Pemprov Sumut Hentikan Status Tanggap Darurat, Masuki Masa Pemulihan Pascabencana

Reporter: Tania Renata Panjaitan

Suara USU, Medan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) resmi menghentikan status tanggap darurat bencana dan menetapkan wilayah Sumut memasuki masa peralihan atau pemulihan pascabencana. Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan, bahwa masa transisi tersebut akan berlangsung selama tiga bulan hingga akhir Maret 2026. “Tiga bulan sampai akhir Maret,” ujar Bobby, dikutip dari detikcom.

Masa tanggap darurat bencana di Sumut sebelumnya berlangsung hingga 31 Desember 2025 dan telah diperpanjang sebanyak dua kali. Perpanjangan dilakukan karena dampak bencana yang masih meluas serta banyaknya korban yang belum tertangani secara menyeluruh. Dengan berakhirnya masa tersebut, pemerintah mulai mengalihkan fokus dari penanganan darurat menuju pemulihan.

Bobby menegaskan, bahwa penanggulangan pascabencana menjadi prioritas utama Pemprov Sumut saat ini. Upaya tersebut diawali dengan pendataan korban serta kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, termasuk perbaikan rumah, infrastruktur, serta pemulihan sektor pertanian dan usaha. “Percepatan penanggulangan pascabencana ini menjadi poin penting. Korban bencana yang hari ini sudah terdata kebutuhannya juga sudah kita data. Kebutuhan itulah yang harus kita penuhi sekarang, baik rumah, infrastruktur, area pertanian, area usaha, UMKM, dagangan mereka. Ini yang menjadi fokus kita sekarang,” ujarnya, dikutip dari detikcom.

Bencana banjir, banjir bandang, dan longsor tercatat melanda 19 kabupaten/kota di Sumut. Hingga awal Januari 2026, jumlah korban mencapai 366 orang meninggal dunia, 206 orang mengalami luka-luka, 14.430 orang mengungsi, serta 59 orang dinyatakan hilang.

Terkait korban hilang, Bobby memastikan proses pencarian akan terus dilakukan. Ia menegaskan hal tersebut saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (2/1/2026). “Pasti (dicari),” ujarnya, dikutip dari kompas.com.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak, yakni 127 orang meninggal dunia dan 37 orang dinyatakan hilang. Sementara itu, Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat 89 orang meninggal dunia dan 20 orang dinyatakan hilang.

Selain korban jiwa, Pemprov Sumut juga memperbarui data sementara kerugian akibat bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut, Porman Mahulae, menyebutkan estimasi kerugian mencapai Rp18,48 triliun dan masih berpotensi berubah. “Estimasi angkanya masih terus berfluktuasi,” ujarnya, dikutip dari detikcom.

Masa peralihan ini menandai perubahan fokus penanganan dari respons darurat menuju pendataan kerusakan, perbaikan fasilitas, penyaluran bantuan lanjutan, serta pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. Seluruh proses pemulihan akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan korban serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Redaktur: Merry Agnus Dei Gultom