Reporter: Muhammad Ar Rofi Nst
Suara USU, Medan. Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar bedah buku “Politik Emansipasi: Opresi, Resistensi, dan Subjek Revolusioner” karya dosen Ilmu Politik USU, Fredick Broven Ekayanta, pada Jumat (22/5/2026). Kegiatan daring via Zoom Meeting yang dihadiri 84 peserta ini menyoroti arah demokrasi Indonesia pasca reformasi yang dinilai jalan di tempat serta terjebak dalam dominasi kapitalisme global.
Bedah buku tersebut menghadirkan Direktur Sekolah Riset Satukata Dr. Amin Tohari, dosen Ilmu Politik USU Dr. Husnul Isa Harahap, serta dimoderatori Nanda RS Nasution. Diskusi berlangsung hangat membahas persoalan demokrasi Indonesia, kapitalisme, resistensi sosial, hingga relevansi teori kritis dalam membaca situasi politik saat ini.
Dalam pemaparannya, Fredick Broven Ekayanta menjelaskan bahwa buku setebal 250 halaman dengan 12 bab ini lahir di tengah pertanyaan arah demokrasi pascareformasi. Ia menilai politik harus dipahami sebagai ruang pembebasan dari berbagai bentuk dominasi dan penindasan. Pembahasan politik tidak dapat dilepaskan dari persoalan opresi, resistensi, dan subjek revolusioner karena setiap manusia pada dasarnya selalu berusaha bertahan dari tekanan sosial.
“Ilmu sosial mestinya menganalisis mekanisme dominasi agar bisa menjadi instrumen pembebasan bagi mereka,” ujar Fredick mengutip pemikiran Pierre Bourdieu.
Menurut Fredick, corak kapitalisme modern kini bekerja secara halus menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap sebagai normalisasi. “Di negara mana pun resistensi pasti ada, bahkan di negara yang dianggap paling bahagia seperti Swedia sekalipun. Ketika kapital berubah, bentuk resistensi juga ikut berubah,” katanya. Akibatnya, masyarakat sering tidak sadar berada dalam penindasan. “Kapitalisme menganggap semua problem sosial sebagai problem teknis. Ia tampil seperti kebenaran sehingga sulit dipersoalkan,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Amin Tohari menilai buku ini hadir tepat saat demokrasi Indonesia menghadapi banyak persoalan setelah hampir tiga dekade reformasi berjalan. “Kita sudah mengubah desentralisasi, anggaran, lembaga, tetapi rasanya kita tidak bergerak ke mana-mana,” kata Amin. Ia menambahkan, istilah emansipasi dipilih karena maknanya luas, yaitu proses pembebasan dari belenggu penindasan dan ketergantungan. Peserta diskusi, M. Sahlan R.S., menguatkan bahwa esensinya ada pada kesetaraan sosial global. “Padahal kuncinya ada pada setara dan sahabat dari gerakan emansipasi ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Dr. Husnul Isa Harahap menyoroti pentingnya memahami konteks sosial di balik lahirnya teori-teori kritis. “Sering kali yang tidak diungkap adalah alasan di balik para pemikir memikirkan hal tersebut. Ada pengaruh sosial dan sejarah yang memengaruhi lahirnya pemikiran mereka,” katanya. Husnul juga menyinggung perkembangan pemikiran post-Marxis. “Post-Marxist menggugat Marxisme atas kegagalan kelas pekerja sebagai subjek revolusioner. Namun mereka juga belum berhasil menghadirkan subjek revolusioner baru dan justru menggeser revolusi menjadi resistensi,” ujarnya.
Kritik tajam juga muncul dari peserta bernama Iman terkait relasi ilmu pengetahuan dengan kekuasaan elite. “Ilmu pengetahuan bergeser dari kapasitas pembebasan menjadi aktivitas eksploitasi. Pada akhirnya pengelolaan ilmu pengetahuan tergerus oleh kepentingan elite,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Fredick menegaskan harapan terhadap subjek revolusioner baru tetap ada melalui analogi kejujuran anak kecil. “Seorang anak kecil yang jujur bisa dianggap revolusioner baru. Ia seperti kunang-kunang kecil yang masih memberi harapan,” katanya.
Bedah buku ini berakhir menjadi ruang refleksi terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang masih dipenuhi persoalan ketimpangan, dominasi kekuasaan, dan krisis kepercayaan publik. Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada peserta untuk terus membaca, berdiskusi, dan mempertanyakan berbagai bentuk ketidakadilan yang dianggap biasa.
Redaktur: Rifatul Suaidah
Leave a comment