Dugaan Pelanggaran Peraturan Pemira oleh Paslon BEM Psikologi USU

Reporter: Zalfaa Tirta

Suara USU, Medan. Fakultas Psikologi USU tengah bersiap menuju Pemilihan Raya (Pemira) 2024 setelah berakhirnya kabinet Astaphilia yang dipimpin oleh Renaldi. Pemira ini diatur oleh berbagai peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya.

Salah satu aturan penting terdapat pada BAB II Peserta Pemilihan Raya, pasal 8 bagian M, yang menyatakan bahwa calon Ketua dan Wakil Ketua tidak boleh merangkap sebagai panitia pelaksanaan (PanPel) Pemira, Badan Pengawas (BP) Pemira, atau Presidium Organisasi USU.

Namun, pasangan calon nomor 1, Muhammad Rafi dan Kamila, telah melanggar aturan ini. Muhammad Rafi, yang mencalonkan diri sebagai Ketua BEM, masih menjabat sebagai Wakil Ketua II DPM Fakultas Psikologi USU. Meskipun demikian, ia tetap dinyatakan lolos seleksi berkas dan melanjutkan kampanye, yang menimbulkan kontroversi di kalangan mahasiswa.

Salah satu mahasiswa Psikologi, yang berinisial K, menyuarakan protes, “Banyak mahasiswa dari aliansi mahasiswa Psikologi yang membuat petisi. Jumlahnya cukup banyak, meskipun aku tidak bisa menyebutkan angka pastinya. Kami mempertanyakan kepada panitia Pemira (PanPel) tentang transparansi perubahan peraturan ini.”

Menanggapi protes tersebut, Panpel menawarkan forum diskusi yang disepakati akan diadakan pada akhir Mei 2024. Forum ini melibatkan Panpel, BP, dan DPM. “Saat forum, kami diberikan hak untuk menyampaikan tuntutan, sehingga kami menuntut agar peraturan dikembalikan ke awal jika tidak ada urgensi mengapa peraturan tersebut diubah,” tambah K.

Pada akhirnya, Panpel mengabulkan tuntutan mahasiswa dan memutuskan untuk mengembalikan peraturan ke bentuk awalnya, yang menyatakan bahwa calon Ketua dan Wakil Ketua tidak boleh berasal dari Presidium Organisasi USU. Meski begitu, fakta bahwa Muhammad Rafi tetap lolos seleksi berkas dan melanjutkan kampanye menjadi sorotan penting dalam proses Pemira ini.

Redaktur : Evita Sipahutar