Pelemahan Rupiah dan Sorotan Publik terhadap Frekuensi Kunjungan Luar Negeri Presiden

Oleh: Tania Renata Panjaitan

Suara USU, Medan. Nilai tukar rupiah yang sempat terperosok hingga menyentuh kisaran angka Rp17.845 per dolar AS bukan sekadar angka statistik di papan bursa. Bagi rakyat, angka tersebut adalah lonceng bahaya yang menjelma menjadi harga pangan yang melejit, penyusutan modal industri, hingga bayang-bayang beban utang luar negeri yang kian membengkak. Di tengah guncangan ekonomi domestik yang berada di ujung tanduk ini, publik disuguhi pemandangan kontras, yaitu tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan mendasar yang kini bergaung di ruang publik adalah, di mana sebenarnya letak jangkar prioritas pemerintah?

Ekonom Senior Universitas Airlangga, Prof. Dr. Imron Mawardi, S.P., M.Si., mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tidak boleh melulu dikambinghitamkan pada faktor global seperti pengetatan moneter Bank Sentral AS atau eskalasi geopolitik semata. Faktor internal justru memegang andil krusial. Ketidakpastian politik-ekonomi domestik, kebijakan yang tidak konsisten, serta penurunan harga komoditas andalan membuat investor asing didera keraguan, yang pada akhirnya memicu aksi cabut modal (capital outflow) dan menekan mata uang rupiah.

Dampak dari pelemahan ini berantai dan langsung menghantam dapur masyarakat bawah. Lonjakan biaya hidup yang dipicu oleh kenaikan barang impor dan merosotnya daya beli menjadi kombinasi fatal jika tidak diimbangi peningkatan pendapatan. Berdasarkan laporan periodik Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan melalui laman Kementerian Sekretariat Negara, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih menyisakan sekitar 2,2 juta jiwa. Sementara itu, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang dirilis pada akhir tahun mencatat jumlah pengangguran terbuka di tanah air masih bertengger di angka 7,35 juta jiwa.

Impitan ekonomi akibat tingginya angka pengangguran ini berkaitan erat dengan jaminan keamanan masyarakat. Mengutip publikasi Statistik Kriminal yang dihimpun BPS, gejolak sosial di lapangan terekam lewat masifnya angka kejahatan konvensional, di mana kasus narkotika mendominasi dengan 37.534 kasus, disusul oleh tindak pencurian dengan pemberatan sebanyak 36.462 kasus, serta kasus penganiayaan yang mencapai 35.460 kasus.Dalam kondisi seperti ini, pelemahan rupiah terhadap dolar AS merupakan guncangan yang hebat untuk perekonomian Indonesia. Kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dapat memperbesar risiko pengangguran dan kemiskinan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya berbagai permasalahan sosial, termasuk tindak kriminalitas.

Keadaan kian diperparah oleh kebijakan energi domestik yang tidak populer. Melansir laporan resmi CNBC Indonesia, per 10 Juni 2026, PT Pertamina resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi akibat lonjakan harga minyak mentah dunia. Harga Pertamax (RON 92) melonjak tajam dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, disusul Pertamax Green 95 yang menyentuh Rp17.000 per liter. Meskipun pemerintah berdalih ini murni penyesuaian pasar dan tetap mempertahankan harga Pertalite di angka Rp10.000 per liter, dampaknya terhadap inflasi sekunder (secondary inflationary effect) tetap tak terhindarkan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh Kompas, kenaikan ini langsung mengerek harga barang dan jasa di tingkat eceran, mempersempit ruang napas ekonomi masyarakat jelata.

Di tengah berbagai dampak yang ditimbulkan dari pelemahan rupiah, atensi publik terhadap langkah pemerintah, terutama presiden, menjadi semakin besar. Salah satu yang kerap menjadi sorotan adalah frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo Subianto. Perlu diketahui bahwa kunjungan presiden ke luar negeri dapat membuka peluang segar terhadap perekonomian Indonesia. Kunjungan luar negeri dapat membuka peluang investasi, memperkuat kerjasama perdagangan, hingga menjaga posisi Indonesia dalam kancah internasional. Selain itu, diplomasi ekonomi adalah tugas utama presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hubungan luar negeri dan perekonomian negara. Untuk itu, dapat kita pahami bahwa sebenarnya kunjungan Prabowo ke luar negeri membawa harapan besar terhadap kestabilan perekonomian Indonesia.

Meskipun demikian, manfaat diplomasi tersebut tidak serta-merta meredam kritik yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Terlebih, kunjungan tersebut berlangsung pada saat kondisi ekonomi Indonesia berada di ujung tanduk. Bagi mayoritas masyarakat, tingginya frekuensi kunjungan luar negeri menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan domestik yang dampaknya tak terhindarkan.

Diketahui, dalam 15 bulan masa pemerintahannya, Prabowo sendiri tercatat melakukan lebih dari 49 safari ke 28 negara. Jumlah ini hampir dua kali lipat kunjungan Presiden Joko Widodo pada periode yang hampir sama. Setidaknya, Prabowo menghabiskan sekitar 95-112 hari di luar negeri. Angka tersebut setara empat bulan penuh hari kerja tanpa libur. Dilansir dari Antara News, Prabowo menyatakan tujuannya melakukan kunjungan ke luar negeri adalah untuk memastikan Indonesia memiliki hubungan baik dengan negara tetangga di kawasan maupun pihak lain di berbagai belahan dunia. Intensitas kunjungan luar negeri yang tinggi tersebut memicu polemik karena dinilai minim perencanaan dan rincian biaya yang terbuka. Selain itu, belum terdapat perubahan domestik yang memadai bersamaan intensitas kunjungan luar negeri tersebut. Alih-alih pembaruan yang baik, hasil yang diperoleh adalah pemborosan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta penerbitan kebijakan-kebijakan yang tak berpihak pada kondisi masyarakat.

Lebih dari itu, presiden seharusnya menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap penyelesaian persoalan dalam negeri. Meskipun diplomasi internasional memiliki peran penting, kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri tetap perlu menjadi prioritas utama agar kepercayaan publik terhadap birokrasi negara senantiasa terjaga. Melihat Prabowo yang terus meninggalkan negara tanpa memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi yang bergejolak membuat masyarakat tak henti-henti mengecam tindakannya. Padahal persepsi dari publik sering kali sama pentingnya dengan substansi kebijakan dalam politik.

Di tengah pelemahan rupiah dan meningkatnya kegundahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, presiden wajib memastikan bahwa setiap langkah diplomasi luar negeri tak sekadar menghasilkan capaian di tingkat internasional, tetapi juga memberikan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat dalam negeri. Sebab, bagi masyarakat, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan nasional akan selalu lebih penting daripada pencapaian diplomatik yang hingga kini masih belum terasa manfaatnya. Pada akhirnya, keberhasilan pemimpin tak diukur dari seberapa sering ia hadir di forum internasional, melainkan seberapa besar dampak kebijakannya dirasakan oleh masyarakat.

Redaktur: Rifatul Suaidah