Zero ODOL, Langkah Berani Menuju Logistik Aman dan Tertib

Oleh: Rifatul Suaidah

Suara USU, Medan. Gelombang protes sopir truk terhadap kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading) yang mulai diberlakukan pada 1 Juni 2025 harus dipandang sebagai hambatan, atau justru sebagai bukti bahwa Indonesia akhirnya memiliki keberanian untuk melakukan reformasi struktural yang selama ini tertunda? Resistensi yang muncul menunjukkan betapa mendesaknya transformasi ini dilakukan, karena praktik ODOL telah mengakar begitu dalam hingga dianggap sebagai kewajaran dalam industri logistik Indonesia.

Komitmen pemerintah terhadap kebijakan ini semakin menguat setelah pertemuan yang berlangsung pada Rabu (19/2) di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan respons pemerintah terhadap berbagai keluhan masyarakat.

“Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera dilaksanakan tanpa tahapan lagi,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari portal.dephub.go.id.

Pernyataan tegas menteri ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memahami kekhawatiran pelaku industri, keselamatan transportasi tetap menjadi prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan.

Kita harus mengakui bahwa selama puluhan tahun, Indonesia telah membiarkan praktik destruktif ini berlangsung atas nama pragmatisme ekonomi yang sempit. Overload yang didefinisikan sebagai kondisi kendaraan mengangkut muatan melebihi batas beban yang ditetapkan, dan Overdimension sebagai kondisi dimensi kendaraan yang tidak sesuai standar produksi dan ketentuan peraturan, telah menjadi “kanker” yang menggerogoti fondasi infrastruktur nasional kita.

Data dari Kementerian PUPR tahun 2022 menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan ODOL menyebabkan kerugian negara hingga Rp43 triliun per tahun. Selain itu, data Jasa Raharja yang mencatat 2.203 korban meninggal dunia dari 7.485 kasus kecelakaan lalu lintas hingga Mei 2025 seharusnya menjadi tamparan keras bagi kita semua bahwa praktik ODOL bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan masalah kemanusiaan yang mendesak untuk diselesaikan. Sumber kompas.com.

Kekuatan hukum yang mendukung kebijakan Zero ODOL sangat solid dan tidak dapat diganggu gugat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum utama memberikan fondasi yang kokoh, diperkuat oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan yang memberikan mekanisme pengawasan secara rinci. Sumber: detik.com.

Transformasi menuju Zero ODOL memiliki kelebihan yang tidak dapat diabaikan dan akan memberikan dampak jangka panjang yang sangat positif bagi bangsa ini. Antara lain:

1. Kebijakan ini akan menciptakan persaingan yang sehat dalam industri logistik, di mana pelaku usaha yang patuh pada aturan tidak lagi dirugikan oleh mereka yang melanggar regulasi.

2. Dari perspektif ekonomi makro, penghematan biaya pemeliharaan infrastruktur akan jauh lebih besar dibandingkan kerugian sementara yang dialami para sopir truk, menciptakan efisiensi fiskal yang signifikan bagi negara.

3. Aspek keselamatan publik akan meningkat drastis karena truk yang beroperasi sesuai standar akan lebih stabil dan mengurangi risiko kecelakaan fatal.

4. Implementasi sistem teknologi seperti Weight in Motion dan jembatan timbang portabel akan menciptakan ekosistem logistik yang transparan, akuntabel, dan berstandar internasional.

5. Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional akan memiliki sistem logistik yang setara dengan negara maju, meningkatkan daya saing ekonomi nasional serta menarik kepercayaan investasi asing.

Namun, kita juga harus jujur mengakui bahwa kebijakan ini memiliki kekurangan dan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Dampak ekonomi jangka pendek terhadap para sopir truk dan pelaku usaha kecil memang nyata dan perlu mendapatkan perhatian serius. Banyak sopir truk yang selama ini menggantungkan hidup pada sistem yang memungkinkan mereka mengangkut muatan berlebih untuk meningkatkan pendapatan, dan perubahan mendadak ini akan memengaruhi penghasilan mereka secara langsung. Selain itu, sistem pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten juga membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tidak sedikit, sehingga implementasi di daerah-daerah terpencil mungkin menghadapi kendala teknis.

Menghadapi tantangan ini, beberapa saran strategis perlu diimplementasikan untuk memastikan transisi yang mulus dan berkeadilan. Pemerintah harus menyediakan skema pembiayaan lunak atau insentif fiskal bagi pelaku usaha yang ingin mengonversi armada mereka ke standar yang sesuai, sehingga beban ekonomi tidak sepenuhnya ditanggung oleh mereka. Program pelatihan intensif untuk sopir truk tentang optimalisasi muatan dan rute harus dilakukan secara masif, memberikan mereka keterampilan baru untuk mempertahankan efisiensi operasional tanpa melanggar aturan.

Kolaborasi dengan asosiasi logistik dan pengusaha angkutan sangat penting untuk menciptakan sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan antara pemilik barang, perusahaan ekspedisi, dan sopir. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti terminal kargo, area parkir khusus truk, dan fasilitas bongkar muat yang memadai harus dipercepat untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, di mana semua pelaku tanpa kecuali harus tunduk pada aturan yang sama.

Implementasi bertahap melalui periode sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa pemerintah tidak bertindak gegabah, tetapi memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak untuk bersiap. Kebijakan Zero ODOL bukan lagi pilihan, tetapi keharusan yang tidak dapat ditunda. Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen yang tidak tergoyahkan dari pemerintah, dukungan konkret untuk proses transisi, dan pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan bahwa perubahan ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik.

Zero ODOL adalah langkah berani menuju masa depan logistik Indonesia yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Ini adalah investasi untuk generasi mendatang, di mana infrastruktur yang terjaga, sistem logistik yang efisien, dan keselamatan yang terjamin akan mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan perdagangan global di masa depan. Saatnya kita meninggalkan praktik destruktif masa lalu dan menyambut transformasi yang akan membawa Indonesia menjadi kekuatan logistik regional yang disegani dan dihormati.

Redaktur: Merry Agnus Dei Gultom