Home Kabar Nasional Pigai Gelar Kelas Jurnalis HAM, Perkuat Sinergi Pemerintah dan Pers
Kabar Nasional

Pigai Gelar Kelas Jurnalis HAM, Perkuat Sinergi Pemerintah dan Pers

Share

Reporter: Tania Renata Panjaitan

Suara USU, Medan. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, resmi membuka Kelas Jurnalis HAM 2026 sebagai upaya nyata membangun peradaban dan memperkuat literasi HAM di Indonesia. Kegiatan yang diinisiasi langsung oleh Kementerian HAM ini berlangsung pada Rabu hingga Jumat (20-22/05) di Bandung, Jawa Barat. Agenda strategis tersebut diikuti oleh puluhan jurnalis dari media cetak, radio, dan media online, serta dihadiri perwakilan berbagai organisasi profesi pers nasional.

Hadir di lokasi perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), hingga Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Program ini dirancang khusus untuk mendorong pemberitaan yang berimbang dan berperspektif HAM, sekaligus mengikis kesan bahwa pers kerap dianaktirikan oleh negara. Melalui ruang ini, pemerintah ingin membangun kemitraan strategis dengan media guna mendorong partisipasi publik sebagai pembela HAM.

Dalam pemaparannya, Pigai membeberkan capaian indeks HAM Indonesia yang telah menyentuh angka 63,2 poin pada 2024. Nilai tersebut merupakan gabungan dari dimensi sipil dan politik sebesar 58,28 poin, serta dimensi ekonomi, sosial, dan budaya yang mencapai 68,97 poin. Data ini menjadi basis penting dalam mengukur arah pembangunan hak asasi di tanah air.

Melansir kutipan dari ANTARA News, setelah agenda tersebut Pigai merefleksikan kembali dinamika hubungan antara pers dan penguasa. “Selama ini kan ada kesan pers itu dianaktirikan oleh pemerintah, oleh negara. Sebenarnya dengan agenda hari ini, itu menunjukkan bahwa pemerintah bersama pers punya kontribusi nyata dalam membangun peradaban, yaitu partisipasi publik sebagai human right defenders dan juga sebagai pilar demokrasi,” papar Pigai.

Kementerian HAM menegaskan bahwa pemerintah sangat membutuhkan peran pers untuk mengawal demokrasi. Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Pigai bahkan menjamin bahwa lembaganya membuka pintu selebar-lebarnya terhadap kritik tajam demi mengontrol jalannya kebijakan pemerintahan, namun tetap meminta media mengedepankan objektivitas.

“Boleh berupa kritik, boleh berupa dukungan, boleh berupa tuntutan, boleh juga mengucapkan rintihan ratapan penderitaan rakyat. Itulah yang disebut media yang baik, media yang mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat kepada pemerintah dan mengakselerasi kebijakan pemerintah langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Perhatian khusus ini diberikan guna mengantisipasi ancaman pembungkusan pers di masa depan. “Artinya kami ingin memberi perhatian khusus supaya jangan sampai, suatu saat ada tuduhan pers busting because of the government. Itu saya tidak mau. Untuk itulah kita mau menyatakan bahwa pers tidak boleh mati. Pers harus jadi besar, tanpa pers dunia ini gelap,” ujarnya.

Di tengah derasnya arus teknologi informasi global yang melahirkan situasi tanpa batas, jurnalis dinilai menjadi kelompok rentan yang kerap mendapat tekanan, baik dari sisi industri maupun kepentingan eksternal. Pigai menyatakan negara harus hadir memberikan proteksi nyata demi menjaga kedigdayaan pers, serta melindungi kehormatan harkat dan martabat para pekerja media.

Sebagai mantan aktivis HAM, Pigai menutup pernyataannya dengan menganalogikan pers seperti lilin kecil di lorong gelap. “Tanpa pers tidak mungkin lorong kegelapan itu jadi terang. Pers itu menerangi dunia, menerangi negara, menerangi bangsa. Pers yang membuka pintu untuk menguasai alam semesta. Dengan pers, kita bisa mengetahui tentang bagaimana mereka dan mengkreasi sesuatu,” pungkasnya.

Redaktur: Rifatul Suaidah

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.