Oleh: Muhammad Dzakwan Habibi Nasution, Ratu Massandra Mutiara Gracia Hutapea, Annisa Fadilah Murni, Alfa Rachmat Anggita Harahap, Rahel R. A. Sianipar, Mawaddah Amalia Samosir, Jona Vebrian Gultom
Suara USU, Medan. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X tidak lagi sekadar menjadi ruang hiburan digital, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik yang menentukan agenda dan persepsi masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk kinerja institusi negara. Di era media sosial, institusi negara tidak lagi menjadi pihak yang sepenuhnya mengendalikan narasi tentang dirinya sendiri. Hari ini, sebuah video pelayanan publik yang buruk, potongan rekaman aparat, atau dugaan penyimpangan kebijakan dapat menyebar ke jutaan layar hanya dalam hitungan jam. Bahkan sering kali, publik sudah membentuk penilaian sebelum klarifikasi resmi muncul.
Fenomena viral memiliki dua sisi. Di satu sisi, viralitas mendorong transparansi karena tekanan publik memaksa institusi merespons lebih cepat dan terbuka. Banyak kasus pelayanan buruk atau dugaan penyalahgunaan wewenang akhirnya ditangani setelah menjadi sorotan media sosial. Namun, di sisi lain, dominasi konten negatif juga berpotensi membentuk kesan bahwa kerusakan institusi terjadi di mana-mana dan berlangsung terus-menerus.
Masalahnya, algoritma media sosial cenderung memperkuat konten yang memancing emosi. Konten yang memicu kemarahan, kekecewaan, atau rasa curiga biasanya menyebar lebih cepat dibandingkan penjelasan resmi yang sifatnya administratif dan formal. Akibatnya, ruang digital lebih sering dipenuhi kemarahan daripada penjelasan.
Kondisi inilah yang mendorong kami melakukan penelitian mengenai hubungan antara paparan konten viral, tingkat kepercayaan terhadap institusi negara, dan partisipasi warga. Penelitian dilakukan terhadap 300 mahasiswa dari berbagai program studi dengan 299 data valid yang dianalisis menggunakan kuesioner skala Likert.
Profil responden mencerminkan karakteristik pengguna media sosial yang sangat aktif. Mayoritas responden adalah perempuan (60,3 persen), dengan platform yang paling banyak digunakan adalah Instagram (44,6 persen) dan TikTok (35,8 persen). Sebanyak 45 persen responden menghabiskan 3–4 jam per hari di media sosial, sementara 28 persen lainnya menggunakannya lebih dari 5 jam.
Temuan paling mencolok terlihat pada tingginya paparan terhadap konten viral mengenai institusi negara. Sebanyak 70 persen responden mengaku sering melihat berita viral terkait institusi negara di media sosial. Selain itu, 63 persen responden menyatakan mereka lebih cepat mengetahui persoalan institusi melalui media sosial dibandingkan sumber resmi.
Data tersebut menunjukkan perubahan besar dalam cara masyarakat membentuk pandangan terhadap negara. Institusi publik kini bukan lagi sumber pertama informasi tentang dirinya sendiri. Dalam banyak kasus, narasi sudah lebih dulu terbentuk di media sosial sebelum klarifikasi resmi diberikan. Akibatnya, publik kerap menyusun penilaian berdasarkan informasi yang belum utuh, bahkan belum terverifikasi. Tidak mengherankan jika 67 persen responden mengaku banyaknya kasus viral membuat mereka merasa persoalan dalam institusi negara terjadi terus-menerus.
Dampaknya terlihat jelas pada tingkat kepercayaan publik. Hanya 29 persen responden yang percaya institusi negara mampu menangani persoalan yang viral secara baik. Angka itu turun menjadi 21 persen ketika responden ditanya mengenai transparansi institusi.
Yang lebih mengkhawatirkan, sebanyak 64 persen responden mengaku banyaknya kasus viral membuat mereka semakin ragu terhadap institusi negara. Dengan kata lain, paparan konten viral tidak hanya memengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan mereka terhadap negara.
Kondisi ini selaras dengan laporan Edelman Trust Barometer (2024) yang mencatat penurunan indeks kepercayaan terhadap institusi publik di Indonesia dari 56 persen menjadi 44 persen dalam dua tahun terakhir. Di tengah arus informasi digital yang sangat cepat, respons institusi yang lambat justru memperbesar ruang bagi spekulasi, asumsi, dan narasi negatif.
Namun, penelitian ini juga menemukan hal menarik. Rendahnya kepercayaan tidak otomatis membuat mahasiswa kehilangan kepedulian sosial. Sebanyak 56 persen responden mengaku menjadi lebih peduli terhadap isu sosial setelah melihat kasus viral, sementara 52 persen merasa terdorong untuk berdiskusi.
Sayangnya, kepedulian tersebut tidak selalu berubah menjadi tindakan nyata. Hanya 38 persen responden yang bersedia melaporkan persoalan kepada institusi negara, dan hanya 40 persen yang merasa memiliki peran dalam mengawasi institusi publik.
Di titik inilah muncul persoalan penting dalam demokrasi digital hari ini. Banyak orang aktif berkomentar, membagikan unggahan, dan berdiskusi di media sosial, tetapi tidak cukup percaya bahwa keterlibatan mereka benar-benar dapat menghasilkan perubahan. Partisipasi berhenti di ruang digital.
Fenomena ini sering disebut sebagai click activism, yaitu bentuk keterlibatan digital yang memberi rasa partisipasi, tetapi belum tentu menghasilkan tindakan nyata dalam kehidupan sosial dan politik.
Penelitian kami juga menemukan bahwa tingkat kepercayaan memiliki hubungan kuat dengan partisipasi warga. Kelompok mahasiswa dengan tingkat kepercayaan tinggi menunjukkan skor partisipasi yang lebih besar dibandingkan kelompok dengan tingkat kepercayaan rendah.
Temuan ini memperkuat pandangan Robert Putnam bahwa kepercayaan merupakan modal sosial utama dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat yang percaya pada institusi cenderung lebih bersedia terlibat, mengawasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Sebaliknya, ketika kepercayaan menurun, partisipasi juga melemah.
Dalam konteks Indonesia, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Sila ke-4, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung prinsip bahwa partisipasi rakyat merupakan fondasi demokrasi yang sehat. Rendahnya kepercayaan mahasiswa terhadap institusi negara mengancam kualitas partisipasi tersebut, karena warga yang tidak percaya cenderung apatis dan enggan terlibat dalam mekanisme formal pengawasan kebijakan publik. Sementara itu, Sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut transparansi dan keterbukaan dalam pemberian layanan publik. Defisit transparansi yang terungkap dalam penelitian ini, di mana hanya 21 persen mahasiswa merasakan transparansi yang memadai, secara langsung bertentangan dengan semangat sila ini. Dengan demikian, membangun kepercayaan publik di era digital bukan sekadar persoalan manajemen komunikasi, melainkan merupakan kewajiban konstitusional yang lahir dari nilai-nilai dasar Pancasila.
Karena itu, membangun kepercayaan publik di era digital tidak cukup dilakukan melalui slogan atau pencitraan komunikasi. Institusi negara perlu menunjukkan respons yang cepat, transparan, dan konsisten terhadap persoalan publik. Klarifikasi yang terlambat di era media sosial sering kali tidak lagi efektif karena opini publik sudah lebih dulu terbentuk.
Perguruan tinggi juga memiliki peran penting. Literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memverifikasi informasi, memahami bias algoritma, dan membangun partisipasi warga yang bertanggung jawab.
Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kepercayaan terhadap institusi negara di era digital bukan sesuatu yang terbentuk atau runtuh secara tiba-tiba. Ia dibangun secara akumulatif dari pengalaman langsung, kecepatan dan kualitas respons institusi, serta ekosistem informasi yang dibentuk oleh konten viral setiap harinya. Dominasi konten negatif dalam ruang digital bukanlah sekadar persoalan media, melainkan cerminan dari kesenjangan antara harapan publik dan realitas kinerja institusi yang masih perlu diperbaiki. Jika kepercayaan ini tidak dipulihkan, maka bukan hanya partisipasi warga yang terancam, tetapi juga legitimasi demokrasi itu sendiri. Di era di mana semua diviralkan, institusi negara tidak lagi punya kemewahan untuk berlindung di balik lambannya birokrasi. Kepercayaan publik harus dimenangkan setiap hari, di setiap unggahan, di setiap respons terhadap kasus yang viral, dan di setiap tindakan nyata yang membuktikan bahwa institusi benar-benar bekerja untuk rakyat.
Artikel ini merupakan publikasi dari Laporan Mini Riset Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan Dosen Pengampu Bapak Onan Marakali Siregar, S.Sos., M.Si., Kelompok 4, Universitas Sumatra Utara, 2026.
Redaktur: Siti Farhatun Nafis Azhari
Leave a comment