Oleh: Ghefira Mannawa Salwa
Suara USU, Medan. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan karena dampaknya tidak berhenti pada angka di pasar keuangan. Dalam kondisi ekonomi yang saling terhubung, nilai tukar yang melemah dapat mendorong kenaikan biaya impor, memicu tekanan harga barang, dan pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat. Bank Indonesia sendiri masih menempatkan stabilisasi rupiah sebagai salah satu fokus kebijakan di tengah ketidakpastian global.
Sejumlah peneliti ekonomi menilai pelemahan rupiah berdampak langsung pada dunia usaha. Teuku Riefky dari LPEM FEB UI, misalnya, menjelaskan bahwa ketika rupiah tertekan, biaya produksi produsen domestik ikut meningkat karena bahan baku impor menjadi lebih mahal. Dari titik itulah dampaknya merembet ke kehidupan sehari-hari masyarakat, sebab kenaikan biaya produksi kerap berujung pada naiknya harga barang dan biaya hidup. Dengan kata lain, rupiah yang melemah bukan hanya persoalan pelaku pasar, melainkan persoalan yang menyentuh konsumsi rumah tangga secara lebih luas.
Di sisi lain, pemerintah berupaya menjaga ketenangan publik. Purbaya Yudhi Sadewa menilai masyarakat tidak perlu panik, sementara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. BI juga berkali-kali menyampaikan bahwa kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam beberapa rilis resmi, BI menyebut stabilisasi rupiah tetap dijaga melalui bauran kebijakan yang konsisten, termasuk saat ketidakpastian global meningkat.
Namun, di tengah situasi ekonomi yang sensitif, ketenangan publik tidak selalu dapat dibangun hanya melalui pernyataan yang menenangkan. Masyarakat justru membutuhkan penjelasan yang jernih, rasional, dan tidak menyederhanakan persoalan. Dalam konteks inilah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak memakai dolar sehingga tidak perlu terlalu khawatir terhadap pelemahan rupiah menjadi sorotan publik.
Pernyataan tersebut memang dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk meredakan kecemasan masyarakat. Akan tetapi, secara substansi, pernyataan itu dinilai belum menyentuh akar persoalan yang sedang dihadapi. Fokus utama masyarakat bukan pada penggunaan dolar secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, melainkan pada dampak pelemahan rupiah terhadap harga barang, biaya hidup, dan kondisi ekonomi secara umum.
Masalahnya, dampak kurs tidak bekerja secara langsung melalui transaksi masyarakat, tetapi melalui rantai ekonomi yang lebih luas. Ketika rupiah melemah, biaya impor cenderung meningkat dan kondisi ini dapat memengaruhi harga bahan baku, energi, pangan, obat-obatan, hingga berbagai kebutuhan pokok lainnya. Dalam situasi seperti ini, masyarakat desa maupun kota tetap dapat merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang dan menurunnya daya beli.
Pelemahan rupiah juga tidak dapat dipandang sebagai persoalan jangka pendek semata. Jika kondisi ini terus berlanjut, investor asing berpotensi menarik dananya karena nilai keuntungan mereka dalam dolar AS menjadi lebih rendah. Arus modal keluar tersebut dapat menekan pasar keuangan, mengurangi investasi baru, dan pada akhirnya memengaruhi penciptaan lapangan kerja. Dampaknya bukan hanya dirasakan dunia usaha, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada ketersediaan pekerjaan dan stabilitas ekonomi.
Karena itu, respons pemerintah terhadap situasi ekonomi menjadi sangat penting, terutama dalam hal komunikasi publik. Pernyataan yang terlalu sederhana berisiko menimbulkan kesan bahwa pemerintah kurang memahami keresahan masyarakat terhadap dampak ekonomi yang mungkin terjadi. Padahal, masyarakat tidak hanya membutuhkan optimisme, tetapi juga penjelasan yang realistis dan mampu memberikan pemahaman mengenai kondisi yang sedang dihadapi.
Di sisi lain, komunikasi publik yang kurang tepat juga dapat menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Alih-alih membangun kepercayaan dan pemahaman bersama, pernyataan yang dianggap menyederhanakan persoalan justru berpotensi memunculkan kesan bahwa keresahan masyarakat tidak sepenuhnya dipahami. Dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, empati dan kepekaan pejabat publik menjadi hal yang penting agar masyarakat merasa didengar dan diperhatikan.
Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari intervensi pasar hingga pengawasan terhadap aktivitas pembelian dolar. Langkah tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah bukan persoalan yang dapat dianggap ringan. Karena itu, selain kebijakan ekonomi yang konkret, pemerintah juga perlu memastikan komunikasi yang disampaikan kepada publik tetap hati-hati, jelas, dan tidak menimbulkan tafsir yang meremehkan kondisi yang sedang terjadi.
Pada akhirnya, pelemahan rupiah menjadi ujian bagi dua hal sekaligus, yakni ketahanan ekonomi dan kualitas komunikasi pemerintah. Publik tentu membutuhkan optimisme, tetapi optimisme tersebut harus dibangun melalui penjelasan yang transparan, bertanggung jawab, dan peka terhadap kondisi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan publik akan lebih mudah terjaga apabila pemerintah tidak hanya hadir melalui pernyataan penenang, tetapi juga melalui komunikasi yang mampu menunjukkan bahwa keresahan masyarakat benar-benar dipahami.
Redaktur: Debora Gracia Nauli
Leave a comment