Krisis ISBN, Jadi Tantangan Baru Dunia Penerbitan di Indonesia

Penulis: Zahra Salsabilla

Suara USU, Medan. Dunia penerbitan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Isu krisis ISBN telah menjadi sebuah tantangan baru yang kini membuat para penerbit harus menetapkan langkah baru dalam menerbitkan buku-buku mereka. Isu ini pertama kali muncul pada tahun 2022 dan pada akhir tahun 2023 kemarin, isu ini mulai menjadi bahan perbincangan netizen di Indonesia. Hal ini tidak hanya berdampak pada para penerbit di Indonesia. Penulis serta para pegiat literasi juga terkena dampak dari krisis ISBN ini.

ISBN (International Standart Book Number) merupakan nomor atau pengkodean unik yang berisi identitas sebuah buku yang diterbitkan suatu penerbit atau lembaga. ISBN memiliki 13 digit nomor yang didalamnya tercantum judul, penerbit, hingga kelompok penerbit. ISBN ini bisa kita temukan di bagian belakang cover buku dan terletak tepat di sudut kanan sebuah buku.

ISBN diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London. Di Indonesia sendiri, lembaga yang berhak untuk memberikan nomor ISBN pada sebuah buku adalah Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Buku-buku yang akan diterbitkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu apabila ingin mendapatkan ISBN dari Perpusnas. Alur untuk mendapatkannya juga bisa terbilang cukup kompleks.

Isu krisis ISBN ini pertama kali muncul setelah Badan Internasional ISBN di London memberikan teguran kepada Perpusnas beberapa waktu yang lalu dikarenakan pelonjakan dan ketidakwajaran produksi buku di Indonesia. Membludaknya produksi buku di Indonesia ini diawali pada tahun 2020 dimana wabah COVID-19 tengah merebak di seluruh dunia. Pada tahun 2020-2021, telah tercatat sebanyak 208.191 judul buku ber-ISBN yang terbit di Indonesia.

ISBN ini terakhir kali diberikan kepada Indonesia pada tahun 2018 lalu. Pengalokasian ISBN per-negaranya diberikan sebanyak 1 juta nomor untuk rentang waktu 10 tahun. Akan tetapi, hanya dalam kurun waktu 4 tahun yang dimulai dari tahun 2018, Indonesia telah menerbitkan 623.000 judul buku. Data ini diambil dari survei Perpusnas pada tahun 2021 dan bahkan judul buku yang terbit terus melonjak sampai sekarang. Pelonjakan ini pula tidak sejalan dengan minat baca di Indonesia yang masih jalan ditempat.

Akibatnya, saat ini Indonesia hanya memiliki sisa 377.000 nomor ISBN yang harus digunakan dengan cermat. Ini menyebabkan keterbatasan kuota penerbitan karena penerbit di Indonesia hanya dapat menerbitkan sekitar 67.340 judul buku pertahun. Fenomena ini harus ditindak tegas apabila Indonesia tidak ingin kehabisan kuota ISBN sebelum jatah ISBN baru diberikan dalam jangka waktu 4 tahun kedepan.

Sebenarnya apa sih penyebab dari krisis ISBN yang saat ini tengah melanda Indonesia? Fenomena krisis ISBN ini tentunya tidak jauh-jauh dari kesalahpahaman juga kelalaian penerbit itu sendiri. Hal ini cukup disayangkan karena kesalahpahaman ini pula muncul dari para pegiat literasi serta penulis di Indonesia.

Bagi para penulis di Indonesia, menerbitkan buku ber-ISBN menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, tetapi anggapan itu pula yang membawa kesalahpahaman bagi para penulis dan pegiat literasi. Hal ini berawal dari anggapan bahwa buku yang bagus dan berkualitas pasti memiliki nomor ISBN. Menerbitkan buku ISBN perlahan berubah menjadi gengsi di antara para penulis sehingga para penulis berlomba-lomba untuk menerbitkan buku ber-ISBN.

Padahal sebenarnya, ISBN bukanlah sebuah ajang untuk gengsi-gengsian karena ISBN sendiri tidak menjadi indikator dan penjamin bahwa buku itu berkualitas. ISBN dijadikan tanda mutu yang menegaskan kualitas suatu buku. ISBN sendiri memiliki fungsi sebagai alat pemasaran dan pendistribusian buku bagi toko buku juga distributor. Oleh karena itu, buku yang ber-ISBN akan lebih mudah untuk dipasarkan daripada buku yang tidak ber-ISBN. Salah kaprah ini pula yang masih merebak di kalangan orang yang mengaku sebagai penulis.

Krisis ini juga disebabkan oleh para penerbit yang terkesan layas dalam menerbitkan buku. Para penerbit saat ini cenderung menerbitkan buku-buku yang tidak memiliki urgensi yang penting untuk diberi ISBN. Mereka hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memperhatikan dampak dari keegoisan mereka. Karena minat dari buku ber-ISBN yang tinggi, para penerbit menerbitkan buku yang ber-ISBN tanpa memperhatikan kualitas naskah itu sendiri. Dampaknya, buku-buku hasil penelitian dan buku-buku pelajaran sangat sulit untuk terbit dan mendapatkan ISBN.

Oleh karena itu, ada baiknya jika Perpusnas semakin mempertegas proses pemberian ISBN ini. Buku-buku yang diterbitkan memang haruslah buku yang memiliki kelayakan dan urgensi untuk diberikan ISBN. Pemberian ISBN memang seharusnya lebih berfokus kepada buku yang diterbitkan di toko buku atau paling tidak dicetak dengan jumlah banyak untuk didistribusikan dan disebarluaskan. Bagi penulis yang hanya menerbitkan buku sendiri, atau hanya untuk kepentingan sekolah, kampus, dan organisasi atau komunitas, penerbitan ISBN tidak boleh diberikan begitu saja.

Dampak dari krisis ini juga sangat mengkhawatirkan. Banyak sekali buku-buku yang harus tertunda penerbitannya bahkan dibatalkan. Tentunya, hal itu sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan Indonesia. Buku-buku pelajaran serta buku hasil penelitian yang penting akan sulit untuk terbit. Memang bisa saja untuk diterbitkan tanpa ISBN, tetapi pendistribusian buku akan terhalang dan orang-orang yang sangat memerlukan buku tersebut sulit untuk mendapatkannya.

Setiap krisis tentu merugikan. Tidak hanya satu pihak, tetapi banyak pihak yang pasti dirugikan. Mulai dari penerbit yang akan kekurangan penghasilan, penulis yang sulit untuk menerbitkan bukunya, hingga konsumen yang sulit untuk mendapatkan buku yang berkualitas. Fenomena krisis ISBN ini haruslah ditindak dengan tegas karena dunia literasi Indonesia akan menjadi memburuk dari yang sebelumnya sudah perlahan membaik.

Redaktur: Khaira Nazira