Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu Gelar Diskusi Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 

Reporter: Anastasyia Sitinjak, Ghefira Mannawa Salwa, dan Filemon Saing

Suara USU, Medan. Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu (AMSUB) menggelar diskusi publik bertema “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Indonesia Emas 2045” di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Medan pada Selasa (20/10/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 14.47 WIB ini bertujuan menyatukan gerakan mahasiswa yang terfragmentasi sekaligus mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah melalui ruang dialog interaktif dan pembacaan deklarasi bersama.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Mahasiswa.

Dalam sambutannya, Sekretaris AMSUB, Aria Laksana Mulia, menyampaikan harapannya agar para mahasiswa tidak hanya mengandalkan jalur parlementer dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah. “Gerakan tidak harus selalu dilakukan melalui jalur parlementer. Ada banyak inisiatif lain yang dapat kita lakukan untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah,” tegasnya.

Selanjutnya, Ahmad Bukhori Pane dalam pemaparannya menjelaskan latar belakang pengaktifan kembali AMSUB. Menurutnya, aliansi ini hadir sebagai wadah untuk menyatukan gerakan mahasiswa di Sumatera Utara yang selama ini masih terfragmentasi. Ia menekankan pentingnya membangun gerakan bersama tanpa terhalang oleh perbedaan identitas organisasi. “Kita tidak bisa terus-menerus merasa bahwa aksi harus turun ke jalan bersama BEM, Ormawa, atau membawa nama kampus masing-masing. Oleh karena itu, kita ingin mewadahi mahasiswa di Sumatera Utara agar mereka dapat meluangkan energinya untuk sama-sama berkontribusi dalam gerakan yang kita bawa,” ungkapnya.

Selain membahas konsolidasi internal mahasiswa, diskusi tersebut berfokus pada evaluasi mendalam terhadap kebijakan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ahmad menyoroti pentingnya menilai keberhasilan program pemerintah berdasarkan dampak nyata (impact) bagi masyarakat, bukan sekadar pemenuhan tingkat pelaksanaan maupun daya serap anggaran (output). “Hal utama yang perlu kita dorong di dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini adalah bagaimana program tersebut menghasilkan impact, bukan sekadar output,” pungkasnya.

Ahmad menambahkan, evaluasi kebijakan pemerintah harus memperhitungkan hasil konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari peningkatan kesejahteraan hingga produktivitas harian. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya mengukur sejauh mana program kerja pemerintah benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target Indonesia Emas 2045.

Usai pemaparan materi, kegiatan berlanjut ke sesi diskusi interaktif. Sesi ini memberikan kesempatan luas bagi para peserta untuk menyampaikan pandangan, kritik, serta temuan lapangan terkait kebijakan pemerintah. Beberapa isu strategis yang mencuat dalam diskusi antara lain perkembangan demokrasi, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi akses pendidikan di daerah konflik Papua, hingga persoalan ketenagakerjaan.

Sejumlah peserta memanfaatkan sesi ini untuk menyuarakan aspirasi mereka. Salah seorang peserta bernama Ademai, mahasiswa asal Papua, menyampaikan pandangan kritisnya mengenai efektivitas pelaksanaan program MBG serta keterbatasan akses pendidikan di wilayah konflik. Sementara itu, peserta lainnya menyoroti persoalan ketenagakerjaan, khususnya fenomena penambahan beban kerja buruh yang tidak diimbangi dengan peningkatan upah secara layak.

Penyelenggara berharap diskusi publik ini dapat menjadi ruang inklusif untuk menghimpun berbagai pandangan dan temuan fakta sebagai dasar penyusunan kajian akademis bersama. Ahmad kembali menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh peserta dalam menyampaikan evaluasi kritis terhadap jalannya roda pemerintahan. “Harapannya, kita memang bisa lebih banyak berdiskusi secara terbuka. Semua teman-teman memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, mengemukakan temuan, serta memberikan koreksi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” tambahnya.

Kegiatan diskusi publik tersebut ditutup dengan pembacaan deklarasi bersama oleh seluruh pengurus dan peserta Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara Bersatu. Deklarasi ini menjadi bentuk komitmen kolektif mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik serta memperkuat pilar gerakan mahasiswa di Sumatera Utara. Melalui konsolidasi ini, AMSUB berharap gerakan mahasiswa ke depan dapat berjalan lebih terarah, berbasis data dan fakta, serta efektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Redaktur: Alya Nayla Sahirah S.