Perempuan Sudah Menjadi Korban Mengapa Masih Disalahkan

Oleh: Davina Sihombing (240902052)

Ketika kasus pelecehan seksual terjadi, pertanyaan yang muncul seharusnya mengarah kepada pelaku dan tindakannya. Namun, dalam banyak kasus, perhatian justru beralih kepada perempuan yang menjadi korban. “Dia pakai apa?”, “kenapa pergi sendirian?”, “kenapa tidak melawan?”, atau “kenapa baru melapor sekarang?” merupakan pertanyaan yang masih kerap muncul ketika kasus pelecehan seksual dibicarakan. Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi tanpa disadari dapat menjadi bentuk victim blaming, yaitu kecenderungan menyalahkan atau menempatkan korban sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya. Alih-alih berfokus pada tindakan pelaku, perhatian justru diarahkan kepada pakaian, perilaku, keputusan, bahkan kehidupan pribadi korban.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman korban tidak selalu berhenti ketika tindakan pelecehan terjadi. Respons lingkungan setelah kejadian juga dapat menjadi beban tersendiri. Ketika korban harus berulang kali menjelaskan apa yang dikenakan, di mana ia berada, dengan siapa ia pergi, hingga bagaimana ia merespons kejadian, perhatian terhadap tindakan pelaku justru semakin berkurang. Salah satu bentuk victim blaming yang masih sering ditemukan adalah mengaitkan pakaian perempuan dengan terjadinya pelecehan. Perempuan dengan pakaian tertentu dianggap lebih mungkin menjadi sasaran karena dinilai menarik perhatian. Padahal, data menunjukkan bahwa pakaian bukan alasan yang dapat menjelaskan terjadinya pelecehan seksual.

Survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada 2018 terhadap 62.224 responden menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual mengenakan beragam jenis pakaian. Korban yang mengenakan rok dan celana mencapai 17,47 persen, baju lengan panjang 15,82 persen, seragam sekolah 14,23 persen, baju longgar 13,80 persen, serta hijab pendek atau sedang 13,20 persen. Bahkan perempuan yang mengenakan hijab panjang sebesar 3,68 persen dan cadar sebesar 0,17 persen tetap mengalami pelecehan. Data tersebut memperlihatkan bahwa pelecehan seksual tidak dapat disederhanakan sebagai akibat dari pakaian korban. Jika perempuan dengan pakaian tertutup, seragam sekolah, hingga cadar tetap dapat mengalami pelecehan, persoalannya tidak terletak pada pakaian yang dikenakan.

Pakaian kemudian hanya menjadi salah satu bentuk pertanyaan yang diarahkan kepada korban. Victim blaming dapat muncul melalui berbagai komentar, mulai dari mempertanyakan tempat dan waktu korban berada, hubungan korban dengan pelaku, hingga respons korban ketika kejadian berlangsung. Azizah et al. (2025) menjelaskan bahwa bentuk victim blaming dapat berupa anggapan bahwa pelecehan terjadi karena pakaian, perilaku, maupun kebiasaan korban. Pertanyaan seperti “kenapa keluar malam?” atau “kenapa pergi sendiri?” misalnya, dapat membuat korban seolah bertanggung jawab karena dianggap tidak cukup berhati-hati. Begitu pula ketika korban ditanya mengapa tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak segera melarikan diri. Respons korban dalam situasi tersebut kemudian dijadikan ukuran untuk menentukan apakah pengalaman yang dialaminya dianggap benar atau tidak.

Keraguan juga dapat muncul ketika korban mengenal pelaku. Hubungan pertemanan, kedekatan, bahkan hubungan romantis sering kali digunakan untuk mempertanyakan pengalaman korban. Padahal, mengenal seseorang tidak berarti memberikan persetujuan atas tindakan seksual yang dilakukan terhadapnya. Hal serupa terjadi ketika korban baru menceritakan atau melaporkan kejadian setelah beberapa waktu. Pertanyaan seperti “kalau memang benar, kenapa baru cerita sekarang?” dapat membuat korban semakin ragu untuk berbicara. Victim blaming juga dapat muncul ketika pelecehan dianggap sekadar candaan. Kalimat seperti “dia cuma bercanda” atau “jangan terlalu sensitif” dapat mengecilkan pengalaman korban. Ketika tindakan yang membuat seseorang merasa tidak aman dianggap sebagai sesuatu yang biasa, perilaku tersebut berisiko semakin dinormalisasi.

Anggapan bahwa perempuan hanya perlu lebih berhati-hati juga perlu dilihat kembali. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa 337.961 atau 89,76 persen kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terhimpun sepanjang 2025 terjadi di ranah personal, termasuk rumah tangga, perkawinan, dan relasi intim (Komnas Perempuan, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi ketika perempuan berada sendirian di jalan atau bertemu dengan orang asing. Kekerasan juga dapat terjadi dalam hubungan dan lingkungan yang semestinya memberikan rasa aman. Karena itu, tuntutan agar perempuan terus menyesuaikan pakaian, waktu bepergian, tempat yang didatangi, atau dengan siapa ia berinteraksi tidak cukup untuk menjawab persoalan kekerasan seksual.

Yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana lingkungan merespons korban setelah kejadian. Dukungan dapat dimulai dengan mendengarkan tanpa menghakimi, tidak mempertanyakan hal-hal yang justru menyudutkan korban, serta mengarahkan perhatian pada tindakan yang dilakukan pelaku. Menghentikan victim blaming bukan berarti mengabaikan fakta dalam suatu kasus, melainkan memastikan bahwa tanggung jawab atas tindakan pelecehan tetap berada pada pihak yang melakukannya dan korban mendapatkan ruang yang aman untuk berbicara.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab tidak seharusnya diarahkan kepada perempuan yang menjadi korban. Pakaian, tempat, waktu, hubungan dengan pelaku, maupun respons korban tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan pelecehan seksual. Masyarakat tidak hanya perlu mengajarkan perempuan untuk berhati-hati, tetapi juga perlu membangun pemahaman tentang batasan, persetujuan, dan penghormatan terhadap orang lain. Sebab, ketika seorang perempuan telah menjadi korban, hal terakhir yang seharusnya ia hadapi adalah pertanyaan yang membuatnya merasa bahwa dirinya turut bersalah atas tindakan yang dilakukan orang lain.

Artikel ini merupakan publikasi tugas mata kuliah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan Dosen Pengampu Ibu Dr. Hairani Siregar, S.Sos., M.SP. dan Ibu Dra. Berlianti, M.SP.

Redaktur: Emia Timentha Tarigan