Oleh: Ines Eliyana Br Ginting
Suara USU, Medan. Industri media Indonesia tengah menghadapi masa yang sulit. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melanda stasiun televisi besar dan media besar lainnya. PHK massal ini membawa dampak langsung terhadap stabilitas tenaga kerja media. Redaksi-redaksi kehilangan banyak pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung produksi konten.
Pada awal Mei 2025, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal melanda sejumlah stasiun televisi dan perusahaan media besar. Kompas TV merumahkan 150 karyawan. CNN Indonesia mencatat angka lebih tinggi, yakni 200 pekerja kehilangan pekerjaan. TV One mengurangi 75 tenaga kerja, sementara VIVA.co.id mengumumkan rencana penutupan kantor di Pulogadung bulan depan. Emtek melepas sekitar 100 pegawai, dan grup MNC melakukan reorganisasi besar dengan memangkas posisi pemimpin redaksi dari 10 menjadi hanya 3 orang.
Di sisi lain, RRI (Radio Republik Indonesia) dan TVRI juga melakukan langkah serupa, memutuskan kontrak pekerja outsourcing dan non-PNS sebagai upaya efisiensi. Keputusan ini menunjukkan adanya fenomena yang lebih besar pemangkasan anggaran yang berdampak langsung pada pengurangan tenaga kerja. Efisiensi ini tak hanya berlaku untuk sektor televisi, tapi juga menyentuh media cetak, dengan Republika merumahkan 60 karyawan, termasuk 29 wartawan.
Salah satu penyebab utama krisis yang melanda industri media saat ini adalah menurunnya pendapatan iklan dari pemerintah. Selama ini, iklan pemerintah menjadi salah satu sumber pemasukan signifikan bagi media, terutama stasiun televisi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemangkasan anggaran pemerintah berdampak langsung pada berkurangnya belanja iklan publik. Akibatnya, pemasukan media yang sudah tertekan oleh perubahan pola konsumsi informasi semakin tergerus.
Kondisi ini berdampak nyata pada keberlangsungan operasional media. Menurut laporan Dewan Pers, sekitar 1.200 karyawan media, termasuk jurnalis, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2023 hingga 2024. Ini bukan hanya mencerminkan krisis ekonomi internal di tubuh media, tetapi juga memperlihatkan tingkat ketidakpastian yang makin tinggi dalam industri ini.
Di saat yang sama, tekanan lain datang dari arah yang lebih struktural: menguatnya dominasi oligarki. Pengaruh pemilik modal yang semakin besar dalam industri media turut mengancam independensi redaksi. Laporan terbaru dari Reporters Without Borders (RSF) bahkan mencatat penurunan drastis dalam indeks kebebasan pers Indonesia pada tahun 2025, menjadi sinyal alarm yang tidak bisa diabaikan.
Konteks yang melatarbelakangi krisis ini tidak terlepas dari perubahan besar dalam pola konsumsi media. Penurunan minat masyarakat terhadap siaran televisi menjadi faktor krusial. Survei Snapcart menunjukkan bahwa 57% responden terakhir kali menonton TV lokal beberapa bulan lalu. Sebanyak 23% menyatakan tidak menonton TV lokal dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, bahkan 11% lainnya sudah meninggalkan TV selama lebih dari 5–7 tahun. Sebanyak 5% menyebut tidak menonton TV sejak lebih dari 10 tahun lalu.
Peralihan ke platform digital semakin mengukuhkan perubahan selera publik. Masyarakat kini lebih memilih YouTube, TikTok, Instagram, dan layanan siaran langsung seperti Netflix yang menawarkan konten sesuai preferensi pribadi dan bisa diakses kapan saja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) turut mengonfirmasi tren ini penonton televisi di Indonesia menurun sebesar 3,25% antara tahun 2018 hingga 2021.
Selain faktor perilaku penonton, krisis juga dipicu oleh pemangkasan iklan pemerintah yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama media. Menurunnya anggaran kampanye layanan publik membuat pemasukan stasiun televisi dan media cetak menurun tajam. Menurut laporan Dewan Pers, sekitar 1.200 karyawan media termasuk jurnalis telah terkena PHK sepanjang 2023 hingga 2024.
Dengan berkurangnya pendapatan dari iklan pemerintah dan menurunnya minat masyarakat terhadap televisi, industri media di Indonesia menghadapi dilema besar. Ketergantungan pada iklan sebagai sumber utama pendapatan membuat keberlangsungan bisnis media kini berada dalam ancaman. Media harus segera beradaptasi, mencari sumber pendapatan alternatif, dan memaksimalkan platform digital untuk bertahan.
Namun, pemangkasan besar-besaran di sektor tenaga kerja menimbulkan pertanyaan serius, masih mampukah media Indonesia menjaga kualitas jurnalisme yang independen dan bebas? PHK massal mungkin efisien secara bisnis, tetapi bisa mengorbankan kualitas berita. Berkurangnya jurnalis berpengalaman berisiko menggerus integritas dan keberagaman informasi yang disajikan kepada publik.
Krisis ini bukan sekadar persoalan internal perusahaan media, melainkan juga ancaman bagi masyarakat luas. Ketika akses terhadap informasi yang akurat dan independen makin sulit, publik harus lebih kritis dalam memilih sumber berita yang dapat dipercaya. Media Indonesia kini berada di persimpangan: beradaptasi atau mengalami kemunduran lebih lanjut. Masa depan televisi konvensional kian suram, dan hanya media yang mampu berinovasi yang akan bertahan.
Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan transformasi sistemis. Pertama, negara perlu menghadirkan regulasi yang melindungi industri media dan pekerjanya, bukan melalui intervensi politik, tetapi dengan jaminan atas keberlanjutan ekonomi dan independensi editorial. Kedua, perusahaan media harus berinvestasi dalam pengembangan digital—dari desain platform, model berlangganan, hingga jurnalisme data. Ketiga, literasi digital harus diperkuat sejak dini agar masyarakat mampu membedakan informasi berkualitas dari disinformasi.
PHK massal ini bukan sekadar alarm bagi ekosistem media, melainkan juga peringatan bagi demokrasi. Tanpa jurnalisme yang sehat, publik akan kekurangan informasi yang objektif dan bisa dipercaya. Jika krisis ini tidak segera direspons dengan reformasi menyeluruh, Indonesia bisa kehilangan lebih dari sekadar media kita bisa kehilangan demokrasi itu sendiri.
Redaktur: Zahra Zaina Rusty
Leave a comment