Oleh: Danisha Ozza Auellia S.
Suara USU, Medan. Ruang publik digital kembali disuguhi tontonan yang mencoreng nilai-nilai kemahasiswaan. Kericuhan antarmahasiswa di Universitas Syiah Kuala (USK) yang melibatkan kelompok dari Fakultas Pertanian (FP) dan Fakultas Teknik (FT), hingga berujung pada kerusakan fasilitas kampus, dengan cepat berubah menjadi tontonan dan konten hiburan yang viral di berbagai platform media sosial. Kampus yang seharusnya menjadi pusat diskusi dan ruang bertukar gagasan secara sehat seketika berubah menjadi panggung keributan yang disaksikan jutaan pasang mata. Tragisnya, ketika persoalan di lingkungan akademik dikonsumsi hanya sebagai hiburan pengisi linimasa, kedewasaan kita dalam bermedia sosial sedang diuji.
Fenomena kekerasan antarkelompok di lingkungan kampus ini menunjukkan adanya penurunan etika serta kemampuan menyelesaikan masalah secara bijak di kalangan mahasiswa. Berdasarkan laporan awal dan kronologi yang beredar dari pihak Fakultas Pertanian USK, ketegangan bermula setelah aksi demonstrasi bersama terkait Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Namun, situasi kemudian diwarnai berbagai provokasi dan gesekan yang terus membesar. Puncaknya, malam itu terjadi dugaan pelemparan bom molotov ke arah pos satpam, penjarahan sejumlah alat laboratorium penunjang akademik, hingga aksi pembakaran. Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana emosi dan ego kelompok dapat dengan cepat mengalahkan akal sehat.
Mahasiswa yang menyandang status sebagai kaum terpelajar karena kapasitas intelektualnya justru terjebak dalam tindakan emosional yang mengutamakan kekuatan fisik dibandingkan penyelesaian damai. Aksi perusakan tersebut membuktikan bahwa kemampuan menyelesaikan konflik secara tenang di lingkungan organisasi kemahasiswaan mengalami kemunduran yang serius. Ruang dialog, mediasi, dan debat argumentatif yang seharusnya menjadi senjata utama mahasiswa kini tergantikan oleh amarah dan ego kelompok yang sempit. Ketika mahasiswa lebih memilih merusak fasilitas kampus daripada memperbanyak ruang diskusi, nilai-nilai akademis secara tidak langsung telah dikesampingkan.
Jika ditelaah lebih dalam dari sudut pandang gaya hidup dan dinamika kelompok anak muda, kericuhan ini merupakan puncak dari persoalan yang telah lama mengakar di lingkungan kampus. Salah satu penyebab utamanya ialah fanatisme kelompok, baik yang berbasis fakultas, organisasi, maupun kedaerahan, yang tumbuh secara tidak sehat dalam lingkungan pergaulan mahasiswa. Solidaritas kelompok yang keliru sering kali melahirkan mentalitas ikut-ikutan, sehingga individu kehilangan kemampuan berpikir jernih dan larut dalam amarah massa yang destruktif. Budaya senioritas yang disalahartikan juga kerap mewariskan perselisihan kepada generasi berikutnya. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem pencegahan konflik karena birokrasi kampus cenderung terlambat mendeteksi ketegangan antarfakultas. Ketika konflik pecah, media sosial dengan cepat mengubahnya menjadi tontonan digital yang menghibur warganet, sementara akar persoalan yang sebenarnya justru terabaikan.
Sebagai kaum intelektual yang akrab dengan budaya literasi, mahasiswa memikul tanggung jawab moral yang besar dalam setiap tindakan dan ekspresi mereka. Kedewasaan seorang mahasiswa tidak diuji saat situasi berjalan aman, melainkan ketika mereka dihadapkan pada tekanan, provokasi, dan perbedaan. Mahasiswa seharusnya menempatkan aturan, etika, dan dialog sebagai landasan utama dalam menyelesaikan persoalan. Jika terjadi kesalahpahaman antarkelompok atau organisasi, ruang mediasi resmi harus menjadi tempat untuk mencari titik temu, bukan area terbuka kampus yang dipenuhi luapan emosi. Mahasiswa juga harus mampu menahan diri dari berbagai provokasi agar tidak terjebak menjadi aktor dalam tontonan anarkis yang merugikan banyak pihak. Ketika menuntut keadilan atau menyuarakan kritik melalui demonstrasi, mereka harus terlebih dahulu membuktikan bahwa lingkungan mereka mampu menciptakan suasana yang damai, rasional, dan demokratis. Merawat kedewasaan berpikir berarti menolak kekerasan sebagai jalan penyelesaian masalah.
Untuk memutus rantai perselisihan semacam ini secara permanen, diperlukan tindakan nyata dan tegas dari seluruh elemen kampus. Pihak birokrasi tidak boleh hanya bertindak setelah peristiwa terjadi atau sebatas menjatuhkan sanksi akademik. Perlu ada pembenahan budaya melalui pembangunan sistem pencegahan konflik yang menyentuh akar persoalan serta penghapusan berbagai bentuk senioritas toksik yang melanggengkan kekerasan. Di sisi lain, lembaga kemahasiswaan harus mengambil peran aktif sebagai jembatan edukasi dan rekonsiliasi. Kampus perlu kembali dihidupkan melalui festival seni, forum diskusi terbuka, serta berbagai ruang kreatif yang produktif. Dengan demikian, mahasiswa dapat menunjukkan kepada publik bahwa energi dan kreativitas mereka mampu melahirkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tragedi ini harus menjadi alarm keras sekaligus bahan evaluasi mendalam bagi seluruh sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi. Kampus dibangun dari kepercayaan dan dukungan masyarakat melalui anggaran negara. Oleh karena itu, merusak fasilitas kampus sama saja dengan mengkhianati amanah yang dititipkan kepada mahasiswa sebagai agen perubahan. Sudah saatnya marwah ruang akademik dikembalikan sebagai lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan fisik. Mari padamkan api amarah yang merusak dan nyalakan kembali semangat diskusi yang mencerahkan.
Redaktur: Lucy Kezia Simarmata
Leave a comment