Aksi GMNI Medan Soroti Berbagai Kebijakan Pemerintah melalui 11+3 Tuntutan

Reporter: Muhammad Ar Rofi Nasution

Suara USU, Medan. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Rabu (17/6). Dalam aksi bertajuk “Gulingkan Rezim Prabowo-Gibran” ini, massa menyampaikan 14 tuntutan yang mencakup isu hukum, demokrasi, pendidikan, ekonomi, hingga keterlibatan militer dalam sektor sipil.

Massa aksi bergerak dari Sekretariat DPC GMNI Medan menuju Kantor DPRD Kota Medan sekitar pukul 14.30 WIB. Dengan membawa poster, spanduk, serta bendera GMNI dan bendera Merah Putih, massa aksi menyampaikan orasi mereka serta meneriakkan “Revolasi” secara berulang kali.

“Pejabat saat ini hanya memperdulikan kepentingan bisnisnya sendiri, ada yang membuka dapur-dapur MBG, Koperasi Desa, mengedarkan narkoba, dan lainnya,” ujar salah satu massa aksi dalam orasinya.

GMNI Medan membawa 14 tuntutan yang mereka sebut sebagai “11+3 tuntutan rakyat”. Tuntutan tersebut di antaranya mengadili Prabowo-Gibran beserta pihak-pihak yang dinilai terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di seluruh sektor pemerintahan, merevisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Undang-Undang Tentnara Negara Indonesia (TNI) yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan aparat dan mengancam demokrasi, serta menghentikan dan mengevaluasi program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Aksi ini direncanakan akan berlanjut di depan Gedung DPRD Sumatera Utara dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0201 Kota Medan.

Ketua DPC GMNI Kota Medan, Damses Sianturi, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan respons atas kondisi ekonomi dan sosial yang menurut mereka tengah dihadapi masyarakat.

“Dengan menguatnya dolar, seharusnya pemerintah mengambil kebijakan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menyentuh kebutuhan rakyat miskin. Namun yang kami lihat justru kebijakan yang semakin membebani masyarakat,” ujar Damses kepada awak media.

Dalam pernyataannya, Damses juga menyoroti sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, program-program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh di tengah situasi ekonomi yang sedang berlangsung.

Selain itu, GMNI Medan turut menyoroti kebijakan penambahan batalyon dan personel militer di sejumlah daerah. Mereka menilai pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tersebut dan lebih memfokuskan anggaran pada kebutuhan masyarakat.

Salah seorang peserta aksi, Yonathan dari GMNI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak pada masyarakat.

“Kami turun ke jalan karena melihat kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi, sementara berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dinilai belum menjawab kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tidak hadirnya perwakilan DPRD untuk menemui massa aksi secara langsung. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat penting untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

“Kami berharap DPRD dapat hadir dan mendengarkan langsung apa yang menjadi keresahan masyarakat. Sebagai wakil rakyat, mereka memiliki tanggung jawab untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi publik,” kata Yonathan.

Redaktur: Muhassanah Nasution