
Reporter: Erika Anggraini dan Angelica Maria
Suara USU, Medan. Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara (USU) untuk periode 2025/2026 resmi dilantik pada hari Senin 23/06) bertempat di Aula Fakultas Vokasi USU. Namun, pelantikan ini menimbulkan sorotan tajam karena ditiadakannya Pemilihan Raya (Pemira). Keputusan ini diambil setelah hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, memicu berbagai macam reaksi dari mahasiswa dan pihak-pihak terkait mengenai transparansi dan demokrasi.

Rifqi Akmal selaku Ketua BEM yang baru dilantik menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak melaksanakan Pemira adalah hasil dari proses yang sah dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia menyatakan bahwa hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dan telah memenuhi semua syarat, sehingga mereka ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Dekanat. Dalam pidatonya, ia berkomitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan membuka ruang dialog dengan mahasiswa.
Dinara Shabrina selaku Wakil Ketua BEM menambahkan bahwa ditiadakannya Pemira disebabkan karena hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar pada H-1 sebelum pendaftaran ditutup. Ia menyatakan bahwa jika ada lebih dari satu calon, Pemira pasti dilaksanakan. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya komunikasi terbuka dan keterlibatan mahasiswa dalam setiap langkah yang diambil oleh BEM.
Di sisi lain, Jovito Septian selaku Ketua BEM Vokasi USU periode 2024/2025 menyoroti keterbatasan waktu pendaftaran sebagai faktor utama mengapa hanya ada satu calon yang mendaftar. Usulan untuk memperpanjang waktu pendaftaran sempat dipertimbangkan, akan tetapi pihak fakultas khawatir partisipasi mahasiswa akan menurun karena berdekatan dengan berakhirnya Ujian Akhir Semester. Keputusan ini menunjukkan tantangan dalam menarik minat mahasiswa untuk terlibat dalam proses pemilihan.
Ia juga menyoroti rendahnya minat mahasiswa dalam mengikuti pencalonan Pemira. Menurutnya, organisasi mahasiswa harus lebih aktif dalam mendekati mahasiswa dan membangun kesadaran sejak awal masuk kuliah.
“Saya berharap, kepengurusan ke depannya dapat menyusun program kerja yang benar-benar menyentuh kebutuhan mahasiswa agar kepercayaan publik kampus bisa terus tumbuh. Karena pada akhirnya, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya datang dari proses pemilihannya, tapi juga dari kinerjanya dalam mengayomi dan melayani,” ucapnya.
Salah satu mahasiswa memberikan pandangannya mengenai situasi ini. Ia menyatakan bahwa pelantikan Ketua tanpa adanya Pemira dianggap kurang demokratis. Menurutnya, mahasiswa seharusnya memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam memilih pemimpin. Ia menegaskan bahwa meskipun tidak mengetahui detail proses pelantikan, tetapi pendapat ini mencerminkan kekhawatiran banyak mahasiswa mengenai kurangnya partisipasi dalam menentukan arah kepemimpinan.
Dari sisi kelembagaan, pihak kampus menegaskan bahwa Pemira yang dilakukan Fakultas Vokasi telah melalui proses penunjukan yang sah dan sesuai regulasi. Pemira tersebut dianggap sah karena hanya satu calon yang mendaftar, sehingga Fakultas Vokasi mengambil langkah untuk secara langsung memilih tanpa adanya Pemira dan menetapkan pasangan calon tunggal tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi dari Fakultas Vokasi.
Mengingat minimnya partisipasi dalam pencalonan Pemira, kondisi tahun ini menjadi refleksi bersama bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan pola partisipasi mahasiswa dalam Pemira. Menurunnya jumlah calon bukan hanya soal teknis pendaftaran, tetapi juga mengindikasikan adanya tantangan dalam menumbuhkan minat dan semangat berorganisasi di kalangan mahasiswa. Ke depan, perlu ada perbaikan dalam pola sosialisasi dan pendekatan kaderisasi. Organisasi mahasiswa harus lebih aktif menjangkau mahasiswa sejak dini, khususnya mahasiswa baru, agar mereka merasa terlibat dan termotivasi untuk mengambil peran dalam kepemimpinan kampus.
Selain itu, proses Pemira juga bisa dibuat lebih inklusif dan menarik, misalnya dengan menghadirkan forum dialog, debat terbuka, atau mentoring calon pemimpin. Dengan begitu, Pemira bukan hanya soal siapa yang maju, tapi juga menjadi ruang edukasi politik kampus yang sehat dan membangun.
“Sebagai mantan Ketua BEM, saya ingin menyampaikan bahwa organisasi bukan hanya tentang rapat, proposal, atau acara. Lebih dari itu, organisasi adalah tempat kita belajar memimpin, melayani, dan memahami realita di luar ruang kelas. Dinamika politik kampus, termasuk proses Pemira, mungkin terasa rumit atau bahkan membingungkan bagi sebagian orang. Tapi justru dari situ kita belajar tentang keberanian bersuara, pentingnya integritas, dan nilai kebersamaan,” ujar Jovito sebagai mantan Ketua BEM.
Redaktur: Merry Agnus Dei Gultom
Leave a comment