Oleh: Michelle Simangunsong
Suara USU, Medan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja di Indonesia. Meskipun partisipasi dalam program ini diwajibkan, kesadaran karyawan masih tergolong rendah, terutama di sektor informal. Banyak pekerja belum menyadari pentingnya perlindungan sosial dan hak-hak dasar mereka dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan layanan jaminan sosial, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi sosial dan ketenagakerjaan di kalangan pekerja. Melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi, BPJS diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja serta mendorong partisipasi aktif dalam program jaminan sosial.
Namun, meskipun BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya, partisipasi aktif karyawan masih rendah. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat program ini menjadi salah satu penyebab utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi pekerja mengenai pentingnya jaminan sosial.
Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memainkan peran penting dalam memberikan edukasi dan layanan kepada pekerja, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan. Sayangnya, banyak perusahaan—terutama usaha kecil dan menengah—belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam menjamin hak sosial pekerjanya melalui keanggotaan dalam program BPJS.
BPJS Ketenagakerjaan memegang peranan krusial dalam menyosialisasikan hak dan kewajiban pekerja dalam sistem jaminan sosial. Meskipun jumlah peserta meningkat, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan dalam membangun kesadaran pekerja. Oleh sebab itu, agar program ini dapat dirasakan secara merata, terutama di daerah terpencil, pendekatan yang lebih adaptif serta kerja sama lintas sektor sangat diperlukan.
Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk menjangkau lebih banyak pekerja, khususnya di daerah terpencil. BPJS Ketenagakerjaan dapat mengembangkan platform edukatif berbasis aplikasi atau media sosial yang interaktif untuk menyampaikan informasi seputar manfaat, prosedur, dan hak-hak peserta jaminan sosial. Inovasi digital ini juga berpotensi meningkatkan efisiensi layanan serta mempercepat proses pendaftaran dan klaim manfaat.
Selain itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam mendorong kepatuhan dan partisipasi pekerja terhadap program jaminan sosial. Keterlibatan aktif serikat pekerja, LSM, dan komunitas lokal dalam menyosialisasikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dapat memperluas jangkauan informasi dan menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan sosial di dunia kerja.
Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja terhadap hak dan kewajiban mereka, diharapkan perlindungan sosial di Indonesia dapat dioptimalkan serta mendorong terciptanya hubungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan harus terus mengembangkan program sosialisasi dan pendidikan yang inklusif dan berkesinambungan.
Artikel ini merupakan publikasi tugas media massa dengan Dosen Pengampu Bapak Fajar Utama Ritonga S.Sos., M.Kessos.
Redaktur: Indira Rivany
Leave a comment