jawab atas perilakunya.
Penelitian Asyifa Amalia Hasna dan Grendi Hendrastomo berjudul Cancel Culture Pelaku Pelecehan Seksual di Media Sosial yang diterbitkan dalam Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi (2024) membahas bagaimana cancel culture digunakan masyarakat untuk merespons pelaku pelecehan seksual. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penarikan dukungan dan pemboikotan dapat menjadi bentuk perlawanan terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma sosial.
Namun, persoalan muncul ketika kritik tidak lagi berfokus pada tindakan seseorang, melainkan berkembang menjadi serangan terhadap pribadi. Tidak jarang, seseorang langsung menerima kecaman massal hanya berdasarkan potongan video, informasi yang belum terverifikasi, atau narasi yang beredar tanpa konteks lengkap. Situasi ini berisiko menimbulkan penghakiman sepihak sebelum fakta sebenarnya diketahui.
Dampak dari penghakiman tersebut tidak dapat dianggap sepele. Reputasi seseorang dapat rusak, kesempatan bekerja terancam, bahkan kehidupan sosialnya terganggu. Penelitian Shannon Raine Muir dan sejumlah peneliti lainnya berjudul Examining the Role of Moral, Emotional, Behavioural, and Personality Factors in Predicting Online Shaming yang diterbitkan dalam PLOS ONE (2023) mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi kecenderungan seseorang melakukan tindakan mempermalukan orang lain secara daring. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku online shaming merupakan fenomena yang perlu dipahami melalui berbagai faktor moral, emosional, dan perilaku.
Pada dasarnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik, menarik dukungan, bahkan memboikot pihak yang dianggap melakukan kesalahan. Namun, kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab. Kritik seharusnya diarahkan pada tindakan yang dilakukan, bukan menjadi pembenaran untuk menyebarkan kebencian, menyerang kehidupan pribadi, atau menyebarluaskan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Selain itu, setiap orang perlu diberikan ruang untuk menjelaskan situasi, mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf, serta memperbaiki perilakunya. Hal ini bukan berarti membenarkan tindakan yang merugikan orang lain, melainkan memastikan bahwa respons publik tetap mempertimbangkan fakta dan proporsionalitas.
Literasi digital juga menjadi hal penting dalam menghadapi fenomena ini. Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, memahami konteks, serta tidak terburu-buru mengikuti kecaman yang sedang ramai di media sosial. Sikap kritis diperlukan agar ruang digital tidak berubah menjadi tempat penghakiman massal yang justru melahirkan persoalan baru.
Pada akhirnya, cancel culture tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai tindakan negatif. Fenomena ini dapat menjadi sarana kontrol sosial ketika dilakukan berdasarkan fakta dan bertujuan menuntut pertanggungjawaban. Namun, ketika kritik disampaikan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebenaran dan dampaknya, cancel culture justru berpotensi menjadi bentuk perundungan digital. Batas antara menyuarakan kritik dan menghakimi seseorang perlu dijaga agar media sosial tetap menjadi ruang untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
Redaktur: Erni Yuli Simatupang
Leave a comment