Reporter: Dinda Sri Aulia
Suara USU, Medan. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri guna memperkuat sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika perdagangan global. Pembahasan ini diintensifkan melalui Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI saat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi Sekretariat Menteri serta Ketua Himpunan Badan Milik Negara (BMN) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Wakil Ketua Pansus RUU Desain Industri DPR RI, Franciscus Sibarani, mengungkapkan bahwa langkah revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 ini dinilai sangat mendesak. Aturan yang telah berlaku lebih dari dua dekade tersebut dianggap sudah tidak sepenuhnya relevan dengan transformasi model bisnis modern serta ekosistem industri saat ini. Oleh karena itu, pembaruan regulasi mutlak diperlukan agar perlindungan hukum terhadap desain industri dalam negeri dapat berjalan lebih kuat, responsif, dan memberikan kepastian hukum yang optimal.
“Undang-Undang Desain Industri sudah berusia lebih dari dua dekade. Dalam kurun waktu tersebut, telah terjadi berbagai perkembangan dan dinamika industri yang membutuhkan penguatan regulasi agar mampu memberikan perlindungan hukum yang kuat sekaligus mendukung iklim usaha dan kreativitas masyarakat,” ujar Franciscus Sibarani, sebagaimana dikutip dari laman resmi dpr.go.id.
Dalam pembahasan RUU tersebut, terdapat sejumlah poin krusial yang menjadi fokus utama pemerintah dan parlemen. Poin-poin tersebut meliputi percepatan proses perlindungan desain industri, pengaturan hak eksklusif yang lebih komprehensif, pengajuan desain industri melalui jalur pendaftaran internasional, hingga pengakuan hak desain industri sebagai objek jaminan fidusia. Tidak hanya itu, regulasi baru ini juga bakal mengatur mengenai tanggung jawab para pengelola tempat perdagangan terhadap aksi pelanggaran desain industri yang marak terjadi.
Franciscus juga menekankan bahwa akses terhadap perlindungan desain industri ini nantinya harus dibuat semakin mudah dan inklusif. Aturan baru ini dirancang khusus untuk memayungi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta para desainer lokal yang selama ini kerap terbentur kendala administratif maupun hukum saat mendaftarkan karya kreatif mereka.
“Jangan sampai kreativitas dan inovasi anak bangsa justru kalah karena sistem perlindungannya sulit dijangkau. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” tambah Franciscus menegaskan urgensi perlindungan bagi kreator lokal.
Senada dengan DPR, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya juga menyatakan bahwa perombakan regulasi ini menjadi jawaban atas tantangan era modern. Melalui Penjelasan Presiden yang dibacakannya di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Selasa (19/5/2026), Supratman memaparkan adanya beberapa kelemahan norma hukum lama, potensi penyalahgunaan aturan, serta belum selarasnya ketentuan domestik dengan standar internasional yang sering kali memicu konflik pelanggaran di lapangan.
“Selama lebih dari dua dekade, perkembangan industri kreatif, teknologi digital, dan perdagangan global berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, regulasi desain industri juga perlu diperbarui agar perlindungannya lebih adaptif, efektif, dan mampu menjawab tantangan saat ini,” jelas Supratman seperti dilansir dari laman bali.kemenkum.go.id.
Lebih lanjut, Supratman memaparkan salah satu terobosan penting dalam RUU ini adalah adanya pengakuan nilai ekonomi tinggi pada desain industri, yang membuatnya bisa dimanfaatkan lebih luas dalam aktivitas bisnis, termasuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Kebijakan ini dinilai akan membuka keran peluang baru bagi para pelaku usaha kreatif untuk mendapatkan akses pembiayaan modal yang selama ini sulit dijangkau.
“Desain industri bukan sekadar tampilan estetika sebuah produk, tetapi juga aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai komersial. Oleh karena itu, penting bagi para desainer dan pelaku usaha untuk segera melindungi desainnya agar memiliki kepastian hukum dan nilai ekonomi yang optimal,” tuturnya..
Aspirasi ini disambut positif oleh para anggota dewan. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPR sepakat bahwa pembaruan regulasi desain industri harus menaruh perhatian lebih pada kepentingan desainer independen dan pelaku UMKM. Indonesia yang dikenal kaya akan khazanah desain tradisional maupun kontemporer dinilai membutuhkan benteng hukum yang kokoh agar karya-karya orisinal anak bangsa tidak mudah dibajak atau dieksploitasi secara ilegal oleh pihak asing.
Melalui sinergi pembahasan RUU Desain Industri ini, pemerintah dan DPR menaruh harapan besar agar undang-undang baru yang disahkan nantinya tidak sekadar menjadi teks hukum normatif. Regulasi ini ditargetkan mampu menjadi stimulus bagi lahirnya berbagai inovasi baru, memantik kreativitas generasi muda, serta menggenjot laju pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan di tengah persaingan pasar global yang semakin kompetitif.
Redaktur: Alya Nayla Sahirah S.
Leave a comment