Menilik Kontroversi Pengangkatan Raffi Ahmad sebagai Duta Kehormatan BPJS Kesehatan

Oleh: Ruth Jelita Laia

Penunjukan Raffi Ahmad sebagai duta kehormatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada awal tahun 2026 langsung menjadi sorotan publik. Raffi Ahmad yang dikenal sebagai figur hiburan sukses dengan jutaan pengikut di media sosial memang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat, khususnya generasi muda. Namun, keputusan tersebut juga memunculkan kritik dari berbagai kalangan, terutama terkait citra glamor yang melekat pada dirinya serta sejumlah kontroversi yang pernah muncul di masa lalu.

Jika ditelaah lebih jauh, penunjukan ini memang memiliki alasan strategis dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. BPJS Kesehatan sendiri sedang menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama kalangan milenial dan Generasi Z. Data Kementerian Kesehatan tahun 2025 menunjukkan bahwa cakupan peserta JKN mencapai lebih dari 98% populasi, tetapi tingkat kepatuhan pembayaran iuran mandiri di kalangan usia produktif masih rendah.

Dalam konteks komunikasi publik modern, penggunaan selebritas dianggap sebagai cara efektif untuk meningkatkan awareness. Popularitas Raffi Ahmad dinilai mampu memperluas jangkauan kampanye kesehatan nasional melalui media sosial dan platform digital yang selama ini dekat dengan kalangan muda.

Meski demikian, persoalan utama terletak pada kesesuaian citra. Raffi Ahmad selama ini dikenal identik dengan gaya hidup mewah, mulai dari koleksi kendaraan mahal, barang-barang branded, bisnis hiburan yang berkembang pesat, hingga liburan eksklusif bersama keluarganya. Di sisi lain, BPJS Kesehatan justru tengah menghadapi berbagai persoalan serius, seperti defisit anggaran, antrean panjang pada fasilitas kesehatan, serta keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan. Ketimpangan citra ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan sensasi dibanding substansi. Bagaimana masyarakat kecil dapat merasa terwakili jika wajah program kesehatan nasional justru diasosiasikan dengan kehidupan selebriti elite?

Dalam teori komunikasi pemasaran yang dikemukakan Philip Kotler, efektivitas seorang duta ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu daya tarik, keahlian, dan kepercayaan. Raffi Ahmad memang memiliki daya tarik yang besar, tetapi keahlian dan kredibilitas di bidang kesehatan masih dipertanyakan. Dalam hal ini, akan lebih tepat apabila pemerintah menunjuk tokoh medis, akademisi kesehatan, atau penyintas penyakit tertentu yang memiliki pengalaman langsung dengan sistem JKN. Kredibilitas menjadi penting karena program kesehatan publik tidak sekadar membutuhkan popularitas, tetapi juga kepercayaan masyarakat.

Kontroversi ini juga menunjukkan persoalan yang lebih luas dalam pola komunikasi pemerintah. Di tengah ketimpangan akses informasi dan rendahnya literasi kesehatan masyarakat, penggunaan figur selebritas berisiko semakin menciptakan jarak psikologis dengan kelompok masyarakat kelas bawah. Penelitian dalam Journal of Health Communication tahun 2024 menunjukkan bahwa penggunaan figur nonmedis dalam kampanye kesehatan dapat menurunkan efektivitas pesan tersebut bagi kelompok masyarakat ekonomi rendah. Sebaliknya, pendekatan berbasis pengalaman nyata dan edukasi langsung lebih mudah diterima karena dianggap autentik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Lebih lanjut, aspek etika lembaga publik juga perlu diperhatikan. BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang dibiayai oleh iuran masyarakat, sehingga setiap kebijakannya harus menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Publik berhak mengetahui dasar pemilihan Raffi Ahmad sebagai duta kehormatan. Apakah terdapat indikator kompetensi tertentu? Apakah proses pemilihannya dilakukan secara terbuka? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Terlebih lagi, Indonesia pernah memiliki pengalaman kurang baik terkait penggunaan selebriti dalam kampanye pemerintah yang justru berujung pada kontroversi.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan figur publik juga memiliki sisi positif. Popularitas Raffi Ahmad berpotensi menarik perhatian masyarakat terhadap isu JKN yang selama ini sering dianggap rumit dan membosankan. Kehadirannya dapat membantu memperluas jangkauan edukasi digital, terutama bagi generasi muda yang lebih aktif di media sosial dibanding media konvensional. Namun, strategi tersebut seharusnya dibarengi dengan penguatan substansi program dan kolaborasi bersama tenaga kesehatan, akademisi, serta komunitas pasien agar pesan yang disampaikan tidak sekadar menjadi pencitraan.

Pada akhirnya, kontroversi ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam merancang komunikasi publik. Penunjukan Raffi Ahmad dapat dipandang sebagai langkah berani untuk menarik perhatian generasi muda, tetapi tanpa didukung kredibilitas yang kuat, langkah tersebut justru berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap JKN. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan perlu lebih mengutamakan substansi daripada sensasi. Program kesehatan nasional membutuhkan figur yang tidak hanya populer, tetapi juga mampu merepresentasikan nilai empati, integritas, dan pemahaman terhadap realitas pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia.

Redaksi: Muhassanah Nasution