Home Kabar Kampus Tanggapi Kasus Penyalahgunaan Dana CIA, Prodi Ilmu Komunikasi Adakan Mediasi
Kabar KampusNews

Tanggapi Kasus Penyalahgunaan Dana CIA, Prodi Ilmu Komunikasi Adakan Mediasi

Share

Reporter: Erni Yuli Simatupang dan Emia Timentha Tarigan

Suara USU, Medan. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) mengambil langkah mediasi dalam menangani kasus penyalahgunaan dana surplus kegiatan Communication in Action (CIA) 2026 yang belakangan menjadi perbincangan di media sosial. Forum mediasi tersebut dilakukan pada Senin (25/5) di FISIP USU.

Sebelumnya, beredar di media sosial dugaan penyalahgunaan dana yang melibatkan sejumlah panitia dalam kegiatan CIA 2026. Informasi tersebut pertama kali muncul melalui unggahan akun Instagram @halokoruptor pada 20 Mei 2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Program Studi Ilmu Komunikasi menggelar forum mediasi yang dihadiri oleh perwakilan pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Imajinasi, panitia CIA yang disebut dalam dugaan kasus tersebut, panitia lainnya, serta pihak pengelola program studi (prodi).

Dalam forum tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi, Prof. Dra. Mazdalifah, M.Si., Ph.D., menegaskan bahwa tujuan pertemuan tersebut bukan untuk mengadili ataupun menghakimi, melainkan mencari jalan keluar atas persoalan yang terjadi.

“Kami mengumpulkan semua pihak dengan niat baik untuk mencari solusi. Pertemuan itu kami laksanakan secara resmi di kampus. Semua diberikan kesempatan berbicara dan menyampaikan pandangannya, kemudian prodi mendengarkan serta memberikan masukan,” ujarnya dalam wawancara pada Selasa (26/5).

Mazdalifah menjelaskan bahwa terdapat empat tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa, yakni pengembalian dana, permintaan maaf, pencopotan jabatan bagi pelaku yang termasuk dalam kepengurusan HMJ Imajinasi, serta pemberian sanksi sosial. Berdasarkan hasil pertemuan, tiga tuntutan pertama disebut telah dipenuhi, sementara sanksi sosial dinilai telah berjalan melalui respons dan penilaian yang muncul dari lingkungan mahasiswa maupun media sosial.

“Pengembalian dana sudah dilakukan, pihak yang terlibat juga sudah dicopot dari kepengurusan, dan permintaan maaf telah disampaikan. Sementara untuk sanksi sosial, bentuknya tidak secara tertulis, tetapi ketika persoalan ini sudah menjadi perbincangan publik dan mendapat respons dari berbagai pihak, itu juga merupakan bagian dari sanksi sosial,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa tidak semua pihak merasa puas terhadap penyelesaian yang telah dilakukan. Ia menilai penting bagi seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan sikap saling memaafkan guna menjaga iklim akademik yang kondusif.

“Kita tidak akan pernah menemukan kepuasan yang sempurna. Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, damai, dan menjadi pembelajaran bersama,” tuturnya.

Mazdalifah mengatakan bahwa pihak prodi pertama kali mengetahui persoalan tersebut pada Kamis, 21 Mei 2026. Saat itu, ia sedang menghadiri seminar Magister Ilmu Komunikasi ketika mendapat informasi dari salah seorang dosen mengenai unggahan yang ramai diperbincangkan di media sosial.

“Begitu mengetahui hal tersebut, saya langsung menghubungi Sekretaris Prodi, Ibu Yovita Sabarina Sitepu, untuk memanggil pengurus HMJ Imajinasi. Setelah seminar selesai, saya kemudian meminta klarifikasi terkait persoalan yang sedang beredar,” ujarnya.

Menurut Mazdalifah, pihak prodi berupaya mendengarkan seluruh pihak yang terlibat sebelum mengambil kesimpulan. Dari hasil klarifikasi yang ia terima, diketahui bahwa dana kegiatan CIA berasal dari kontribusi peserta dan hasil penggalangan dana yang dilakukan oleh panitia. Persoalan muncul setelah adanya dugaan penggunaan sebagian dana surplus oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam kepanitiaan inti.

Ia mengaku prihatin atas munculnya kasus tersebut karena turut membawa nama Program Studi Ilmu Komunikasi ke ruang publik. Selain itu, ia juga menyoroti penyebaran informasi di media sosial yang menurutnya belum melalui mekanisme klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

“Kami tentu prihatin karena persoalan ini akhirnya turut membawa nama prodi. Saya juga mempertanyakan mengapa persoalan ini begitu cepat disebarluaskan di media sosial tanpa terlebih dahulu melalui jalur-jalur yang prosedural. Padahal, pihak prodi terbuka untuk dimintai pendapat dan diajak berdiskusi mengenai persoalan yang terjadi,” ujarnya.

Mazdalifah menjelaskan bahwa prodi sebenarnya terbuka untuk menerima laporan maupun masukan dari mahasiswa terkait berbagai persoalan organisasi. Menurutnya, penyelesaian secara prosedural dan dialogis perlu diupayakan sebelum persoalan dibawa ke ruang publik.

“Pengelola prodi sangat terbuka untuk dimintai pendapat. Ketika mahasiswa ingin mengadakan kegiatan, kami juga memberikan saran dan masukan. Karena itu kami berharap setiap persoalan dapat terlebih dahulu dikomunikasikan melalui jalur yang tersedia” ujarnya.

Sebagai evaluasi ke depan, pihak prodi meminta HMJ Imajinasi menjadikan kasus ini sebagai bahan pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Ia juga membuka kemungkinan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan CIA sebelum kembali dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang.

Mazdalifah berharap mahasiswa tetap aktif berorganisasi dan berkegiatan, tetapi tetap mengedepankan tanggung jawab, transparansi, serta niat baik dalam setiap pelaksanaannya.

“Saya selalu mendorong mahasiswa untuk aktif berorganisasi dan membuat kegiatan yang bermanfaat. Namun, kegiatan tersebut harus dilakukan dengan niat baik, penuh tanggung jawab, serta membawa manfaat bagi banyak orang. Hal-hal seperti ini seharusnya dapat diantisipasi melalui komunikasi yang baik antara mahasiswa dan program studi,” pungkasnya.

Redaktur: Muhassanah Nasution

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.