Home Tulisan Rendahnya Literasi Kebijakan Publik Picu Hoaks Aturan Tilang dan SIM
Tulisan

Rendahnya Literasi Kebijakan Publik Picu Hoaks Aturan Tilang dan SIM

Share

Oleh: Herdinansyah, Nafi’ah Ihsani Nasution, Hanael Gerhat Naiborhu, Ade Chairani Nur, Sabrina Fajriah, Ester Gustinasari Halawa, Nabila Putri Hasibuan 

Suara USU, Medan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru berupa maraknya penyebaran hoaks, termasuk dalam bidang kebijakan publik. Salah satu isu yang sering beredar adalah informasi palsu mengenai peraturan tilang dan Surat Izin Mengemudi (SIM). 

Informasi hoaks tersebut umumnya dikemas menyerupai dokumen resmi, menggunakan bahasa formal, serta mencantumkan nominal denda yang besar. Hal ini kerap menimbulkan rasa cemas dan takut di kalangan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat masih tergolong rendah, sehingga belum memiliki kemampuan memadai untuk memverifikasi informasi secara cepat dan akurat melalui sumber resmi. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat literasi kebijakan publik serta menganalisis hubungannya dengan kerentanan terhadap hoaks, khususnya terkait aturan tilang dan SIM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode tes literasi dan teknik vignette dengan melibatkan 250 responden yang terdiri atas pengendara dan mahasiswa di lingkungan kampus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan dalam memverifikasi informasi serta kurangnya pemahaman terhadap kebijakan publik. Informasi yang disajikan secara meyakinkan sering kali sulit dibedakan dari informasi yang benar, terutama bagi masyarakat yang tidak terbiasa mengakses sumber resmi. 

Dari sisi demografi, mayoritas responden berusia 18–19 tahun. Kelompok usia ini dinilai lebih rentan terpapar informasi hoaks karena tingginya intensitas penggunaan media sosial. Selain itu, meskipun 54,9% responden mengaku telah mengetahui tentang tilang dan fungsi SIM, masih terdapat sebagian yang belum memahami prosedur tilang secara lengkap. 

Menariknya, sebanyak 45,7% responden mengaku pernah menerima informasi tilang yang belum jelas kebenarannya, tetapi tidak menyebarkannya kembali. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran untuk tidak terlibat dalam penyebaran hoaks, meskipun kemampuan verifikasi masih perlu ditingkatkan. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak berwenang menjadi salah satu penyebab utama munculnya kesalahpahaman terkait aturan tilang. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur penindakan maupun hak-hak sebagai pelanggar, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. 

Selain berdampak pada kebingungan, penyebaran hoaks juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta memicu respons negatif terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan literasi kebijakan publik menjadi hal yang sangat penting. 

Sebagai upaya solusi, penelitian ini merekomendasikan strategi edukasi berbasis media visual, seperti poster dan media sosial, khususnya Instagram, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara lebih efektif dan menarik. 

Fenomena ini juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama Sila ke-2 tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Sila ke-5 tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Literasi kebijakan publik yang baik diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi dan patuh terhadap hukum berdasarkan pemahaman, bukan semata-mata karena rasa takut terhadap sanksi. 

Pada akhirnya, di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan untuk memilah dan memverifikasi informasi menjadi kunci utama. Tanpa literasi yang memadai, masyarakat akan terus berada dalam lingkaran hoaks yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. 

Artikel ini adalah publikasi tugas Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Kewarganegaraan 37 dengan Dosen Pengampu Dr. Onan Marakali Siregar, S.Sos., M.Si.

Redaktur: Erni Yuli Simatupang 

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.