“Indonesia Gelap” Dibantah, Realitas Tetap Berbicara”

Oleh: Kyra Muzzayanah Jussi Taufik

Suara USU, Medan. Sudah lebih dari setahun sejak Prabowo Subianto memimpin Indonesia. Waktu tersebut cukup untuk melihat apakah janji-janji kampanye benar-benar diwujudkan. Di sela sambutannya saat peresmian 13 proyek hilirisasi nasional di Cilacap, Rabu (29/04/2026), ia membantah arus kritik masyarakat yang ramai dengan tagar #IndonesiaGelap. “Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia terang,” tegasnya.

Namun, di balik pernyataan tersebut, terdapat berbagai persoalan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Kabinet Merah Putih yang disebut-sebut sebagai “kabinet tergemuk”, nilai tukar rupiah yang terus melemah, anggaran pendidikan yang dipangkas demi program yang belum siap, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang justru memunculkan keresahan di masyarakat menjadi sorotan. Belum lagi perluasan perkebunan sawit yang semakin masif dan menggerus ruang hidup masyarakat. Dengan banyaknya persoalan yang muncul, pertanyaan yang layak diajukan adalah: sebenarnya yang buram mata rakyat atau mata pemerintah?

Dari berbagai persoalan tersebut, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu yang paling terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Hingga tulisan ini dibuat, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.502 per dolar Amerika Serikat (AS), salah satu level terendah sepanjang sejarah. Sementara itu, mata uang negara tetangga seperti ringgit Malaysia dan baht Thailand relatif lebih stabil meskipun menghadapi tekanan ekonomi global yang sama.

Pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan angka. Dampaknya langsung terasa pada harga barang impor, bahan bakar, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Ketika rupiah melemah, pihak yang pertama kali merasakan dampaknya bukan para ekonom di balik meja rapat, melainkan masyarakat kecil. Harga cabai meningkat, minyak goreng semakin mahal, dan daya beli masyarakat terus menurun. Ironisnya, pemerintah lebih sering menyampaikan narasi optimisme dibandingkan penjelasan konkret mengenai langkah yang benar-benar dilakukan untuk menahan pelemahan ekonomi.

Di sektor sawit, situasinya tidak kalah mengkhawatirkan. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada 30 Desember 2024, Prabowo menyerukan perluasan lahan sawit sambil menanggapi kekhawatiran mengenai deforestasi. “Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?” ujarnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan cara pandang pemimpin negara yang terlalu menyederhanakan persoalan lingkungan. Kelapa sawit tidak dapat disamakan dengan hutan alami. Sawit memiliki akar serabut yang berbeda dengan pohon hutan berakar tunggang. Akibatnya, daya serap air menjadi jauh berkurang dan risiko banjir meningkat.

Masalahnya, pernyataan seperti itu tidak datang dari masyarakat biasa, melainkan dari seorang kepala negara. Ketika deforestasi dianggap bukan ancaman serius, pesan yang sampai kepada aparat dan perusahaan adalah bahwa perluasan lahan sawit tetap menjadi prioritas utama meskipun daya dukung lingkungan telah terlampaui.

Bukti dampaknya sebenarnya sudah terlihat jelas. Berdasarkan riset Sawit Watch, luas tutupan sawit di Sumatera mencapai 10,70 juta hektare dan telah melampaui batas daya dukung lingkungan sebesar 10,69 juta hektare. Hal serupa juga terjadi di Kalimantan. Luas lahan sawit mencapai 6,68 juta hektare, sementara daya dukung lingkungannya hanya 6,61 juta hektare. Selain itu, berdasarkan Peta Penggunaan Lahan (PPL), sebanyak 5,97 juta hektare sawit berada di wilayah yang secara hidrologis tidak layak untuk tanaman monokultur.

Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Banjir bandang yang melanda Aceh, Mandailing Natal, dan Pesisir Selatan terjadi di wilayah dengan ratusan ribu hektare konsesi sawit. Jika eksploitasi lahan terus dipaksakan, bencana akan semakin sering terjadi dan masyarakat sekitar menjadi pihak yang paling dirugikan.

Beralih pada program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak awal 2025 hingga awal 2026 sedikitnya 33.626 pelajar mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Salah satu penyebabnya adalah makanan matang yang dibiarkan pada suhu ruang selama berjam-jam sebelum dikonsumsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa program dijalankan tanpa kesiapan sistem keamanan pangan yang matang.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk beberapa bulan sebelum program diluncurkan langsung dibebani target besar. Akibatnya, banyak dapur MBG dipaksa memproduksi ribuan porsi setiap hari hingga standar keamanan pangan diabaikan. Lebih parah lagi, kewajiban sertifikat laik higiene dan sanitasi baru diterapkan setelah ribuan kasus keracunan terjadi.

Situasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah lebih fokus mengejar target ambisius dibandingkan memastikan kesiapan infrastruktur dan keselamatan masyarakat. Program yang seharusnya menjadi solusi masalah gizi justru berpotensi menciptakan persoalan kesehatan baru akibat kebijakan yang dipaksakan sebelum sistemnya siap.

Persoalan lain juga muncul di sektor pendidikan. Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan memang meningkat menjadi Rp769,1 triliun dari sebelumnya Rp757,8 triliun. Namun, dilansir dari Tempo, sebagian besar anggaran tersebut justru dialihkan untuk mendukung program MBG hingga mencapai Rp223 triliun. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar karena dinilai bertentangan dengan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan negara mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan.

Ketika rakyat mengatakan Indonesia gelap, hal tersebut bukan sekadar serangan politik, melainkan sinyal bahwa masih ada persoalan yang belum terselesaikan. Ada kebijakan yang belum terasa manfaatnya bagi masyarakat meskipun terlihat baik di atas podium. Kritik publik yang begitu besar seharusnya menjadi pemicu evaluasi kebijakan, bukan sekadar dibalas dengan sanggahan.

Indonesia mungkin memang tidak sepenuhnya gelap. Namun, Indonesia juga belum seterang yang dibayangkan pemerintah. Selama masyarakat masih dibebani kenaikan harga kebutuhan pokok, bencana lingkungan yang terus berulang, hingga program yang dijalankan tanpa kesiapan matang, kritik akan terus muncul. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia terang atau gelap, melainkan apakah seluruh rakyat benar-benar merasakan cahayanya.

 Redaktur: Lucy Kezia Simarmata