Menara Pengaduan Rakyat

Oleh: Alya Nayla
Suara USU, Medan. Di tengah kota metropolitan yang hiruk-pikuk, berdirilah sebuah menara yang menjulang bak pencakar langit. Bangunan tersebut kerap disebut Menara Pengaduan Rakyat—lambang dari apa yang dikenal sebagai pelayanan publik. Sebuah monumen yang mencerminkan kesabaran, ketidakadilan, dan absurditas birokrasi yang dibalut megah. Tingginya 700 lantai, dan setiap jenjangnya mewakili prosedur rumit serta tembok tak kasatmata yang harus ditembus rakyat sebelum suaranya bisa didengar.

Di kaki menara, antrean manusia meliuk panjang bagaikan ular. Lapar dan hausnya tak tahu kapan akan terpuaskan. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri, wajah-wajahnya lelah, jemari mereka memeluk map berisi berkas-berkas. Ada yang menggenggam sertifikat tanah, surat-surat keluhan, juga bukti-bukti ketidakadilan yang terus membengkak. Sebuah papan digital menyala terang di atas pintu masuk, menyambut mereka dengan tulisan: “Keluhan Anda penting bagi kami. Mohon naik ke lantai 700 untuk diproses.”

Tak jauh dari kerumunan itu, berdiri empat unit lift megah mengilap, berlapiskan kaca dan emas, dijaga oleh petugas berseragam rapi. Di atas pintunya tertulis:“Lift Prioritas — Khusus Pemegang Kartu Platinum.”
Memang, hanya segelintir orang yang bisa naik ke lantai paling atas dengan cepat: para pemangku kebijakan, pengusaha, pemilik toko ternama, atau kaum elite yang mengantongi segepok dolar bedebah. Mereka masuk tanpa harus mengantre, tak perlu menjelaskan susah payah. Cukup menempelkan kartu, lalu melesat naik ke lantai 700 dalam empat menit.

Hari itu, Mak Sari, perempuan paruh baya dari desa kecil di pinggir sungai, tiba di depan menara. Di kedua telapak tangannya yang mulai keriput, ia membawa peta tanah milik keluarganya yang kini sedang diserobot—konon untuk kemajuan infrastruktur. Di matanya ada tekad yang kental, persis mata air yang tak pernah kering, selalu basah menanggung kekecewaan.

“Saya harus sampai atas,” gumamnya pelan.

Ia melirik lift yang berkilau itu. Berandai-andai sejenak, lalu mengalihkan pandang ke tangga yang mulai menanjak. Tak ada pilihan lain. Ia memijakkan kaki kanannya yang ringkih ke anak tangga pertama. Langkahnya berat, bukan hanya karena tubuhnya yang sudah renta, tetapi karena beban puluhan tahun yang dipikulnya selama hidup di bawah bayang-bayang sistem yang tak pernah berpihak. Setiap langkahnya seperti menggoreskan kembali luka lama, tentang suaminya yang tewas karena gagal mendapat pelayanan rumah sakit, juga tentang anaknya yang ditolak masuk sekolah ternama karena tak punya koneksi, walau katanya diseleksi dengan adil.

Di lantai 24, Mak Sari bertemu Pak Doel, seorang nelayan tua. Kulit wajahnya dipenuhi bercak terbakar matahari, matanya memerah. Mak Sari sempat bertanya kenapa nelayan itu justru menuruni tangga, masih menenteng erat map berkasnya.

“Laporan saya ditolak di lantai 103. Katanya format suratnya salah. Padahal saya buta huruf,” katanya sambil kebingungan.

Lalu ia kembali turun perlahan, pulang diiringi perasaan sia-sia. Pak Doel mengaku sudah menetap tiga hari di sana, berjuang dengan ratusan anak tangga, hanya untuk menerima kekecewaan.

Mak Sari termangu sejenak, tetapi memutuskan untuk terus naik. Di lantai 49, ia bertemu Rio, mahasiswa semester akhir yang duduk lemas bersandar di dinding. Ia mengajukan pengaduan soal pemotongan dana beasiswa yang dilakukan tanpa penjelasan.

“Naik bareng, Bu?” tanyanya dengan suara terengah-engah.

“Kita nggak akan didengar kalau diam di sini,” jawab Mak Sari yang tak kalah lelah. Ujung betisnya sudah gemetar.

Langkah demi langkah, lantai demi lantai, mereka saling mendukung, mengingat sendiri tekad masing-masing. Di lantai 99, seorang petugas berseragam menghentikan mereka.

“Ada biaya administrasi, Dik, kalau mau naik ke lantai 100,” ucap lelaki dengan rahang tegas itu.

“Kami kan nggak punya uang, Pak,” sahut Rio.

Petugas itu hanya mengangkat bahu, tidak peduli dengan keluhan keduanya. Akhirnya, dengan berat hati, Rio mengeluarkan sejumlah uang, yang sebenarnya adalah cadangan untuk makan dua minggu ke depan. Tak jauh berbeda, Mak Sari juga merogoh kantongnya, menyerahkan segenggam uang yang rencananya ia gunakan untuk membeli sepatu baru putrinya yang sudah lusuh yang sebelumnya pun hanya sumbangan bekas anak tetangga.

Di lantai 146, mereka melewati ruang tunggu kecil. Memutuskan beristirahat sebab kaki mereka sudah keram, rambut dan pakaian sama-sama basah bercucuran keringat. Di sana, seorang ibu muda sedang menyusui bayinya, sementara suaminya terbaring lemah karena kelelahan. Mereka sudah lima hari di dalam menara. Laporan mereka soal dana bantuan sosial yang tak kunjung turun memaksa mereka datang ke Menara Pengaduan Rakyat—itu pun belum sempat tersampaikan, sebab mereka masih berada di lantai yang bahkan belum separuh dari tinggi gedung tersebut.

Rio mulai terbatuk. Napasnya tersengal. Tapi Mak Sari menggenggam tangannya.

“Kita harus naik terus. Bukan untuk kita saja. Tapi untuk mereka yang sudah jatuh di bawah,” ucapnya, berusaha meyakinkan.

Meski sudut matanya terasa nyeri, ia tetap menyaksikan lift di ujung ruangan terus naik-turun bergantian. Pintunya yang transparan menampilkan jelas orang-orang di dalamnya—kaum berjas mahal, berkacamata hitam, dan memakai jam tangan yang mungkin harganya melebihi apartemen, atau sepatu yang cukup bernilai untuk menghidupi keluarga selama dua tahun.

Di lantai 218, tangga mulai menyempit. Udaranya menipis. Mereka yang lemah tumbang satu per satu. Dinding lantai itu sudah menjelma mural—penuh coretan marah rakyat. Tangis-tangis kekecewaan dan keputusasaan yang bahkan belum sampai posko pelaporan.

Di lantai 320, Mak Sari dan Rio bertemu seorang duda tua bernama Pak Wahid. Ia berjalan sejak enam hari lalu. Laporannya soal tanah wakaf yang diubah jadi pusat belanja ditolak karena katanya kurang lampiran pendukung.

“Padahal itu kuburan orang tua saya,” katanya gusar.

Lantai 400. Lantai 500. Lantai 600. Mata Rio berkaca-kaca.

“Bu, kenapa kita terus naik? Mereka nggak mau dengar, kan?” tanyanya setelah menyaksikan banyaknya orang turun sia-sia selama perjalanan mereka.

“Katanya keadilan ada di lantai paling atas,” balas Mak Sari, berusaha menjaga tekadnya yang mulai goyah.

Hingga di depan pintu lantai 700, mereka berdiri tersengal. Ruangan itu penuh suara tawa. Entah apa yang lucu—mungkin lelucon tentang rakyat yang gugur di bawah. Tiga pejabat sedang menyeruput kopi sambil menonton presentasi dari seorang pengusaha tambang.

“Nanti ada sedikit penggusuran, tapi profitnya bagus, jelas,” kata pengusaha itu.

“Berapa warga yang terdampak?”

“Sekitar dua ribu kepala keluarga. Tapi tenang, sudah kami siapkan kompensasi… yah, selebaran informasi dan jalur relokasi.”

Semua tertawa. Ringan.

Ada juga seorang wanita muda dengan senyum di wajahnya, menyerahkan proposal proyek wisata di atas hutan adat. Para pejabat menyambutnya hangat.

Kemudian suara pintu menggeser perlahan. Dua sosok melangkah masuk—seorang ibu dengan rambut kusut dan seorang pemuda dengan map yang sudah sobek. Mak Sari dan Rio tepatnya, yang entah berapa minggu bertahan di sana, mendaki empat belas ribu anak tangga. Mereka berdiri di ambang ruangan berpendingin dengan wangi kopi mahal. Mak Sari mengulurkan map. Tangannya bergetar.

“Laporan ini sudah kami kirim bertahun-tahun. Tapi selalu ditolak di lantai bawah.”

Seseorang menoleh. “Kalian naik tangga?”

“Kami membawa suara yang kalian pura-pura tidak dengar,” ujar Mak Sari.

Pejabat itu menatap remeh mereka sejenak, lalu kembali menyeruput kopinya.

“Silakan letakkan berkasnya di meja depan,” katanya datar. “Nanti dicek oleh bagian pemrosesan.”

Rio mengepalkan tangannya. Pejabat itu memperhatikannya sebelum ia sempat berbicara.

“Memang begitu prosedurnya. Kalau tidak punya kartu prioritas, harap bersabar.”

Rio maju selangkah, rasa geram dan muak membuncah di dadanya.

“Tahu berapa banyak yang mati di tangga itu? Yang menyerah, yang pingsan, yang kehilangan harapan karena prosedur kalian?”

Tak ada yang menjawab. Seseorang malah terkekeh pelan.

“Tangga itu memang bukan untuk semua orang,” katanya sambil membolak-balik dokumen proyek.

Rio menatap Mak Sari. Mata mereka sama-sama merah. Bukan hanya karena lelah—tetapi karena marah. Mak Sari memandang sekeliling. Ruangan itu dikelilingi kaca, dipenuhi cahaya. Di luar sana, semuanya tampak kecil. Tampak jauh. Di bawah, rakyat masih mengantre di pos pengaduan lantai satu. Masih berharap. Masih ingin percaya.

Seorang bapak tua menunggu gilirannya dengan map plastik yang sudah lusuh. Seorang ibu menggendong anak sambil menatap papan prosedur yang tak masuk akal. Seorang tunawisma duduk di sudut, kelelahan, tapi masih berharap esok gilirannya sampai ke atas. Mak Sari dan Rio berdiri cukup lama untuk tahu bahwa tidak akan ada keajaiban.

Lalu mereka pergi. Turun, langkah demi langkah. Meninggalkan ruangan yang tetap menertawakan mereka. Hari itu, tak ada perubahan, apalagi reformasi sistem. Menara itu tetap berdiri. Jumlah anak tangganya tetap sama. Liftnya tetap terkunci untuk rakyat biasa.

Di menara ini, pengaduan bukan untuk direspons. Mereka hanya dikoleksi. Diarsipkan. Dibiarkan membusuk bersama keluhan-keluhan yang belum sempat naik ke lantai tujuh ratus.

Redaktur: Jesika Yusnita Laoly