Oleh: Alya Sabrina, Anissa Choirina Fatmi, Suci Novita, Putri Panjaitan, Mhd. Ade Herlambang Hasibuan, Cristlehon Marganda Panjaitan
Suara USU, Medan. Pasar tradisional merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Kota Medan, pasar tradisional selalu ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan. Tingginya aktivitas kendaraan di sekitar kawasan pasar kerap menimbulkan persoalan lalu lintas, salah satunya praktik parkir liar dan getok tarif parkir yang masih sering ditemukan.
Parkir liar merupakan kegiatan memarkir kendaraan di lokasi yang tidak sesuai aturan atau dilakukan tanpa izin resmi. Fenomena ini banyak ditemukan di kawasan pasar tradisional karena tingginya jumlah pengunjung serta terbatasnya lahan parkir resmi yang tersedia. Selain menyebabkan kemacetan, praktik tersebut juga kerap disertai pungutan liar atau getok tarif yang merugikan masyarakat.
Berdasarkan hasil pengamatan langsung di sekitar Pasar Petisah dan Pasar Sukaramai Kota Medan pada jam sibuk pagi hingga siang hari, masih ditemukan kendaraan roda dua maupun roda empat yang diparkir di bahu jalan dan area trotoar. Kondisi tersebut mengganggu akses kendaraan lain serta mempersempit ruang bagi pejalan kaki. Tidak hanya berdampak pada ketertiban lalu lintas, praktik parkir liar juga memengaruhi kenyamanan dan rasa aman masyarakat saat berbelanja di pasar tradisional.
Fenomena parkir liar di Kota Medan hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian dalam jurnal Monitoring Parkir oleh Dinas Perhubungan dalam Upaya Penertiban Juru Parkir Liar di Kota Medan, maraknya parkir liar dipengaruhi tingginya kebutuhan lahan parkir serta lemahnya pengawasan di beberapa titik keramaian.
Dalam pengamatan di lapangan, kendaraan sering diparkir secara sembarangan di sisi jalan dekat area pasar sehingga menyebabkan badan jalan menyempit. Situasi ini memicu kemacetan, terutama pada jam operasional pasar yang padat pengunjung. Selain persoalan parkir liar, praktik getok tarif juga masih ditemukan di sejumlah titik parkir. Beberapa juru parkir meminta biaya parkir melebihi tarif resmi tanpa memberikan karcis kepada pengguna kendaraan. Kondisi tersebut menimbulkan keluhan masyarakat karena tarif parkir menjadi tidak jelas dan tidak transparan.
Dinas Perhubungan Kota Medan juga mengakui bahwa praktik parkir liar masih sering terjadi di berbagai titik rawan. Dalam beberapa operasi penertiban yang dilakukan, sejumlah juru parkir liar diamankan dan diberikan pembinaan. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Pengaturan parkir di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 287 dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, termasuk larangan parkir pada lokasi tertentu, dapat dikenakan pidana kurungan atau denda paling banyak Rp500.000.
Di Kota Medan, pengelolaan parkir berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Medan. Tarif parkir resmi umumnya berkisar Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 hingga Rp5.000 untuk kendaraan roda empat. Juru parkir resmi diwajibkan menggunakan atribut tertentu serta memberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran retribusi daerah.
Namun, dalam praktik parkir liar, pungutan dilakukan tanpa karcis resmi sehingga uang parkir tidak tercatat sebagai retribusi daerah dan berpotensi menjadi pungutan liar. Hal tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menyebabkan kebocoran pendapatan daerah.
Keberadaan parkir liar memberikan dampak negatif bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Dampak yang paling terlihat adalah kemacetan lalu lintas akibat kendaraan yang diparkir sembarangan di bahu jalan. Selain itu, trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki sering dipenuhi kendaraan parkir sehingga mengurangi kenyamanan masyarakat.
Dari sisi keamanan, pengunjung pasar juga merasa kurang aman karena area parkir tidak memiliki pengawasan resmi yang jelas. Praktik getok tarif pun membuat masyarakat harus membayar biaya parkir lebih mahal dibanding tarif resmi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Jika mengikuti tarif resmi, biaya parkir selama empat jam seharusnya berkisar antara Rp8.000 hingga Rp20.000 tergantung jenis kendaraan. Namun, pada praktik parkir liar, tarif dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ketentuan yang jelas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan berbagai upaya penertiban. Dalam beberapa operasi terbaru, Dishub membentuk tim patroli khusus untuk menindak juru parkir liar di sejumlah titik rawan. Penertiban dilakukan dengan memberikan pembinaan kepada juru parkir liar dan bekerja sama dengan aparat kepolisian apabila ditemukan praktik pungutan liar.
Selain penegakan hukum, penyediaan lahan parkir yang memadai juga menjadi solusi penting untuk mengurangi praktik parkir liar di sekitar pasar tradisional. Penggunaan sistem parkir digital dan pembayaran non-tunai juga dinilai dapat meningkatkan transparansi tarif parkir sehingga masyarakat memperoleh kepastian biaya.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengurangi praktik parkir liar, yaitu dengan memilih menggunakan lokasi parkir resmi dan meminta karcis setelah melakukan pembayaran parkir. Dengan sistem parkir yang lebih tertata dan transparan, pasar tradisional di Kota Medan diharapkan dapat menjadi tempat berbelanja yang lebih nyaman, aman, dan tertib bagi masyarakat.
Artikel ini merupakan publikasi tugas Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Kewarganegaraan dengan Dosen Pengampu Onan Marakali Siregar, S.Sos., M.Si.
Redaktur: Debora Gracia Nauli
Leave a comment