Home Tulisan Pelecehan Verbal dan Objektifikasi Gender Terhadap Perempuan di Ruang Publik
Tulisan

Pelecehan Verbal dan Objektifikasi Gender Terhadap Perempuan di Ruang Publik

Share

Oleh: Nathanael Try Gusmartin Lase

Ruang publik seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siapa pun. Namun, bagi banyak perempuan, ruang publik belum sepenuhnya menjadi ruang aman dan nyaman. Di jalan, kampus, transportasi umum, tempat umum, hingga media sosial, perempuan masih kerap berhadapan dengan komentar, candaan, tatapan, atau penilaian terhadap tubuh yang membuat mereka merasa diawasi dan kehilangan kebebasan dalam beraktivitas.

Persoalan ini sering muncul dalam bentuk yang dianggap sepele. Misalnya siulan, komentar tentang tubuh, candaan bernada merendahkan, sapaan yang tidak pantas, tatapan mengganggu, atau penilaian terhadap cara berpakaian. Sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai candaan biasa. Namun, bagi perempuan yang mengalaminya, tindakan tersebut dapat mengurangi rasa aman, membatasi kenyamanan, dan memengaruhi kebebasan mereka.

Pelecehan verbal dan objektifikasi gender tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan ucapan. Di balik komentar yang dianggap ringan, terdapat relasi sosial yang membuat tubuh perempuan seolah-olah boleh dinilai, diawasi, dan dibicarakan tanpa persetujuan. Ketika hal itu terus terjadi, akses terhadap ruuang publik tidak lagi dirasakan secara setara. Sebagian orang dapat bergerak bebas tanpa kekhawatiran, sementara perempuan harus lebih berhati-hati agar tidak menjadi sasaran komentar yang mengganggu.

Komentar terhadap tubuh perempuan tanpa persetujuan bukan sekadar ucapan biasa, melainkan bentuk objektifikasi. Dalam situasi tersebut, perempuan tidak lagi dipandang sebagai manusia utuh yang memiliki pikiran, kemampuan, dan hak atas rasa aman, melainkan direduksi menjadi tubuh atau penampilan fisik. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pelecehan verbal bukan sekadar candaan atau kebiasaan sosial yang dapat dimaklumi.

Teori Objektifikasi (Objectification Theory) yang dikembangkan oleh Barbara Fredrickson dan Tomi-Ann Roberts dapat membantu menjelaskan fenomena ini. Perempuan kerap ditempatkan sebagai objek yang dilihat, dinilai, dan diawasi oleh orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi tersebut tampak ketika keberadaan perempuan lebih dahulu dinilai melalui tubuhnya dibandingkan kapasitas, kepribadian, maupun haknya untuk merasa aman. Kajian Moradi dan Huang menunjukkan bahwa objektifikasi yang berlangsung secara berulang dapat memicu rasa malu, kecemasan, pengawasan diri yang berlebihan.

Persoalan ini juga berkaitan dengan budaya patriarki yang masih memengaruhi cara masyarakat memandang tubuh dan ruang gerak perempuan. Dalam budaya yang masih ditandai ketimpangan gender, perempuan sering dituntut membatasi diri, sementara perilaku yang mengganggu justru dimaklumi sebagai candaan. Akibatnya, perempuan berada dalam posisi yang tidak adil.

Konstruksi sosial gender turut memperkuat keadaan tersebut. Standar mengenai tubuh ideal, kecantikan, cara berpakaian, dan perilaku perempuan dibentuk oleh norma sosial, budaya populer, serta media sosial. Konstruksi sosial tersebut membuat komentar terhadap tubuh perempuan kerap dianggap wajar, padahal dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan membatasi kebebasan perempuan dalam memanfaatkan ruang publik.

Pierre Bourdieu menjelaskan keberadaan kekerasan simbolik yang bekerja secara halus melalui bahasa, simbol, dan praktik sosial sehari-hari. Dalam konteks ini, candaan yang merendahkan, komentar terhadap tubuh, maupun tatapan yang mengganggu dapat menjadi bentuk kekerasan simbolik karena membuat korban merasa malu, takut, atau rendah diri. Kekerasan semacam ini sering kali sulit dikenali karena telah lama dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Data empiris menunjukkan bahwa persoalan ini bukanlah isu yang dapat dianggap remeh. World Health Organization (WHO) menyebut kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah kesehatan publik sekaligus pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada ketimpangan gender. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) juga menegaskan bahwa pelecehan terhadap perempuan di ruang publik dapat membatasi rasa aman, mobilitas, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pelecehan verbal dan objektifikasi gender bukan hanya persoalan individual, melainkan persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama.

Di Indonesia, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2025 mencatat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP), meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai statistik.

Dalam ruang lingkup kampus, isu ini menjadi semakin penting. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang pendidikan yang aman, setara, dan menghormati martabat setiap orang. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi dasar penting bahwa kampus memiliki tanggung jawab mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, normalisasi pelecehan verbal dan objektifikasi gender tidak boleh dibiarkan tumbuh di lingkungan akademik.

Perempuan tidak seharusnya dipaksa mengubah cara berpakaian, mempercepat langkah, memilih rute tertentu, membatasi aktivitas, atau merasa takut hanya karena berada di ruang publik. Budaya menyalahkan korban harus dihentikan. Tanggung jawab pelecehan berada pada pelaku dan pada budaya sosial yang membiarkannya, bukan pada perempuan yang menjadi sasaran.

Upaya pencegahan perlu dilakukan secara serius. Pendidikan gender harus diperkuat, tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kampanye mengenai penghormatan terhadap tubuh dan batas personal perlu diperluas secara berkelanjutan. Kanal pengaduan harus mudah diakses, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) perlu diperkuat, serta pelatihan kesadaran gender dan sosialisasi PPKS perlu dilakukan secara berkala agar lingkungan kampus menjadi ruang yang aman bagi seluruh sivitas akademika.

Sanksi sosial dan institusional juga penting agar pelecehan tidak terus dianggap sebagai candaan. Media kampus, termasuk Suara USU, berperan dengan membangun forum diskusi yang etis, informatif, dan berpihak pada keselamatan korban. Peran media kampus bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran bahwa ruang publik harus menjadi tempat yang aman bagi semua orang.

Isu ini bukan tentang menyalahkan semua laki-laki. Yang perlu dikritik adalah budaya, struktur sosial, relasi kuasa, dan kebiasaan yang membuat pelecehan verbal serta objektifikasi terhadap perempuan dianggap wajar. Ruang publik yang adil hanya dapat terwujud ketika setiap orang dapat hadir tanpa takut dinilai, diganggu, atau direduksi menjadi tubuh semata.

Pada akhirnya, ukuran kemajuan ruang publik bukan hanya seberapa ramai ia digunakan, tetapi seberapa aman ia bagi mereka yang selama ini kerap dibuat tidak nyaman. Perempuan berhak hadir di ruang publik tanpa rasa takut, tanpa penilaian yang merendahkan, dan tanpa ancaman pelecehan. Menghormati martabat perempuan bukan sekadar bentuk kesopanan, melainkan syarat utama bagi terciptanya ruang publik yang adil dan setara.

Artikel ini merupakan publikasi tugas mata kuliah Sosiologi Gender dengan dosen pengampu Dr. Harmona Daulay, S.Sos., M.Si.

Redaktur: Erni Yuli Simatupang

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.