Home Opini Menimbang Kebijakan Perluasan MBG ke Perguruan Tinggi dan Lapas 
Opini

Menimbang Kebijakan Perluasan MBG ke Perguruan Tinggi dan Lapas 

Share

Oleh: Tania Renata Panjaitan

Suara USU, Medan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat hingga ke perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Perluasan ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama karena program yang sejak awal diklaim sebagai solusi persoalan gizi anak justru terus berkembang ke sektor lain di tengah berbagai evaluasi yang belum sepenuhnya tuntas. Di satu sisi, pemerintah menyebut ekspansi tersebut sebagai bagian dari pemerataan akses pangan bergizi. Namun, di sisi lain, publik mulai mempertanyakan apakah perluasan ini masih berjalan sesuai tujuan awal atau justru berkembang terlalu jauh dari sasaran utamanya.

Sejak awal diperkenalkan, MBG diposisikan sebagai program strategis nasional untuk mengatasi persoalan gizi dan menekan angka stunting di Indonesia. Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, beberapa kali menyampaikan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo juga menyinggung pengalamannya melihat langsung kondisi anak-anak di sejumlah daerah yang mengalami masalah gizi sebagai salah satu alasan lahirnya program tersebut. Oleh karena itu, MBG pada awalnya lebih diarahkan kepada kelompok yang dinilai paling rentan mengalami kekurangan gizi, seperti balita, anak usia sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Secara konsep, fokus tersebut sejalan dengan upaya pencegahan stunting, yakni kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan. Pencegahan stunting membutuhkan intervensi yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun melalui pemenuhan gizi yang memadai. Pada tahap awal implementasi, penerima manfaat MBG mencakup balita, santri, siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), siswa taman kanak-kanak (TK), siswa sekolah dasar (SD), siswa sekolah menengah pertama (SMP), siswa sekolah menengah atas (SMA), ibu hamil, hingga ibu menyusui. Pemerintah juga menargetkan jumlah penerima manfaat terus meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

Namun, di tengah tujuan besar tersebut, pelaksanaan MBG tidak berjalan tanpa persoalan. Program ini beberapa kali menjadi sorotan akibat munculnya laporan dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Kasus-kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran publik mengenai kesiapan sistem distribusi, pengawasan kualitas makanan, serta standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program berskala nasional ini. Dalam kebijakan publik, evaluasi menyeluruh terhadap implementasi menjadi langkah penting, terutama ketika sebuah program menyangkut kesehatan masyarakat dalam jumlah besar.

Di tengah berbagai catatan evaluasi tersebut, pemerintah justru memperluas jangkauan MBG ke perguruan tinggi dan lapas. Universitas Hasanuddin (Unhas) menjadi salah satu perguruan tinggi pertama yang meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari implementasi program. Sementara itu, melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, pemerintah mulai mempersiapkan puluhan dapur MBG di kawasan lapas yang tersebar di berbagai daerah. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Irjen. Pol. Drs. Mashudi, menyebut pemanfaatan lahan lapas dilakukan karena dinilai memiliki infrastruktur, sistem keamanan, serta sumber daya manusia yang dapat menunjang operasional dapur dalam skala besar.

Perluasan ini kemudian memunculkan pertanyaan yang cukup mendasar terkait apakah ekspansi MBG masih berada dalam koridor tujuan awal program? Jika fokus utama MBG adalah mencegah stunting dan memperbaiki gizi kelompok rentan, maka pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan perluasan sasaran hingga mencakup mahasiswa dan warga binaan pemasyarakatan. Bukan berarti kelompok tersebut tidak membutuhkan akses pangan layak, tetapi publik berhak mengetahui dasar kebijakan, urgensi, serta indikator keberhasilan dari perluasan tersebut. Penjelasan yang transparan menjadi penting agar ekspansi program tidak dipahami sekadar sebagai perluasan administratif tanpa arah yang jelas.

Di sisi lain, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG juga turut menjadi perhatian masyarakat. Program ini membutuhkan dana dalam jumlah besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pelaksanaannya perlu disertai mekanisme pengawasan yang kuat serta keterbukaan informasi kepada publik. Ketika laporan mengenai kualitas makanan dan dugaan keracunan masih muncul di sejumlah wilayah, wajar apabila masyarakat mempertanyakan efektivitas program sebelum cakupannya diperluas lebih jauh. Kritik terhadap program publik seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial agar kebijakan dapat berjalan lebih baik.

Polemik mengenai MBG tidak hanya berbicara tentang perluasan program, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah. Jika ekspansi terus dilakukan tanpa penjelasan yang memadai dan evaluasi yang terbuka, keraguan masyarakat akan semakin sulit dihindari. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perluasan kebijakan benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang terukur, bukan sekadar mengejar target implementasi. Dengan begitu, MBG dapat dipahami sebagai bentuk pemerataan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan kebijakan yang rentan dipersepsikan sebagai pemenuhan ambisi politik.

Redaktur: Alya Nayla Sahirah S.

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.