Oleh: Vincensius Williardin Laia, Yoel Hakim Simanjuntak, Elvina Felicia, Fatih Fardhan Nabil, M. Arkan Syauqi Abhinaya, Muhammad Fatih Al Rizki Rambe, Jonathan Mulianta Brema Ginting Suka
Suara USU,Medan. Media sosial kini tidak hanya menjadi ruang berbagi informasi, tetapi juga arena penghakiman publik. Dalam berbagai kasus viral, individu yang belum terbukti bersalah kerap menerima tekanan sosial, hujatan, hingga vonis moral dari warganet sebelum adanya proses hukum yang jelas. Fenomena ini dikenal sebagai trial by netizen, yaitu penghakiman massal di ruang digital yang dilakukan berdasarkan informasi yang belum tentu terverifikasi.
Di Indonesia, fenomena trial by netizen semakin sering muncul dalam berbagai isu sosial, politik, maupun kampus. Warganet dengan cepat membentuk opini, menyebarkan informasi, dan menjatuhkan penilaian terhadap seseorang hanya melalui potongan video, tangkapan layar, atau unggahan viral. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah pola partisipasi publik dalam merespons suatu peristiwa.
Fenomena ini menjadi perhatian penting karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, yakni prinsip bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah. Dalam praktik trial by netizen, logika tersebut sering kali terbalik. Seseorang justru dianggap bersalah terlebih dahulu sebelum fakta lengkap terungkap.
Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana mahasiswa memandang fenomena trial by netizen, khususnya terkait kesadaran etika digital, perilaku bermedia sosial, serta kecenderungan penghakiman publik di ruang digital. Penelitian melibatkan 201 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan dominasi responden perempuan sebesar 53,7 persen dan mayoritas berasal dari semester awal sebesar 50,3 persen. Sebagian besar responden juga menghabiskan waktu sekitar tiga hingga lima jam per hari di media sosial.
Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden sebenarnya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai etika digital. Lebih dari 80 persen responden menyatakan setuju bahwa informasi perlu diverifikasi sebelum disebarkan serta memahami pentingnya menjaga etika dalam berkomentar di media sosial. Nilai rata-rata jawaban responden pada sebagian besar pernyataan juga berada di atas angka 4 dari skala 5.
Namun, hasil tersebut berbeda ketika dibandingkan dengan kondisi nyata di media sosial. Analisis terhadap 305 komentar dari sembilan kasus viral menunjukkan bahwa sentimen negatif masih mendominasi dengan jumlah 180 komentar atau sekitar 59 persen. Bentuk komentar yang paling sering ditemukan berupa hujatan, serangan personal, dan penghakiman langsung terhadap pihak yang terlibat dalam kasus viral.
Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara pemahaman etika digital dengan perilaku nyata pengguna media sosial. Responden mengetahui bahwa menghakimi seseorang tanpa verifikasi merupakan tindakan yang tidak tepat, tetapi dalam praktiknya masih banyak yang terlibat dalam arus penghakiman publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi digital belum sepenuhnya mampu mengendalikan perilaku emosional pengguna media sosial.
Salah satu temuan penting dalam penelitian ini terlihat pada pernyataan mengenai trial by netizen sebagai “instrumen keadilan alternatif”. Pernyataan tersebut memperoleh skor rata-rata 2,92, lebih rendah dibandingkan pernyataan lain. Hasil ini menunjukkan adanya ambivalensi dalam diri responden. Sebagian responden menganggap penghakiman publik di media sosial dapat dimaklumi ketika proses hukum formal dinilai lambat atau tidak memuaskan.
Fenomena tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis. Pertama, adanya moral outrage atau kemarahan moral ketika pengguna melihat konten yang dianggap melanggar norma sosial. Emosi tersebut kemudian diperkuat oleh algoritma media sosial yang terus menampilkan konten serupa sehingga menciptakan efek gema dalam ruang digital.
Kedua, adanya tekanan norma kelompok. Ketika ribuan komentar bernada negatif muncul dalam suatu unggahan, pengguna lain cenderung mengikuti arus opini yang sudah terbentuk. Dalam situasi seperti ini, tindakan menghujat sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena dilakukan secara massal.
Ketiga, terdapat kecenderungan social desirability bias dalam pengisian kuesioner. Responden cenderung memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial, tetapi perilaku mereka di media sosial belum tentu mencerminkan jawaban tersebut.
Dari tiga platform yang dianalisis, Instagram menjadi platform dengan tingkat penghakiman publik tertinggi. Sebanyak 145 dari total 305 komentar berasal dari Instagram, lebih tinggi dibandingkan Twitter/X dan TikTok. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan visual pada Instagram, seperti foto dan video singkat, mampu memicu respons emosional yang lebih cepat dari pengguna.
Salah satu kasus yang paling banyak memunculkan komentar berasal dari dugaan pelecehan seksual di grup percakapan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tingginya respons terhadap kasus tersebut menunjukkan adanya proximity effect, yaitu kecenderungan individu memberikan respons lebih emosional terhadap kasus yang dekat dengan identitas atau lingkungan sosial mereka.
Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sisi positif dari perilaku warganet Indonesia. Kategori komentar yang paling banyak ditemukan justru berupa empati dan refleksi moral. Banyak pengguna media sosial yang mencoba memberikan dukungan terhadap korban, mengajak pengguna lain berpikir lebih objektif, serta mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berdiskusi.
Sayangnya, komentar yang bersifat reflektif dan konstruktif sering kali kalah dominan dibandingkan komentar provokatif. Algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten dengan tingkat keterlibatan tinggi, termasuk komentar yang memicu kemarahan dan perdebatan.
Fenomena trial by netizen dapat dipahami sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu sosial dan keinginan untuk mencari keadilan. Namun di sisi lain, penghakiman publik yang dilakukan tanpa verifikasi dapat merusak reputasi seseorang, mengganggu proses hukum, dan memicu perundungan digital.
Dampak yang ditimbulkan terhadap korban juga tidak dapat dianggap ringan. Korban trial by netizen dapat mengalami tekanan psikologis, kecemasan, kehilangan pekerjaan, hingga gangguan kesehatan mental akibat serangan yang terus berlangsung di ruang digital. Selain itu, jejak digital membuat informasi negatif tetap dapat diakses dalam waktu lama meskipun fakta sebenarnya telah terungkap.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi fenomena trial by netizen. Pertama, literasi digital perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman teori, tetapi juga kemampuan mengendalikan emosi ketika menggunakan media sosial. Pengguna perlu dibiasakan untuk menunda respons, melakukan verifikasi informasi, dan mempertimbangkan dampak komentarnya terhadap orang lain. Kedua, platform media sosial perlu memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Algoritma yang terlalu mengutamakan keterlibatan emosional perlu dievaluasi agar tidak terus memperkuat budaya penghakiman publik.Ketiga, nilai-nilai kewarganegaraan digital perlu diperkuat dalam kehidupan bermedia sosial. Dalam konteks Indonesia, nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat individu harus menjadi dasar dalam berinteraksi di ruang digital. Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa trial by netizen bukan sekadar persoalan kurangnya pengetahuan, melainkan persoalan pengendalian emosi di era digital. Banyak pengguna media sosial memahami pentingnya etika dan verifikasi informasi, tetapi belum mampu menerapkannya secara konsisten ketika berada dalam arus opini publik yang emosional.
Oleh karena itu, setiap pengguna media sosial perlu lebih bijak sebelum memberikan komentar atau menyebarkan informasi. Di tengah derasnya arus digital, menjaga empati dan berpikir kritis menjadi langkah penting agar media sosial tidak berubah menjadi ruang penghakiman yang mengabaikan keadilan dan kemanusiaan.
Artikel ini disusun berdasarkan Laporan Mini Riset Kelompok 2 Pendidikan Kewarganegaraan 37 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Onan Marakali Siregar, S.Sos., M.Si.
Redaktur : Emia Timentha Tarigan
Leave a comment