Oleh: Zaskia Assyifa Dira Aritonang, Repika Br. Ginting, Angelina Indriani Barus, Bunga Zeba Fazskhira Lubis, Halwah Syakira, Adinda Berna Detta Situmorang, Geraldo Jonathan Sidarta Sembiring, dan Fauzan Syafieq Gunawan Pelawi.
Suara USU, Medan. Seringkali kita mendengar keluhan warga Sumatera Utara mengenai lambatnya pengurusan dokumen, antrean yang mengular, hingga pungutan liar (pungli) di instansi pemerintah. Padahal, pelayanan publik yang prima adalah hak dasar warga negara dan cerminan tanggung jawab negara kepada masyarakat. Dalam konteks bernegara, kualitas pelayanan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan wujud nyata dari pengamalan Sila Kelima: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.Â
Mini riset yang dilakukan oleh mahasiswa Kelompok 2 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila Universitas Sumatera Utara (USU) yang melibatkan 200 responden dari berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Utara menemukan sejumlah persoalan terkait pelayanan publik di Sumatera Utara. Hasil riset menunjukkan bahwa meski masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dasar yang baik mengenai hak-hak mereka, masih terdapat kesenjangan besar dalam keberanian dan pengetahuan teknis untuk melakukan pengaduan resmi.Â
Tim peneliti menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengaduan resmi dan standar pelayanan masih berada pada kategori sedang hingga rendah. Salah satu temuan yang paling mencolok adalah adanya knowing-acting gap atau kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan nyata masyarakat. Meskipun sebagian besar responden menyatakan bersedia mengajukan keluhan, dalam praktiknya masyarakat cenderung bersikap pasif.
Dalam laporan penelitian disebutkan bahwa masih banyak warga yang memilih membayar biaya tambahan atau pungli, maupun mendiamkan penyimpangan pelayanan, dibandingkan melaporkannya melalui kanal resmi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya pemahaman teknis terkait mekanisme pengaduan hingga faktor psikologis dan budaya, seperti rasa sungkan (pekewuh) serta anggapan bahwa laporan yang disampaikan tidak akan membawa perubahan berarti.
Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya kecenderungan apatisme sipil di tengah masyarakat, yakni sikap masyarakat yang merasa pengaduan tidak akan mengubah keadaan. Sebagian warga merasa bahwa pengaduan yang mereka lakukan tidak akan berdampak pada perbaikan layanan, bahkan menimbulkan kekhawatiran akan dipersulit dalam pengurusan administrasi di kemudian hari. Akibatnya, praktik pungli kerap dianggap sebagai jalan yang lebih praktis dibandingkan menempuh prosedur pengaduan resmi.
Menanggapi temuan tersebut, tim peneliti yang dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Onan Marakali Siregar menawarkan solusi berupa penyusunan modul sederhana bertajuk “Cara Pengaduan Resmi”. Modul ini dirancang sebagai media edukasi praktis agar masyarakat tidak lagi ragu dalam memanfaatkan kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR!
Tim peneliti menegaskan bahwa literasi mengenai hak atas pelayanan publik tidak semata-mata berkaitan dengan urusan administratif, melainkan juga merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kelima tentang keadilan sosial.
Melalui riset ini, mahasiswa USU berharap dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel melalui penguatan kontrol sosial masyarakat. Peningkatan literasi kewarganegaraan (civic literacy) diharapkan mampu memperkuat posisi tawar masyarakat di hadapan birokrasi serta mendorong partisipasi aktif warga dalam mengawal pelayanan publik yang bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Artikel ini merupakan publikasi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Onan Marakali Siregar, S.Sos., M.Si.
Redaktur : Siti Farhatun Nafis Azhari
Leave a comment