Kelas Menengah yang Kian Terimpit Tekanan Ekonomi

Oleh: Muhammad Ar Rofi Nasution

Pembangunan ekonomi nasional menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas fiskal dan tata kelola administrasi sebuah negara. Ironisnya, banyak narasi yang menyebut kelas menengah sebagai indikator kemajuan bangsa. Namun, narasi tersebut kerap hanya menjadi tameng dari realitas bahwa golongan kelas menengah justru berada dalam posisi dilematis. Meningkatnya biaya kebutuhan hidup membuat kelas menengah semakin terimpit akibat keterbatasan kemampuan finansial, ditambah minimnya perhatian dan akselerasi kebijakan terhadap golongan tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah mengalami turun kelas dari 2019 hingga 2024. Jumlah tersebut menyusut dari 57,33 juta jiwa menjadi 47,85 juta jiwa. Statistik tersebut membuktikan bahwa jutaan keluarga yang dulu merasa stabil keuangannya, kini merangkak bertahan di tepi jurang kerentanan.

Lebih lanjut, pada 2025 jumlah kelas menengah kembali turun menjadi 46,7 juta, berkurang sekitar 1,2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, golongan “menuju kelas menengah” justru terus membengkak. Hal ini menunjukkan bahwa jutaan masyarakat sedang berjuang mati-matian di zona abu-abu, yakni belum dapat dikatakan golongan miskin secara administratif, tetapi jauh dari kata mapan.

Penyebab kemerosotan ini diakibatkan oleh banyak faktor, seperti jumlah pendapatan, gaya hidup, serta harga yang terus melonjak. BPS memaparkan bahwa rata-rata upah buruh per Februari 2025 hanya sebesar Rp 3,09 juta per bulan. Jumlah tersebut masih jauh lebih rendah dari biaya kebutuhan hidup layak di kota-kota besar seperti Jakarta yang mencapai sekitar Rp 14,88 juta per bulan. Ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran ini bukan sekedar masalah sesaat, melainkan cerminan struktur ekonomi yang memang tidak ramah terhadap pekerja kelas menengah.

Dikutip dari Kompas.id, porsi pengeluaran kelas menengah untuk kebutuhan makan sehari-hari meningkat dari 41,05 persen pada 2019 menjadi 41,67 persen pada 2024, sementara pengeluaran untuk kebutuhan rumahan juga naik dari 27,8 persen menjadi 28,52 persen dalam periode yang sama. Ketika proporsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar terus meningkat, maka hal ini menjadi sinyal bahwa ruang gerak finansial kelas menengah semakin menyempit.

Golongan menengah menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak negara, tetapi justru menerima manfaat yang relatif kecil. Kelas menengah tercatat menyumbang hingga 50,7 persen dari total penerimaan pajak nasional, sementara calon kelas menengah berkontribusi sebesar 34,5 persen. Dengan total kontribusi mencapai 85,2 persen, kedua kelompok ini menjadi penopang utama penerimaan pajak negara.

Namun, kontribusi tersebut tidak dibalas dengan perlindungan yang setara. Kelas menengah terus dikenai pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga pajak dari setiap transaksi di bidang pendidikan dan kesehatan, sementara manfaat atau insentif yang mereka terima dari pemerintah relatif kecil. Ketika jumlah pendapatan tidak mengalami peningkatan sementara pengeluaran terus naik, maka hal ini berpotensi memicu berbagai permasalahan rumah tangga.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menegaskan bahwa kelas menengah tidak mendapatkan bantuan sosial karena dianggap mampu. Mayoritas kelompok ini juga minim menikmati berbagai subsidi, termasuk gas elpiji, Bahan Bakar Minyak (BBM), serta listrik. Kelas menengah terjebak dalam posisi yang secara administratif tidak miskin, tetapi faktanya mereka juga tidak cukup kuat untuk menanggung seluruh beban hidup sendirian. Stimulus atau bantuan yang diberikan pemerintah untuk kelas menengah relatif terbatas dibandingkan kelompok kelas bawah yang lebih sering menerima bantuan sosial secara reguler. Hal ini menjadi masalah serius mengingat kelas menengah memiliki proporsi terbesar dalam konsumsi rumah tangga.

Kondisi pendapatan yang stagnan serta pengeluaran yang terus membesar, membuat berbagai perencanaan finansial tidak juga mencukupi untuk kondisi bertahan dan tabungan terkuras untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Dilansir dari CNBC Indonesia, Bank OK Indonesia mencatat seluruh tabungan yang terhimpun mengalami penurunan sekitar 12 persen per September 2024, hal ini mencerminkan perubahan pola nasabah yang mengalihkan pengeluaran untuk kebutuhan dasar.

Tanpa tabungan yang memadai, kelas menengah tidak memiliki bantalan ketika menghadapi persoalan seperti pemutusan hubungan kerja, penyakit, atau krisis keluarga. Mereka tidak memenuhi syarat untuk bantuan sosial, tetapi juga tidak punya cadangan finansial yang cukup untuk bertahan mandiri. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Dr. Wisnu Setiadi Nugroho, memberikan pandangannya terkait penurunan jumlah kelas menengah ini. Ia menilai turunnya jumlah kelas menengah bukan sekadar soal angka, tetapi juga akan berdampak pada konsumsi rumah tangga, basis pajak, serta stabilitas sosial dan cita-cita Indonesia menuju negara maju.

Pernyataan tersebut sejalan dengan konsep dinamika perekonomian sebuah negara yang menyatakan apa bila kelas menengah ambruk maka berpotensi melemahkan konsumsi domestik, mengancam penerimaan pajak, dan menghentikan mobilitas sosial yang dapat mengakibatkan negara kehilangan pertumbuhannya dari dalam.

Solusi dari permasalahan ini tidak harus berbentuk revolusioner, tetapi perlu diwujudkan lewat reformasi sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan tidak hanya berorientasi pada kelompok miskin. Selain itu, insentif pajak juga harus dibuat lebih adil dan proporsional bagi pekerja menengah, disertai kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Selama negara terus menarik pajak dari kelas menengah tanpa memberikan perlindungan yang sepadan, kemerosotan ini bukan hanya akan berlanjut, tetapi juga akan semakin dalam. Ketika fondasi tersebut runtuh, beban terberat pada akhirnya akan ditanggung oleh seluruh bangsa.

Redaktur: Muhassanah Nasution