Home Kabar Nasional Prabowo Paparkan Arah Kebijakan Ekonomi dan Fiskal dalam Rapat Paripurna DPR
Kabar NasionalNews

Prabowo Paparkan Arah Kebijakan Ekonomi dan Fiskal dalam Rapat Paripurna DPR

Share

Reporter: Tania Renata Panjaitan

Suara USU, Medan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Sidang tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa (20/05).

Prabowo tiba di lokasi rapat dan disambut oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, serta para Wakil Ketua DPR RI. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembukaan rapat oleh Puan Maharani sebelum Presiden menyampaikan pidato di hadapan anggota dewan dan tamu undangan.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Menurutnya, APBN harus menjadi pedoman dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa. Alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan,” ucap Prabowo.

Dalam pemaparannya, Prabowo menyampaikan sejumlah target ekonomi pemerintah pada 2027. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0–6,5 persen dan tingkat pengangguran berada pada kisaran 4,30–4,87 persen. Selain itu, pemerintah juga menargetkan rasio gini berada di level 0,362–0,367 guna memperkecil kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.

“Jarak yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk menyempit,” ujarnya.

Prabowo juga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,8–6,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2028. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja apabila terealisasi dengan baik.

Menanggapi kondisi nilai tukar rupiah, pemerintah memperkirakan kurs rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah juga menargetkan inflasi tetap terkendali pada level 1,5–3,5 persen serta menjaga defisit APBN maksimal 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam pidatonya, Prabowo turut menyinggung kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan kurs dolar AS dan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia menilai pola pikir yang terlalu dipenuhi rasa takut dapat melemahkan kepercayaan bangsa terhadap potensi yang dimiliki Indonesia sendiri.

“Bangsa yang selalu takut kurs dollar, takut BBM tidak cukup, takut ini, takut itu, bangsa yang elite-nya takut,” tegasnya.

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar, tetapi membutuhkan sistem ekonomi yang lebih kuat agar mampu menjadi negara yang makmur. Ia juga menyoroti rasio pendapatan dan belanja negara Indonesia yang dinilai masih rendah dibandingkan negara-negara anggota G20. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah melakukan introspeksi dan memperbaiki tata kelola ekonomi agar pendapatan negara dapat meningkat.

Di sektor energi, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia berada pada kisaran 70–95 dolar AS per barel pada 2027. Pemerintah juga menargetkan lifting minyak bumi mencapai 602.000–615.000 barel per hari, sedangkan lifting gas ditargetkan mencapai 934.000–977.000 barel setara minyak per hari. Asumsi tersebut disusun di tengah tingginya harga minyak dunia akibat konflik geopolitik global yang turut memengaruhi subsidi energi dan APBN Indonesia.

Selain itu, Prabowo meminta jajaran kabinet untuk merumuskan kebijakan agar harga komoditas Indonesia, seperti nikel, emas, dan kelapa sawit, tidak lagi ditentukan negara lain. Menurutnya, Indonesia sebagai produsen besar seharusnya memiliki kendali terhadap harga komoditasnya sendiri dan tidak perlu menjual sumber daya alam dengan harga murah demi mengikuti pasar luar negeri.

“Kalau mereka enggak mau beli, ya enggak apa-apa. Biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti daripada kita jual murah,” katanya.

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Melalui aturan tersebut, ekspor komoditas seperti kelapa, sawit, batu bara, hingga paduan besi wajib dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Kebijakan ini disebut bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung persoalan rasio gaji guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga aparat yang dinilai masih kecil. Ia memaparkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencatat surplus ekspor-impor Indonesia mencapai 436 miliar dolar AS sepanjang 2004–2025. Namun, menurutnya, sebagian besar dana tersebut kembali keluar dari Indonesia. Ia turut menyoroti dugaan manipulasi nilai ekspor atau under invoicing yang disebut menyebabkan Indonesia kehilangan hingga 900 miliar dolar AS dalam 34 tahun terakhir.

Pada akhir pidatonya, Prabowo menyinggung sejarah penjajahan dan pencurian kekayaan Indonesia oleh bangsa asing. Ia meminta masyarakat agar tidak terlalu mengagumi negara-negara kaya yang memperoleh kekayaan melalui perampasan sumber daya bangsa lain. Selain itu, ia juga menyoroti praktik pencurian sumber daya laut Indonesia oleh kapal asing.

“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan negara kita secara ilegal,” ujarnya.

Berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sektor kelautan, Prabowo berjanji akan mempermudah akses nelayan terhadap kebutuhan es batu dan solar. Pemerintah juga berencana membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan peresmian 1.386 desa nelayan yang dilengkapi fasilitas instalasi pembuat es batu, cold storage, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan.

Redaktur: Debora Gracia Nauli

Share

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.