Reporter: Muhammad Ar Rofi Nst dan Abdullah Umar Al Faruk
Suara USU, Medan. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) bersama perwakilan BEM fakultas dan sejumlah mahasiswa menggelar forum Konsolidasi Aksi membahas berbagai isu kebangsaan pada Jum’at (12/6) di Sekretariat Pemerintahan Mahasiswa USU. Forum yang dimulai pukul 17:50 WIB itu menjadi ruang diskusi untuk menyatukan sikap mahasiswa terhadap sejumlah persoalan nasional yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Konsolidasi yang dipelopori Kementerian Aksi dan Propaganda BEM USU melalui Menteri Koordinator Sosial Politik, Thariq Al Fatih, membahas sejumlah isu yang berkembang, mulai dari revisi Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pelemahan nilai tukar rupiah, dugaan korupsi Badan Gizi Nasional (BGN), hingga persoalan pendidikan, lingkungan, dan pelayanan publik.
Dalam forum tersebut, peserta menegaskan kembali posisi mahasiswa sebagai agen perubahan yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik. Berbagai isu dibedah melalui kajian awal guna membangun landasan argumentasi sebelum menentukan langkah advokasi dan aksi lanjutan.
Pembahasan mengenai revisi UU Polri menjadi salah satu perhatian utama. Peserta forum menyoroti sejumlah pasal yang dianggap berpotensi menimbulkan persoalan demokrasi dan pengawasan sipil. Di antaranya, Pasal 28 Ayat A yang dinilai membuka peluang anggota Polri menduduki jabatan sipil, serta Pasal 30 yang mengatur batas usia pensiun anggota kepolisian. Sejumlah peserta menilai perlu adanya kajian lebih mendalam terhadap dampak perubahan tersebut terhadap tata kelola pemerintahan dan prinsip supremasi sipil.
Selain itu, kondisi ekonomi nasional turut menjadi sorotan. Forum membahas pelemahan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan. Peserta juga menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green yang dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumsi masyarakat ke Pertalite. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan permintaan terhadap BBM bersubsidi apabila tidak diimbangi ketersediaan yang memadai.
Di bidang ekonomi, forum turut menyinggung perlunya langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas rupiah. Salah satu usulan yang mengemuka adalah mendesak pihak eksekutif mengambil kebijakan yang dinilai lebih tegas dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta meminta lembaga legislatif memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tidak hanya membahas isu nasional, peserta forum juga mengusulkan agar gerakan mahasiswa turut memperhatikan persoalan lokal. Beberapa isu yang muncul dalam diskusi meliputi pemadaman listrik oleh Perusahaan Listik Negara (PLN), dinamika pendidikan di kampus, persoalan gereja Chapel, hingga kondisi organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas.
Pada akhir forum, peserta menyepakati enam isu utama yang akan menjadi fokus kajian dan advokasi lanjutan, yakni UU Polri, kenaikan BBM, evaluasi MBG, pelemahan rupiah, anggaran pendidikan, dan agraria lingkungan. Sejumlah tuntutan yang diangkat mencakup transparansi publik, penguatan kajian hukum, pencerdasan isu kepada mahasiswa, serta penyusunan strategi aksi yang terukur. Forum juga menegaskan bahwa setiap tuntutan harus disusun berdasarkan tingkat urgensi dan didukung kajian yang kuat sebelum dibawa ke ruang advokasi maupun aksi massa.
Redaktur: Muhassanah Nasution
Leave a comment