Mahasiswa FISIP USU Kaji Tipologi Desa Paluh Kurau dan Ekonomi Kampung Nelayan

Oleh: Rifatul Suaidah, Naya Fitriani Pasaribu, Fatimah Roudatul Jannah, Rutmaida br Siringo-ringo, Samuel Patraosa Sitohang, Novi Ameilia, dan Shafira Amanda

Suara USU, Medan. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang berwenang mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri, sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena itu, memahami kondisi sosial masyarakat desa menjadi prasyarat penting sebelum program pembangunan dan pemberdayaan dirancang. Dalam rangka mata kuliah Dinamika Masyarakat Pedesaan, penulis selaku mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan turun lapangan ke Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, pada awal September 2026.

Kegiatan ini berupa wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap lima narasumber, yaitu Kasi Pemerintahan Desa, istri kepala dusun, pembudidaya tambak udang sekaligus peternak kambing, nelayan, dan warga kampung nelayan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teori tipologi desa, relasi patron-klien, serta dinamika masyarakat pedesaan.

Desa pesisir memiliki kekhasan tersendiri. Masyarakatnya bergantung pada sumber daya alam yang musiman dan tidak pasti, menggunakan teknologi sederhana, dan mengumpulkan modal secara lambat. Kondisi ini kerap menghubungkan nelayan dengan pembeli tetap atau pemilik modal dalam relasi patron-klien (Scott, 1972). Relasi tersebut memberi jaminan pasar, tetapi dapat melemahkan posisi tawar nelayan, terutama dalam penentuan harga. Kusnadi (2003) bahkan menyebut ketergantungan pada tengkulak sebagai salah satu akar struktural kemiskinan nelayan.

Perangkat desa menggambarkan Paluh Kurau sebagai desa yang “berada di tengah-tengah” belum maju, belum mengarah ke kota, tetapi juga tidak terbelakang. Posisi inilah yang mendorong penulis mengkajinya secara akademik.

Profil dan Demografi Desa

Paluh Kurau adalah desa terluas di Kecamatan Hamparan Perak dengan luas sekitar 3.250 hektare dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Jumlah penduduknya 6.375 jiwa dalam 1.525 kepala keluarga, dengan kepadatan sekitar 196 jiwa per kilometer persegi. Menurut perangkat desa, penduduk bertambah setiap tahun dengan laju yang tidak besar. Gambaran ini diperkuat penuturan istri kepala dusun yang sudah hampir 30 tahun menetap di sana, “rumah-rumah kini berdiri jauh lebih rapat dibandingkan dahulu”.

Masyarakatnya multietnis, yakni Banjar, Jawa, Aceh, dan Minang, dan hidup berbaur tanpa pernah berselisih. Sekitar 70 persen penduduk bekerja sebagai petani, terutama petani padi, sementara sebagian lainnya menjadi nelayan, pembudidaya tambak, buruh perkebunan kelapa sawit, pedagang, pengolah hasil laut, dan peternak. Sebagian kawasan permukiman, terutama di kampung nelayan, terpengaruh pasang air laut sehingga rumah warga harus ditinggikan dan sampah kerap terbawa arus masuk.

Tipologi Desa

Jika dibandingkan dengan klasifikasi desa swadaya, swakarya, dan swasembada, kondisi Paluh Kurau paling sesuai dengan desa swakarya atau transisional. Ada lima indikator yang mendukung. Pertama, terjadi pergeseran mata pencaharian ketika sebagian nelayan beralih menjadi petani atau buruh sawit seiring berubahnya fungsi lahan tambak menjadi perkebunan. Kedua, orientasi pendidikan berkembang dan setiap tahun ada warga yang lulus sarjana. Ketiga, jalan yang dahulu berupa tanah kini sebagian besar telah diaspal, dan layanan kesehatan tersedia melalui Pustu serta bidan desa. Keempat, program pemberdayaan mulai berjalan. Kelima, mata pencaharian mulai beragam sehingga warga tidak lagi bergantung pada satu jenis pekerjaan.

Desa ini belum dapat disebut swasembada karena masih bertumpu pada sektor primer dan belum memiliki produk unggulan yang dikelola. Persoalan lingkungan dan pemerataan bantuan juga masih ada.

Program Pemberdayaan dan Hambatannya

Pemerintah desa telah melaksanakan pelatihan menjahit, mengelas bagi pemuda Karang Taruna, perbengkelan, dan menganyam bagi kelompok ibu-ibu. Untuk petani, tersedia bantuan pupuk bagi kelompok tani dan bantuan traktor bagi Brigade Pangan, kelompok petani muda. Program ini menyasar kelompok yang beragam, yaitu pemuda, perempuan, dan petani.

Persoalan utamanya bukan ketiadaan program, melainkan ketiadaan keberlanjutan. Kasi Pemerintahan Desa mengakui bahwa peserta umumnya memahami materi pelatihan, tetapi pembinaan dan pendampingan lanjutan tidak ada. Perkembangannya diserahkan kepada masing-masing peserta. Pemberdayaan pun berhenti pada transfer keterampilan, sementara pendampingan usaha, akses modal, dan akses pasar belum tersedia. Temuan ini sejalan dengan catatan Haris (2019) bahwa persoalan pemberdayaan di banyak daerah justru terletak pada ketiadaan upaya lanjutan setelah program selesai.      

Hambatan lain adalah pemerataan bantuan. Perangkat desa menilai penyaluran PKH dan BPNT sekitar 90 persen tepat sasaran, tetapi warga yang bermukim di bagian belakang kawasan merasa bantuan lebih sering menjangkau warga di bagian depan. Persoalan sampah yang berasal dari warga sekaligus terbawa arus pasang juga belum teratasi.

Ekonomi Pesisir dan Relasi Patron-Klien

Ikan, udang, dan kepiting adalah komoditas andalan ekonomi pesisir desa ini. Modal usaha sebagian besar berasal dari swadaya, dengan bantuan pemerintah yang hanya bersifat parsial. Penanganan pascapanen masih sederhana, yakni hasil tangkapan diawetkan dengan es, padahal es justru sulit dicari ketika udang melimpah. Pada nelayan yang tidak memiliki perahu berlaku sistem bagi hasil 50:50 dengan pemilik perahu.

Hasil tangkapan umumnya dijual kepada toke yang tinggal di kampung yang sama. Hubungannya bersifat lokal dan personal, tanpa tuntutan sepihak. Bagi pembudidaya, menjual kepada toke setempat juga menghemat biaya dan waktu menyeberang. Namun penentuan harga berada di tangan toke. Hanafi, nelayan berusia 25 tahun, menuturkan bahwa semakin banyak hasil di laut, semakin murah harganya. Hal senada disampaikan pembudidaya tambak udang yang menyebut harga “ngikut harga toke”. Ruang tawar memang ada, tetapi bersifat individual dan bukan dijamin lembaga. Ketika toke tidak ada, nelayan harus menunggu kedatangannya.

Pola ini konsisten dengan temuan Mubyarto (2000) dan Kusnadi (2003). Persoalan pokok nelayan Paluh Kurau terletak pada lemahnya posisi tawar dalam rantai pemasaran, bukan pada rendahnya produksi.

Dinamika Sosial

Masyarakat Paluh Kurau memperlihatkan perpaduan paguyuban dan patembayan (Tönnies, 1957), dengan ciri paguyuban yang masih dominan. Gotong royong dalam pembangunan jalan dan musala, kebiasaan saling membantu dalam hajatan, serta kerukunan antarsuku menunjukkan hal itu. Menariknya, perekat solidaritas tidak lagi bersumber pada kesamaan suku. Identitas adat umumnya hanya ditampilkan pada momen tertentu seperti pernikahan, sementara nilai kesatuan tetap dipertahankan.

Di ranah ekonomi, hubungan antara nelayan dan toke, bagi hasil perahu, jual beli tapak rumah melalui ganti rugi, serta kerja upahan di kebun sawit bersifat lebih kalkulatif. Dengan kata lain, desa ini mempertahankan paguyuban dalam kehidupan sosial, tetapi bergerak ke arah patembayan dalam kehidupan ekonomi.

Mobilitas Sosial dan Kepemimpinan

Warga merasakan perekonomian dan tempat tinggal membaik dibandingkan lima tahun lalu. Ibu S, warga kampung nelayan berusia 60 tahun, menuturkan bahwa anaknya nelayan sementara cucunya bersekolah dan diharapkan kuliah. Hal ini menunjukkan kemungkinan mobilitas sosial vertikal antargenerasi melalui pendidikan. Mobilitas tersebut belum merata. Sebagian anak memilih ikut mencari kepiting, udang, dan ikan karena sudah berpenghasilan, lalu meninggalkan sekolah. Penghasilan jangka pendek ini berpotensi menutup peluang mobilitas jangka panjang.

Dari sisi kepemimpinan, kepala dusun dan perangkat desa menjalankan kepemimpinan formal yang masih memiliki legitimasi kuat, terlihat dari antusiasme warga saat diajak bergotong royong. Kepemimpinan informal hadir melalui tokoh masyarakat yang menyampaikan usulan warga, meskipun belum seluruhnya terealisasi. Di ranah ekonomi, toke dapat dipandang sebagai pemimpin de facto karena menguasai harga dan pemasaran.

Aspirasi dan Proyeksi Desa

Harapan warga terpusat pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, kelanjutan pembangunan infrastruktur, pemerataan bantuan sosial, dan penanganan sampah. Dengan modal sosial yang kuat, tren demografi yang stabil, dan kesadaran pendidikan yang meningkat, Paluh Kurau berpeluang bergerak menuju desa swasembada, sepanjang pemberdayaan berjalan berkelanjutan dan kelembagaan ekonomi masyarakat diperkuat.

Penutup dan Rekomendasi

Kajian di Desa Paluh Kurau menunjukkan bahwa kemajuan fisik berupa jalan, layanan kesehatan, dan akses pendidikan telah terlihat, tetapi belum diikuti kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah desa perlu memastikan bantuan merata, membangun pemberdayaan yang berkelanjutan dengan pendampingan, mendorong kelembagaan ekonomi seperti koperasi nelayan, menangani sampah secara kelembagaan, serta menekan angka anak putus sekolah. Pemerintah daerah diharapkan tidak menghentikan program bantuan pada penyerahan alat atau penyuluhan sesaat, dan memperhatikan kondisi wilayah yang terpengaruh pasang air laut dalam perencanaan permukiman dan sanitasi. Masyarakat diharapkan aktif dalam musyawarah desa dan mempertahankan gotong royong serta kerukunan antarsuku sebagai modal sosial.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dra. Berlianti, M.SP., selaku dosen pengampu mata kuliah Dinamika Masyarakat Pedesaan, serta kepada Pemerintah Desa Paluh Kurau, khususnya Bapak Jumri Subhi, Ibu Mardiah, Ibu Nani, Bang Hanafi, dan Ibu S atas kesediaan menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berharga.

Artikel ini merupakan publikasi tugas Mata Kuliah Dinamika Masyarakat Pedesaan Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP USU dengan Dosen Pengampu Ibu Dra. Berlianti, M.SP.

Redaktur: Emia Timentha Tarigan