Ekspansi MBG ke Kampus Dinilai Terlalu Prematur

Oleh: Ruth Jelita Laia

Suara USU, Medan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah sejak akhir 2024 menunjukkan beberapa hasil positif di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Di beberapa lokasi percontohan seperti Nusa Tenggara Timur dan Jawa Tengah, program ini dikatakan mampu meningkatkan kehadiran siswa dan semangat belajar karena kebutuhan gizi peserta didik mulai terpenuhi. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak perlu lagi belajar dalam keadaan lapar, dan masalah stunting di beberapa daerah target juga mulai menunjukkan penurunan.

Akan tetapi, diskusi mengenai ekspansi MBG ke universitas menimbulkan debat baru. Di tengah berbagai tantangan pendidikan dasar yang masih belum diselesaikan, upaya untuk memperluas program hingga ke mahasiswa dianggap terlalu cepat. Kebijakan itu dinilai berpotensi mengalihkan perhatian utama dari pembangunan pendidikan nasional, yang seharusnya tetap mengutamakan penguatan dasar pendidikan tingkat dasar dan menengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menjadikan pendidikan dasar sebagai landasan utama dalam pembentukan karakter bangsa. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mutu pendidikan dasar di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah. Data dari Badan Pusat Statistik 2025 menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional masih tercatat di angka 21,6 persen. Di samping itu, jumlah anak yang putus sekolah dari SD hingga SMA mencapai sekitar 1,2 juta per tahun, terutama di daerah Papua dan Nusa Tenggara Timur.

Masalah mengenai fasilitas pendidikan masih belum seimbang. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2026 menunjukkan bahwa hanya sekitar 60 persen sekolah dasar di wilayah terpencil yang memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Sebaliknya, kesejahteraan para guru honorer masih menjadi masalah signifikan. Walaupun dana Bantuan Operasional Sekolah mencapai Rp70 triliun pada 2025, sebagian besar anggaran tetap lebih diarahkan pada kebutuhan fisik sekolah daripada pada peningkatan kesejahteraan pendidik.

Dalam konteks itu, pengembangan MBG di perguruan tinggi dianggap belum menjadi prioritas yang sangat mendesak. Mahasiswa umumnya dianggap memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan siswa di sekolah dasar dan menengah. Beberapa mahasiswa di kota besar juga tetap memiliki akses ke kantin kampus serta layanan makanan sendiri. Oleh karena itu, terdapat kekhawatiran bahwa perluasan program justru berisiko menggeser prioritas utama pendidikan nasional.

Kritik mengenai ekspansi MBG juga terkait dengan isu anggaran negara. Hingga Maret 2026, laporan Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa program MBG telah menggunakan anggaran sebesar Rp55,3 triliun untuk menjangkau sekitar 20 juta penerima manfaat di jenjang dasar dan menengah. Jika diperluas ke universitas, anggaran diperkirakan bisa meningkat menjadi Rp10–15 triliun setiap tahunnya. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran baru, terutama di tengah bertambahnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Di sisi lain, perdebatan tentang pengelolaan anggaran MBG juga mulai muncul. Gugatan terkait penggunaan dana pendidikan untuk kebutuhan logistik program menunjukkan bahwa kebijakan ini masih memiliki masalah dalam pengelolaannya. Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan bahan makanan di Jawa Barat pada awal 2026 menunjukkan bahwa jalur distribusi program masih rawan terhadap penyimpangan. Jika pengawasan tidak ditingkatkan, program yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia malah berisiko menjadi beban fiskal baru.

Meskipun begitu, pengembangan MBG ke jenjang perguruan tinggi tetap memiliki sejumlah manfaat. Universitas Hasanuddin, contohnya, mengembangkan integrasi MBG dengan hasil pertanian lokal melalui fakultas pertanian dan peternakan. Program ini juga melibatkan UMKM setempat untuk menyediakan bahan pangan serta mendukung penguatan ekonomi daerah.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa MBG dapat dikembangkan bukan hanya sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, data internal Universitas Hasanuddin pada 2025 menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa menghadapi masalah biaya hidup yang mempengaruhi kelanjutan studi mereka. Dalam situasi tertentu, bantuan makanan memang bisa mendukung mahasiswa dari keluarga tidak mampu untuk tetap melanjutkan studi.

Namun, keuntungan tersebut tidak langsung mengatasi masalah prioritas kebijakan. Pemerintah harus memastikan bahwa penguatan pendidikan dasar dan menengah tetap menjadi prioritas utama sebelum memperluas program ke jenjang perguruan tinggi. Perluasan MBG seharusnya dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan keadaan anggaran negara dan kesiapan infrastruktur yang mendukung.

Pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran juga harus diperkuat agar program tidak sekadar menjadi kebijakan populis. Pemerintah harus menjamin bahwa dana pendidikan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumsi jangka pendek, tetapi juga tetap difokuskan pada peningkatan kualitas pengajaran, kesejahteraan guru, pembangunan fasilitas pendidikan, serta pemerataan akses belajar di daerah yang tertinggal.

Pada akhirnya, MBG di perguruan tinggi memiliki potensi untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Namun, keberlanjutan program tersebut tetap dipertanyakan ketika pendidikan dasar dan menengah masih menghadapi berbagai persoalan, sementara anggaran negara terus membengkak. Karena itu, pemerintah perlu memastikan penguatan pendidikan dasar tetap menjadi prioritas agar perluasan program tidak justru menjadi beban fiskal tanpa dibarengi penguatan fondasi pendidikan nasional.

Redaktur: Debora Gracia Nauli