Reporter: Lucy Kezia Simarmata
Suara USU, Medan. Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menegaskan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini disampaikannya dalam agenda bersama Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digelar di Medan, dan ditayangkan dalam sebuah video yang dipublikasikan di laman resmi instragram @bobbynst.
Dalam video tersebut, Bobby terlihat mendampingi masyarakat saat meninjau langsung rumah subsidi yang dibangun melalui skema FLPP. Ia juga berdialog dengan warga penerima manfaat program dan menyatakan bahwa program ini tidak hanya penting untuk menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal melalui sektor konstruksi dan UMKM.
Mengingat masih banyak rakyat yang belum memiliki rumah, Bobby pun berpendapat bahwa program ini akan memberi kemudahan luar biasa, sehingga perlu didorong dan dimaksimalkan secara bersama di kabupaten atau kota. Selain itu, program ini menyentuh masyarakat secara langsung. Ia juga ingin memastikan bahwa prosesnya berjalan cepat, tepat sasaran dan trasnparan.
FLPP kini menjadi salah satu program andalan pemerintah dalam mencapai target pembangunan dan renovasi tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan uang muka hanya 1 persen, bunga tetap 5 persen, dan tenor hingga 20 tahun. Masyarakat juga dapat mengakses pengajuan melalui aplikasi resmi seperti SiKasep dan SiKumbang untuk memudahkan proses verifikasi dan transparansi.
Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menargetkan realisasi 15.000 unit rumah subsidi FLPP di tahun 2025, sebagaimana dialokasikan oleh Menteri PUPR, Maruarar Sirait. Namun, hingga pertengahan tahun, realisasi baru mencapai sekitar 5.000 unit atau 4,3 persen dari target. Oleh karena itu, Bobby mendorong percepatan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pengembangan.
Bobby Nasution menekankan, bahwa program rumah subsidi tidak boleh hanya berhenti pada pencapaian angka semata, melainkan harus benar-benar diwujudkan menjadi rumah yang layak dan dapat dihuni oleh masyarakat.
Bobby juga mengharapkan keaktifan dalam berjalanannya program ini, mulai dari kebijakan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh pengembang. Ia juga membutuhkan data berapa banyak konsumen program FLPP yang ditolak oleh perbankan untuk disampaikan kepada kementrian agar mereka juga bisa membuat kebijakan yang baru. Bobby juga menegaskan bahwa realitas yang terjadi di lapangan dalam keadaan baik, rumah yang bagus, fasilitas yang memadai, dan layak untuk dihuni dengan harga yang terjangkau.
Redaktur: Fatimah Roudatul Jannah
Leave a comment