Home Opini Dari Pelecehan ke Penghakiman, Ruang Aman Perempuan yang Kian Menyempit
Opini

Dari Pelecehan ke Penghakiman, Ruang Aman Perempuan yang Kian Menyempit

Share

Oleh: Suci Lestari Br. Ginting

Suara USU, Medan. Media sosial sering dipandang sebagai ruang yang memungkinkan siapa saja untuk menyampaikan pengalaman dan mencari dukungan. Namun, bagi banyak perempuan korban pelecehan seksual, ruang digital justru menjadi tempat lahirnya kekerasan baru. Ketika korban berani berbicara, mereka tidak hanya berhadapan dengan trauma akibat tindakan yang dialami, tetapi juga dengan gelombang penghakiman publik yang kerap lebih menyakitkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan pelecehan seksual tidak berhenti pada tindakan pelaku, melainkan berlanjut melalui budaya victim blaming yang semakin mengakar di media sosial.

Belakangan ini, publik kembali dihadapkan pada sejumlah kasus kekerasan seksual yang memperlihatkan rapuhnya rasa aman yang dimiliki perempuan. Salah satunya adalah kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang remaja perempuan berinisial C (18) di Kota Malang. Berdasarkan laporan keluarga, korban diduga diperkosa oleh teman laki-lakinya sendiri saat sedang tidur di rumahnya. Pelaku disebut sempat berpura-pura kembali ke rumah korban dengan alasan celananya tertinggal sebelum akhirnya diduga melakukan tindak kekerasan seksual tersebut. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik setelah video keluarga korban yang mendatangi rumah terduga pelaku beredar luas di media sosial.

Kasus lainnya juga terjadi di Malang dan menjadi sorotan nasional setelah diberitakan oleh BBC Indonesia. Seorang mahasiswi diduga mengalami pelecehan seksual saat sedang tidur di kamar kosnya. Ironisnya, ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi lokasi terjadinya dugaan kekerasan seksual. Setelah kasus tersebut mencuat ke publik, korban tidak hanya menghadapi trauma akibat peristiwa yang dialaminya, tetapi juga menjadi sasaran berbagai komentar negatif dan penghakiman di media sosial.

Kedua kasus tersebut menunjukkan pola yang sama. Perempuan tidak hanya rentan mengalami kekerasan seksual di ruang publik, tetapi juga di ruang privat yang semestinya memberikan perlindungan. Lebih dari itu, ketika kasus tersebut diketahui masyarakat, perhatian publik sering kali bergeser dari tindakan pelaku kepada kehidupan pribadi korban. Korban dipertanyakan, diragukan, bahkan disalahkan atas peristiwa yang menimpanya.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di Indonesia kerap menghadapi dua bentuk kekerasan sekaligus. Pertama, kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, kekerasan sosial berupa penghakiman, perundungan, dan victim blaming yang muncul setelah kasus menjadi konsumsi publik. Akibatnya, proses pemulihan korban menjadi semakin berat karena mereka harus menghadapi trauma berlapis.

Berbagai kasus pelecehan seksual yang ramai diperbincangkan belakangan ini menunjukkan pola yang serupa. Korban yang berani bersuara melalui media sosial sering kali berharap memperoleh dukungan atau keadilan, tetapi justru menghadapi komentar yang menyalahkan dan mempertanyakan diri mereka. Pertanyaan seperti, “Mengapa baru melapor?” atau “Mengapa harus diunggah ke media sosial?” mengalihkan perhatian dari pelaku kepada korban.

Padahal, menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual tidak pernah disebabkan oleh pakaian, perilaku, atau aktivitas korban, melainkan oleh tindakan pelaku yang melanggar hak dan batas tubuh orang lain. Oleh karena itu, budaya victim blaming hanya memperburuk kondisi korban dan menghambat upaya penegakan keadilan.

Masalah ini semakin kompleks karena media sosial kerap memperkuat budaya penghakiman. Algoritma platform digital cenderung mendorong konten yang memicu emosi dan perdebatan sehingga kasus pelecehan seksual sering berubah menjadi konsumsi publik yang dipenuhi spekulasi dan serangan personal terhadap korban. Akibatnya, korban kembali mengalami kekerasan dalam bentuk verbal dan psikologis di ruang digital.

Fenomena tersebut merupakan bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang mencakup pelecehan, intimidasi, penghinaan berbasis gender, hingga penyebaran data pribadi. Bentuk kekerasan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diiringi oleh etika bermedia sosial yang baik.

Dampaknya tidak dapat dianggap remeh. Berbagai penelitian mengenai cyberbullying menunjukkan bahwa korban kekerasan digital dapat mengalami kecemasan, depresi, isolasi sosial, hingga kehilangan rasa aman. Penghakiman publik juga menciptakan silencing effect, yaitu kondisi ketika korban atau penyintas lain memilih diam karena takut menerima tekanan sosial yang sama.

Data Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menunjukkan bahwa empat dari lima perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Angka ini menegaskan bahwa pelecehan seksual merupakan persoalan struktural yang masih banyak dialami perempuan di Indonesia.

Para sosiolog dan peneliti gender menjelaskan bahwa budaya victim blaming berakar pada cara pandang patriarkal yang lebih mudah mengawasi perilaku perempuan daripada mempertanyakan tindakan pelaku. Akibatnya, diskusi publik sering bergeser dari kesalahan pelaku menjadi penilaian terhadap korban.

Padahal, media sosial memiliki potensi besar sebagai ruang solidaritas. Namun, hal tersebut hanya dapat terwujud apabila pengguna mampu membangun empati dan menghormati fakta. Sebab, setiap komentar yang merendahkan korban bukan hanya menyakiti individu yang bersangkutan, tetapi juga membuat korban lain semakin takut untuk berbicara.

Pada akhirnya, kasus di Malang maupun Medan bukan hanya tentang satu korban atau satu pelaku. Kedua kasus tersebut merupakan cerminan bahwa ruang aman bagi perempuan masih belum sepenuhnya terwujud, baik di rumah, lingkungan sosial, maupun media digital. Selama korban masih harus takut untuk berbicara karena ancaman penghakiman publik, kekerasan seksual akan terus menjadi persoalan yang sulit diselesaikan. Sudah saatnya masyarakat membangun budaya empati, menghormati proses hukum, dan berhenti menjadikan media sosial sebagai ruang penghukuman massal. Sebab, ketika perempuan tidak lagi merasa aman di ruang mana pun, yang sedang mengalami krisis bukan hanya sistem perlindungan hukum, melainkan juga kemanusiaan kita sendiri.

Redaktur: Lucy Kezia Simarmata

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.