Oleh: Danisha Ozza Aurellia S.
Suara USU, Medan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mendorong pembangunan pusat data (data center) di berbagai wilayah, termasuk Batam, Kepulauan Riau. Namun, di tengah pertumbuhan industri digital tersebut, warga di kawasan Nongsa justru menghadapi persoalan ketersediaan air bersih. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pembangunan infrastruktur digital mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Melansir CNBC Indonesia pada 6 Oktober 2026, warga Kavling Sambau, Kecamatan Nongsa, mengeluhkan pasokan air yang terhenti selama berbulan-bulan. Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Sambau, Andi Lalang, menyebut warga merasakan dampak gangguan air sejak pembangunan pusat data berlangsung. Warga bahkan menggelar aksi protes karena belum memperoleh penyelesaian atas persoalan tersebut.
Meski demikian, hubungan langsung antara pembangunan pusat data dan terhentinya pasokan air belum dapat dipastikan. Deputi Bidang Perusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Denny Tondano, menjelaskan bahwa produksi air di Nongsa turut menurun akibat musim kemarau. Dari produksi normal sekitar 90 liter per detik, jumlahnya turun menjadi sekitar 25 liter per detik. Karena itu, persoalan ini perlu ditangani dengan pemeriksaan distribusi air dan penelusuran penyebab gangguan secara menyeluruh.
Di sisi lain, besarnya kebutuhan air industri pusat data tetap perlu menjadi perhatian. Kompas.id melaporkan bahwa sembilan fasilitas pusat data di Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa diproyeksikan membutuhkan sekitar 29 juta liter per hari ketika beroperasi pada 2032. Angka tersebut merupakan proyeksi kebutuhan mendatang, bukan konsumsi aktual saat ini. Meski begitu, proyeksi ini menunjukkan pentingnya perencanaan sumber daya sebelum ekspansi industri semakin luas.
Batam sendiri menghadapi tantangan karena ketersediaan air bakunya bergantung pada air hujan yang ditampung di waduk. Ketika curah hujan menurun dan fungsi daerah tangkapan air terganggu, pasokan air menjadi semakin rentan. Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan industri yang membutuhkan sumber daya besar harus disertai perhitungan daya dukung lingkungan yang memadai.
Pembangunan pusat data tentu memiliki peran dalam mendukung transformasi digital dan menarik investasi. Namun, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya hanya diukur melalui besarnya investasi atau kemajuan teknologi. Akses masyarakat terhadap air bersih juga merupakan bagian penting dari kesejahteraan yang harus dilindungi. Masyarakat tidak semestinya menanggung risiko lingkungan akibat perencanaan infrastruktur yang kurang matang.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan transparansi penggunaan air oleh industri pusat data, memperkuat pengawasan terhadap sumber air baku, serta mengevaluasi dampak lingkungan setiap proyek. Pengembangan juga perlu menunjukkan bahwa kebutuhan air operasionalnya dapat dipenuhi secara berkelanjutan tanpa mengganggu pasokan bagi masyarakat. Penggunaan teknologi pengelolaan air laut dapat menjadi salah satu alternatif, tetapi penerapannya tetap harus memperhitungkan biaya, kebutuhan energi, dan dampak lingkungan.
Koordinasi lintas kementerian yang dibahas pemerintah sebagaimana diberitakan Kompas.id perlu menghasilkan langkah nyata, bukan berhenti pada pembahasan. Perbaikan jaringan distribusi, keterbukaan data penggunaan air, dan kepastian tanggung jawab setiap pihak harus menjadi bagian dari penyelesaian.
Krisis air di Batam seharusnya menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab lingkungan dan sosial. Sebelum pembangunan pusat data terus berkembang, pemerintah dan pelaku industri perlu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terlindungi. Sebab, kemajuan digital akan kehilangan maknanya apabila akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih justru terabaikan.
Redaktur: Emia Timentha Tarigan
Leave a comment